Dalih Pilkada via DPRD Sesuai UUD 1945 Dinilai Penyesatan Hukum
- Sejarah perumusan amandemen konstitusi menunjukkan kata demokratis dipilih untuk menampung kekhususan daerah tertentu tanpa bermaksud menegasikan prinsip kedaulatan rakyat.
- Mahkamah Konstitusi (MK) telah menuntaskan perdebatan ini melalui putusan progresif dan mengikat, menyatukan rezim pilkada ke dalam rezim Pemilihan Umum.
- Mengabaikan putusan MK demi ambisi politik pragmatis adalah tindakan inkonstitusional yang mencederai prinsip negara hukum.
Jakarta, IDN Times - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai dalih pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih melalui DPRD sesuai dengan amanah Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 merupakan penyesatan hukum. Adapun, pasal itu sering digunakan berbagai pihak, termasuk pemerintah untuk melegitimasi pilkada tak langsung.
"Konstitusionalitas pilkada argumen yang mengeklaim bahwa pilkada melalui DPRD adalah konstitusional berdasarkan
frasa dipilih secara demokratis dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 merupakan penyesatan hukum yang mengabaikan sejarah panjang amandemen konstitusi," kata peneliti Perludem, Iqbal Kholidin dalam keterangannya, Sabtu (17/1/2026).
1. Sejarah perumusan amandemen konstitusi
Padahal, menurut Iqbal, sejarah perumusan amandemen konstitusi menunjukkan bahwa kata demokratis dipilih untuk menampung kekhususan daerah tertentu yang sudah eksis tanpa bermaksud menegasikan prinsip kedaulatan rakyat.
Sejarah mencatat, perdebatan para perumus amandemen bukan pada soal "apakah" rakyat berhak memilih langsung, melainkan "kapan" kesiapan teknis itu dapat dipenuhi secara menyeluruh.
2. MK menuntaskan perdebatan
Di samping itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah menuntaskan perdebatan ini melalui serangkaian putusan yang progresif dan mengikat.
Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Nomor 85/PUU-XX/2022 secara fundamental telah menyatukan rezim pilkada ke dalam rezim Pemilihan Umum. Mengacu pada Pasal 22E UUD 1945 dijelaskan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dam Wakil Presiden, serta DPRD, dengan peserta partai politik untuk legislatif dan perseorangan untuk DPD, serta diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang nasional, tetap, dan mandiri.
"Ini berarti, pilkada bukan lagi sekadar urusan administrasi pemerintahan daerah, melainkan instrumen kedaulatan rakyat yang wajib tunduk pada prinsip Luber Jurdil," tutur Iqbal.
Kemudian, gugatan terbaru dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 semakin mempertegas pengisian jabatan kepala daerah harus dilakukan melalui pemungutan suara langsung bersamaan dengan pemilu DPRD (pemilu serentak daerah). MK menegaskan, esensi dari pemilihan yang demokratis dalam konteks Indonesia saat ini adalah keterlibatan langsung rakyat dalam menentukan pemimpinnya.
3. Putusan MK diabaikan demi ambisi politik pragmatis?
Iqbal lantas menekankan, mengabaikan putusan MK demi ambisi politik pragmatis adalah tindakan inkonstitusional yang mencederai prinsip negara hukum.
"Konstitusi kita tidak memberikan ruang bagi penarikan mandat rakyat ke tangan segelintir elite legislatif yang legitimasi individualnya pun sering kali dipertanyakan," imbuh dia.
