Jokowi Sebut Hujan Sangat Ekstrem Jadi Penyebab Banjir Demak
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengunjungi lokasi pengungsian korban di Demak, Jawa Tengah. Dalam kunjungan itu, Jokowi menyebut intensitas hujan ekstrem jadi penyebab banjir di Demak.
"Ya, ini memang hujannya sangat ekstrem. Karena hujan ekstrem itu 150 milimeter (per hari), yang di sini (Demak) sudah 238 milimeter, sangat ekstrem sekali," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (22/3/2024).
1. Sebabkan tanggul jebol
Hal itu menyebabkan tanggul Sungai Wulan di Kecamatan Karanganyar jebol. Jokowi bersyukur, tanggul tersebut sudah selesai diperbaiki pada Jumat malam.
"Tapi, tadi malam yang lebar itu, yang jebol 15 meter, tadi malam jam 1 sudah ditutup, selesai dikerjakan selama 4 hari berturut-turut, siang dan malam," ucap dia.
2. Jokowi perintahkan ada modifikasi cuaca di Demak
Dalam kesempatan itu, Jokowi memerintahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) di Demak. Hal itu untuk mengurangi hujan.
"Awan di atas juga telah dilakukan TMC, sehingga bisa digeser ke arah laut, ini juga akan sangat mengurangi hujan yang ada di Kabupaten Demak dan sekitarnya," kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, rata-rata tinggi banjir sudah turun sekitar 50 centimeter.
3. Sedimentasi sungai jadi salah satu penyebab banjir
Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan, sedimentasi sungai menjadi salah satu penyebab banjir di Indonesia. Hal itu terjadi karena adanya penebangan pohon secara masif di hulu sungai.
"Semua waduk, semua sungai itu problemnya selalu sedimentasi. Kenapa itu terjadi? Karena juga tidak dihambat di hulunya, tanaman-tanaman yang banyak ditebang. Problemnya semua di situ, kalau ndak terjadi banjir bandang, ya banjir. Problemnya di situ," ujar dia.
"Salah satunya pembalakan, alih fungsi lahan, seperti itu yg menyebabkan kejadian dan ini tidak di negara kita saja. Semua problem itu berasal dari pembalakan liar, alih fungsi lahan yang itu memang harus dicegah," sambungnya.
Menurutnya, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan penanaman kembali di lokasi alih fungsi lahan.
