Peneliti LIPI: Pemerintah Tiongkok Tak Diskriminatif ke Muslim Uighur
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Peneliti LIPI Adriana Elisabeth mengatakan, Pemerintah Tiongkok tidak pernah diskriminatif terhadap muslim Uighur yang ada di Provinsi Xinjiang.
Ia menjelaskan, perilaku represif aparat keamanan hanya ditujukan kepada mereka yang berusaha untuk memisahkan diri dari Negeri Tirai Bambu tersebut.
Baca Juga: Komentar Soal Uighur Jadi Kontroversi, Menlu AS Dukung Ozil
1. Pemerintah Tiongkok represif hanya kepada para pemberontak di Uighur
Masalah kemanusiaan yang dialami oleh muslim Uighur di Xinjiang, saat ini terus menjadi perhatian dunia karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Namun Adriana memiliki pandangan berbeda terkait muslim Uighur. "Kalau saya melihat, kebijakan Pemerintah China itu tidak diskriminatif terhadap kelompok etnis ini. Soalnya mereka yang punya ideologi untuk memerdekakan diri dari China atau bertentangan dengan kebijakan negara itu yang mengalami tindakan yang represif,” kata Adriana di Gedung Antara, Jakarta Pusat, Rabu (18/12).
2. Pemerintah Tiongkok selalu mendukung usaha muslim Uighur
Menurut Adriana, Pemerintah Tiongkok selalu mendukung usaha yang dilakukan oleh muslim Uighur, terutama di bidang ekonomi.
“Mereka yang didukung misalnya yang punya bisnis makanan halal juga banyak kan di sana. Kalau kita ke China, makan di restoran halal ya itu pasti punya orang-orang itu (muslim Uighur),” ujarnya.
Editor’s picks
3. Konflik kemanusiaan yang dialami muslim Uighur sangat sensitif karena berbau SARA
Masih kata Adriana, konflik kemanusiaan yang dialami oleh muslim Uighur menjadi sangat sensitif karena memunculkan narasi berbau Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) yang sangat sensitif bagi masyarakat.
"Kalau bicara soal tindakan represif kepada kelompok tertentu, itu paling mudah memunculkan identitas kan, identitas paling kuat itu etnis Uighur kan beragama Islam,” Adriana menjelaskan.
4. Pemerintah sebuah negara pasti akan melakukan tindakan represif terhadap pihak yang ingin memecah belah
Lebih jauh ia menambahkan, tindakan represif pasti akan dilakukan oleh sebuah negara kepada pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan sebuah bangsa.
“Sebenernya bukan di China aja, di kita pun kalau ada kelompok yang punya indikasi memberontak melawan negara, kan pasti akan disikapi berbeda. Cuma itu tadi kalau bicara HAM kan menyikapi perbedaan itu tidak dengan represif, itu yang menjadi soal,” tuturnya.
"Kebetulan karena (Etnis Uighur) beragama Islam, kemudian dikaitkan seolah-olah itu diskriminasi terhadap Islam. Sebenarnya bukan Islamnya, tapi perlawanannya yang dipersoalkan, sama dengan Papua kan kita juga gitu,” kata Adriana.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb
Baca Juga: GP Ansor: Kasus Muslim Uighur di Xinjiang Terkait Penguasaan Migas