Jakarta Baru akan Punya Wakil Gubernur Agustus 2019?
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bestari Barus meyakini proses pemilihan Wagub DKI Jakarta yang telah dimulai sejak Februari 2019 akan tuntas paling lambat pada Agustus 2019.
Menurutnya, proses pemilihan wagub di DPRD DKI Jakarta dapat diselesaikan dalam waktu singkat jika memenuhi kuorum.
"Begitu kuorum dapat dimulai nanti dipanggil satu-satu dihitung terus ditetapkan di situ. Antara akhir Juli atau Agustus sudah mulai paripurna kalau mulus," ujarnya.
1. DPRD DKI telah belajar dari DPRD Provinsi Riau
Pelaksana Tugas Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal M Piliang beberapa waktu lalu menyarankan Pansus wagub DKI Jakarta untuk studi banding dengan DPRD Provinsi Riau yang pernah mengalami hal serupa dengan DKI.
Atas dasar itu, Pansus wagub DKI Jakarta telah melaksanakan studi banding dan kembali lagi ke Jakarta. Bestari mengatakan Pansus dapat pelajaran banyak hal dari DPRD Provinsi Riau.
"Pertama tentang mekanisme, kedua tentang isi dari tata tertib yang memuat persyaratan, kemudian juga tata kerja dari pansus sampai pembentukan panlih karena DKI kan belum pernah sama sekali," jelas Bestari.
2. Bestari tuding PKS-Gerindra penyebab lambatnya proses pemilihan wakil gubernur yang baru
Bestari mengatakan, pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta mundur hingga lima bulan bukan disebabkan oleh Panitia Khusus. Menurutnya ketidakmampuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk bersepakat lah yang menyebabkan proses berlangsung lama.
Ia pun tak setuju dengan pernyataan salah satu calon wakil gubernur DKI Jakarta Ahmad Syaikhu yang menyebut pansus bekerja lambat.
"Makanya saya keberatan sama Syaikhu itu, masa dibilang pansus lambat. Dia gak ngerti tata aturan terus bilang pansus lambat, pansus baru tiga hari kok. Kayak gitu pengen mimpin Jakarta, gagal paham, ya susah," katanya.
3. Pemilihan berlangsung Juli 2019
Pansus rencananya akan berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri agar proses pemilihan wakil gubernur berlangsung lancar.
"Juli tinggal persiapan pelaksanaan. Juli minggu kedua kita kerja bareng dengan KPU untuk mengambil masukan, konsultasi bagaimana cara pelaksanaan pemilihan yang baik. konsultasi juga dengan Kemendagri agar tidak menyalahi peraturan perundang-undangan," kata dia.
