Kasus Bupati Ade Kunang, KPK Akan Usut Penerimaan Uang Eks Kajari
- KPK akan mengusut penerimaan uang mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi terkait dugaan korupsi Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
- Ade Kuswara Kunang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dan diduga menerima uang Rp14,2 miliar dari berbagai pihak.
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusut penerimaan uang mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman. Hal ini dilakukan terkait dugaan korupsi Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Penerimaan uang itu sempat terendus saat KPK menangkap tangan Ade Kunang. Apabila ada bukti, KPK siap mengusutnya.
“Kita lihat dari hasil pemeriksaannya, kalau memang ada sesuatu tapi kalau tidak ada, ya, gak mungkin juga kita paksakan,” ujar Ketua KPK, Setyo Budiyanto, saat ditemui di Gedung KPK pada Rabu (7/1/2026).
1. KPK bisa kembangkan penyidikan
Hal senada disampaikan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengatakan, pengembangan kasus Ade Kunang bisa dilakukan. Namun, hal itu bergantung pada proses penyidikan.
“Nanti kita lihat proses penyidikan selanjutnya. Kan, sudah dalam proses penyidikan,” ujar dia.
2. Ade Kuswara Kunang kena OTT KPK
Ade Kuswara terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Kamis (18/12/2025). Setelah pemeriksaan, KPK menetapkan tiga tersangka.
Mereka adalah Ade Kuswara Kunang selaku Bupati Bekasi, H.M Kunang yang merupakan Kepala Desa Sukadami sekaligus ayah Ade Kuswara, serta pihak swasta bernama Sarjan.
3. Ade Kuswara Kunang diduga terima Rp14,2 M
Ade diduga menerima uang Rp14,2 miliar dari berbagai pihak. Ayahnya berperan sebagai perantara sebagian uang korupsinya, sedangkan Sarjan diduga memberikan Rp9,5 miliar kepada Ade.
Atas perbuatannya, ADK bersama-sama HMK selaku pihak penerima disangkakan Pasal 12 a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP serta Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara, SRJ selaku pihak pemberi disangkakan Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi.
