Habiburokhman Puji Transparansi Polri di Bawah Listyo Sigit
- Habiburokhman memuji Polri di bawah Jenderal Listyo Sigit karena dinilai makin transparan dalam menindak pelanggaran internal dan terbuka terhadap publik.
- Ia menilai Polri lebih jelas memberi sanksi dibanding lembaga lain, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan disiplin di tubuh kepolisian.
- Komisi III DPR berkomitmen mendorong keterbukaan berkelanjutan melalui RDPU dan mengapresiasi respons cepat Polri dalam menindaklanjuti rekomendasi serta menjaga integritas institusi.
Jakarta, IDN Times – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memuji transparansi Polri dalam menindak anggotanya yang melanggar aturan. Ia menilai di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, institusi tersebut semakin terbuka kepada publik.
Pernyataan itu disampaikan Habiburokhman dalam seminar bertajuk “UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi” di Auditorium Mutiara STIK/PTIK Polri, Jakarta Selatan. Ia menyoroti percepatan transformasi Polri yang dinilai semakin relevan di tengah tuntutan demokrasi yang kian terbuka.
“Kita tahu bahwa belakangan tuntutan untuk percepatan reformasi Polri kembali muncul seiring dengan semakin terbukanya ruang demokrasi,” kata Habiburokhman, Selasa (14/4/2026).
1. Transparansi jadi kunci reformasi
Menurut Habiburokhman, dorongan reformasi terhadap institusi negara merupakan hal yang wajar. Salah satu aspek penting dalam reformasi tersebut adalah integritas, yang selalu menjadi tantangan di setiap lembaga, termasuk Polri.
Ia menilai keberadaan oknum yang melanggar aturan bukan hal yang bisa dihindari. Namun, yang terpenting adalah bagaimana respons institusi terhadap pelanggaran tersebut.
“Saya katakan ke teman-teman petinggi Polri, 'jangan risau dengan oknum'. Semua institusi pasti ada oknum, pasti ada yang melanggar,” ujarnya.
“Yang terpenting adalah bagaimana respons institusi terhadap oknum tersebut. Dan saya harus katakan, Polri adalah institusi yang melakukan respons terbaik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknumnya,” lanjut dia.
2. Bandingkan dengan lembaga lain
Politikus Partai Gerindra itu juga membandingkan transparansi Polri dengan lembaga negara lain. Ia menyebut di sejumlah institusi, publik kerap kesulitan melacak sanksi yang diberikan kepada pelanggar.
“Mohon maaf, kita sudah ikuti kalau di institusi lain mohon maaf yang melakukan pelanggaran kita gak bisa lacak apa sih sanksinya, apakah hanya ditahan, apakah diproses hukum. Kalau Polri melanggar dikit PTDH ya kan? Nah ini semua dilakukan secara terbuka,” ucapnya.
Menurutnya, keterbukaan tersebut menjadi nilai lebih Polri dalam membangun kepercayaan publik.
3. Komisi III dorong keterbukaan berlanjutilus
Habiburokhman menegaskan, Komisi III DPR akan terus mendorong penegakan hukum yang transparan, salah satunya melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Ia juga mengapresiasi respons cepat Polri dalam menindaklanjuti rekomendasi DPR.
“Jadi saya melihat institusi Polri di bawah Pak Sigit ini tidak alergi dengan keterbukaan. Sama dengan di DPR Pak, senjata kita satu-satunya yang bisa menolong kita ini keterbukaan. Sejelek apa pun kita tapi kalau kita terbuka rakyat tuh pasti masih bisa kasih excuse. Itu juga dilakukan oleh pimpinan Polri saat ini mendorong keterbukaan,” sambungnya.
Habiburokhman menilai, langkah tersebut membuat masyarakat dapat melihat secara langsung ketegasan Polri dalam menindak oknum yang melanggar aturan.
“Rakyat akhirnya bisa melihat bagaimana tegasnya institusi Polri menyikapi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran,” sebutnya.
“Kami dorong proses yang terbuka, tapi respons yang amat baik ditunjukkan oleh Polri adalah langsung menindaklanjuti apa yang kita simpulkan. Nah, itu yang kita dorong terus,” imbuh Habiburokhman.
