Jawab Tudingan Kubu KLB, Demokrat Sebut Moeldoko Beban Jokowi
Jakarta, IDN Times - Partai Demokrat angkat bicara soal tudingan kubu Moeldoko Cs yang menyebut ingin mendiskreditkan pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, karena selalu membawa-bawa jabatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menuding balik bahwa Moeldoko lah yang ingin mendiskreditkan Jokowi.
"Yang ingin mendiskreditkan dan mempermalukan Bapak Presiden Joko Widodo itu jelas-jelas Moeldoko, bukan Demokrat," kata Herzaky saat dihubungi, Senin (15/11/2021).
1. Herzaky sebut Moeldoko beban Jokowi
Herzaky menjelaskan Moeldoko diberi tanggung jawab besar, yakni menjabat KSP. Jabatan tersebut, kata dia, merupakan posisi strategis dan dalam beberapa hal dinilai bisa mewakili presiden.
Moeldoko, kata Herzaky, seharusnya berusaha keras menjaga nama baik Jokowi, terlebih di tengah pandemik COVID-19. Namun, kata dia, Moeldoko malah kerja paruh waktu dengan berusaha 'membegal' Demokrat. Dia juga mengatakan Moeldoko telah mempermalukan Jokowi saat berusaha merebut Demokrat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Padahal, seharusnya Moeldoko fokus saja dengan tugasnya selaku KSP. Fokus 100 persen saja belum tentu menunjukkan kinerja yang baik, apalagi banyak sambilan begini? Lagi-lagi, langkah Moeldoko begini malah membuat susah Presiden. Jadi beban, ini kelakuan Moeldoko bagi presiden," kata Herzaky.
2. Kubu Moeldoko sebut AHY menyeret pemerintah dalam konflik internal partai
Sebelumnya, kubu Moeldoko Cs yang telah menggelar Kongres Luas Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara, menyinggung pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat AHY.
Juru bicara kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, mengatakan AHY tak seharusnya menyeret jabatan Moeldoko sebagai KSP ke dalam masalah internal Demokrat.
"Dengan menyebut nama jabatan Kepala Staf Presiden, maka AHY telah menyeret lembaga kepresidenan dalam konflik Partai Demokrat, yang di dalam berbagai kesempatan disebut pihak AHY sebagai pelaku kudeta dan pembegal Partai Demokrat," kata Rahmad dalam keterangannya, Jumat, 12 November 2021.
3. AHY dinilai ingin mendiskreditkan Jokowi
Rahmad menyebut KSP adalah jabatan di lembaga kepresidenan yang berada di bawah kendali dan diangkat presiden. Jabatan Moeldoko sebagai KSP, kata dia, tidak ada kaitannya dengan posisi Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang.
Moeldoko, kata Rahmad, juga menjadi ketua umum bukan atas kemauan pribadinya dan perintah Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Dia mengatakan Moeldoko menjadi Ketua Umum Demokrat atas permintaan eks politisi Partai Demokrat yang menggelar KLB Deli Serdang.
Lebih lanjut, Rahmad mengatakan, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Kemanana (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly telah menyampaikan, pemerintah tidak pernah ikut campur ke dalam konflik internal Demokrat.
"AHY sepertinya ingin merusak citra dan mendiskreditkan pemerintahan Presiden Jokowi. AHY sepertinya memiliki target untuk merusak nama baik lembaga kepresidenan dengan menyeret nama KSP ke dalam konflik internal Partai Demokrat," ujarnya.
