"Hal ini dinilai berbahaya karena mengancam supremasi sipil, merusak tatanan hukum dan mengindikasikan adanya penggunaan kekuatan militer untuk melindungi terduga korupsi dari jerat peradilan," imbuh Fahmi.
Drone Emprit: Warganet Berharap Polri dan Kejagung Saling Bongkar Korupsi
Intinya Sih
Gini Kak
- Drone Emprit mencatat lonjakan sentimen publik terkait kasus korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah, dengan mayoritas warganet menunjukkan reaksi negatif terhadap Kejaksaan dan TNI yang dianggap menghalangi penyidikan Polri.
- Tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum menurun tajam, meski Polri dan Kejagung berupaya tampil solid; publik menilai korupsi sudah sistemik dan melibatkan kekuatan militer dalam perlindungan tersangka.
- Puncak perhatian terjadi saat Febrie mundur dari jabatan Jampidsus dan ditetapkan sebagai tersangka, setelah mengakui kepemilikan rumah di Sentul serta dikaitkan dengan temuan emas batangan dan uang ratusan miliar.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Jakarta, IDN Times - Drone Emprit sempat merekam adanya sentimen positif dari warganet dalam pengungkapan dugaan kasus korupsi yang menyeret nama eks Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Momen itu terjadi pada Kamis, 9 Juli 2026, saat ditemukan emas batangan dan uang senilai ratusan miliar rupiah dari beberapa tempat.
Dikutip dari platform X resmi Drone Emprit, Rabu (15/7/2026), dari 85.951 sampel mentions, terdapat 14 persen sentimen positif. Sementara, sebanyak 70 persen di antaranya warganet menunjukkan sentimen negatif.
Sedangkan, dari 12.898 mentions di pemberitaan media daring, sebanyak 16 persen di antaranya menunjukkan sentimen positif. Sebanyak 70 persen di antaranya menunjukkan sentimen negatif.
"Puncak sentimen positif pada 9 Juli 2026 (3.542 mentions) dipicu besarnya harapan publik agar perseteruan dan aksi saling bongkar perkara korupsi di tingkat elite, antara kepolisian dan Kejaksaan Agung dapat membawa manfaat nyata bagi jalannya pemberantasan korupsi di Indonesia," ungkap pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, dikutip hari ini.
IDN Times telah meminta izin kepada Fahmi untuk mengutip pemetaan reaksi publik di media sosial terkait kasus Febrie. Namun, harapan itu menjadi antiklimaks lantaran pengusutan dugaan kasus korupsi Febrie diserahkan ke Kejaksaan Agung. Publik meragukan kejaksaan bisa mengusut perkaranya secara objektif.
"Sementara, puncak sentimen negatif pada 10 Juli 2026 (17.480 mentions) yang dipicu oleh kecaman keras publik terhadap aparat kejaksaan dan TNI yang dinilai berupaya melindungi serta merintangi proses penyidikan hukum oleh kepolisian terkait dugaan korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah," katanya.
1. Publik semakin tak percaya terhadap institusi penegak hukum
Temuan lain dari Drone Emprit yakni tingkat kepercayaan publik yang semakin turun. Padahal, di sisi lain kepolisian dan kejaksaan menunjukkan pesan ke ruang publik bahwa kedua instansi itu tetap solid meski sempat berseteru.
"Polri dan kejaksaan melakukan konferensi bersama, menampilkan pesan soliditas dan membantah adanya perpecahan atau konflik antarinstitusi. Namun, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan justru menuju di titik kritis," kata Fahmi.
Publik menilai praktik korupsi yang ada saat ini bersifat sistemik, mengakar, dan kuat di tubuh lembaga penegak hukum itu sendiri. Kemudian, penegak hukum malah sepakat untuk tidak saling bongkar kasus.
Selain itu, publik juga terlihat sangat geram atas penemuan brankas rahasia berisi emas batangan yang disertai uang tunai dalam mata uang asing serta rupiah. Penemuan barang bukti ini ditemukan polisi di dua lokasi yang diduga terkait dengan Febrie.
"Publik juga menyoroti pejabat yang kerap menyerukan pemiskinan koruptor dengan kenyataan harta kekayaan yang melimpah dan tak tercatat di dalam LHKPN resmi. Sehingga memicu kecaman terhadap integritas elite penegak hukum," tutur Fahmi.
Di sisi lain, publik juga menyoroti adanya penjagaan tentara di rumah pribadi Febrie saat dilakukan penggeledahan di lokasi lain oleh kepolisian. Personel TNI yang menjaga kediaman pribadi Febrie di Jakarta Selatan itu juga menenteng senjata laras panjang.
2. Warganet memandang negatif TNI ikut terlibat dalam kisruh Kepolisian VS Kejaksaan
Sementara, bila ditelusuri apa isi sentimen negatif yang ditunjukkan warganet di media sosial, terbagi menjadi empat klaster. Pertama, warganet kesal karena dugaan korupsi Jampidsus dinilai mencerminkan kegagalan institusi. Kedua, TNI dikritik karena diduga menghalangi proses hukum.
"Kejagung turut dikritik karena dinilai tidak transparan dan melindungi tersangka. Keempat, dugaan korupsi sudah berlangsung sistemik di lingkungan Kejagung," kata Fahmi.
Di sisi lain, warganet yang menunjukkan emosi positif berharap akan diberlakukan hukuman maksimal bagi koruptor. Selain itu, sebagian warganet turut mengapresiasi pengungkapan aset hasil dugaan perbuatan rasuah.
3. Puncak sorotan publik terjadi saat Febrie akui kepemilikan rumah di Sentul
Berdasarkan data dari Drone Emprit, pemberitaan di media daring terjadi pada Sabtu, 11 Juli 2026 dengan jumlah 2.857 mentions. Hal itu dipicu pengunduran diri Febrie dari jabatan Jampidsus. Selain itu, pada momen yang sama, Febrie juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Polri.
Sedangkan, di media sosial, sorotan publik memuncak di platform X terjadi pada Jumat, 10 Juli 2026. Total terdapat 20.086 mentions yang dipicu jumpa pers klarifikasi Febrie.
"Di momen itu, Febrie mengakui kepemilikan rumah pribadi di Sentul, dan menanggapi penemuan brankas berisi uang valas senilai ratusan miliar dan emas batangan senilai 74 kilogram," kata Fahmi.
