Fadli Zon Didesak Cabut Pernyataan Tak Ada Pemerkosaan Massal 1998
- Gabungan mahasiswa desak pemerintah membuka ruang dialog sejarah yang plural dan adil terhadap korban.
- Mahasiswa tolak politisasi dalam penulisan ulang sejarah
Jakarta, IDN Times - Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, didesak mencabut pernyataannya yang menyangkal terjadinya pemerkosaan massal pada Mei 1998. Fadli juga didesak untuk meminta maaf secara terbuka kepada publik atas pertanyaannya itu.
Desakan ini disampaikan langsung oleh Gabungan Masyarakat dan Mahasiswa Indonesia di Belanda untuk Keadilan Sejarah ke Fadli Zon dalam dialog PPI Belanda di Keduataan Besar Republik Indonesia, Den Haag, Jumat (14/6/2025).
“Gabungan masyarakat dan mahasiswa Indonesia di Belanda mendesak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. H. Fadli Zon untuk secara terbuka menyampaikan permintaan maaf dan mencabut pernyataannya yang tidak berpihak pada korban dan keluarga korban dalam tragedi kerusuhan Mei 1998,” demikian keterangan gabungan masyarakat dan mahasiswa Indonesia di Belanda, dikutip IDN Times, Senin (16/6/2025).
1. Gabungan mahasiswa juga soroti penulisan ulang sejarah
Sementara itu, Gabungan Masyarakat dan Mahasiswa Indonesia di Belanda turut menyoroti rencana pemerintah dalam penulisan sejarah ulang oleh pemerintah.
Mereka mendesak supaya pemerintah membuka ruang dialog sejarah yang plural dan adil terhadap korban, termasuk para eksil yang terhalang pulang akibat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Termasuk pada kekerasan politik yang terjadi pada masa awal-awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Gabungan mahasiswa juga mendesak pemerintah mengungkap kebenaran di balik berbagai kasus pelanggaran HAM, baik di masa lalu maupun yang terjadi era sekarang.
“Desakan ini muncul atas dasar kegagalan negara yang terus berlarut-larut dalam menyelesaikan pengungkapan kebenaran dari 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yang hingga ini belum memberikan keadilan bagi para korban dan keluarga mereka,” tulisnya lagi.
2. Mahasiswa tolak adanya politisasi dalam penulisan sejarah
Melalui pernyataan sikap ini, gabungan mahasiswa juga menolak keras adanya politisasi sejarah, terlebih dengan hanya menuliskan sejarah dengan nuansa (tone) positif dan mendukung agenda kekuasaan di bawah pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, gabungan mahasiswa di Belanda mendukung penuh sikap Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) yang menolak keras proyek penulisan ulang sejarah.
“Meskipun pahit dan sulit untuk dihadapi, sejarah tersebut tetap harus diakui sebagai bagian penting yang membentuk perjalanan bangsa,” kata dia.
“Sekaligus menjadi pengingat agar kekerasan kelam masa lalu tidak kembali terulang apalagi diwariskan menjadi buruk dari satu generasi berikutnya,” sambung dia.
3. Fadli Zon ragukan permerkosaan masal 1998 karena minim bukti
Polemik pernyataan Fadli Zon itu bermula ketika diwawancarai pemimpin redaksi IDN Times, Uni Lubis dalam program 'Real Talk.' Ketika ditanya, soal perkosaan massal pada Mei 1998, Fadli mengatakan, peristiwa 27 tahun lalu itu masih bisa diperdebatkan. Termasuk informasi tentang aksi pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis China.
Menurut Fadli, selama ini tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998.
“Kalau itu menjadi domain kepada isi dari sejarawan. Apa yang terjadi? Kami gak pernah tahu, ada gak fakta keras? Kalau itu kita bisa berdebat. Nah, ada perkosaan massal. Betul gak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu gak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada (bukti) tunjukan. Ada gak di dalam buku sejarah itu? Gak pernah ada!” ujar dia.
Uni kemudian mengatakan, tim gabungan pencari fakta pernah memberikan keterangan soal peristiwa pemerkosaan massal benar terjadi pada Mei 1998. Namun, Fadli mengaku pernah membantah temuan TGPF itu.
“Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Maksud saya adalah sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa dan tone—nya harus begitu,” kata dia.
