Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai polemik SPMB terjadi karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri, bukan karena sistem digital yang digunakan.
Tahun ini, sekolah negeri di Jawa Barat hanya mampu menampung sekitar 319 ribu siswa dari total 530 ribu pendaftar, menyebabkan banyak calon siswa tidak tertampung.
Sejumlah organisasi pendidikan di Jabar menggelar aksi protes terkait SPMB 2026 dan mendesak pencopotan Kepala Dinas Pendidikan, sementara IDN Times mengadakan Indonesia Summit 2026 untuk generasi muda.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menilai polemik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Jawa Barat bukan terletak pada mekanisme atau sistem digital yang digunakan, melainkan pada keterbatasan daya tampung sekolah negeri dibandingkan jumlah pendaftar yang terus meningkat.

Menurut Dedi, perdebatan publik selama ini lebih banyak berfokus pada mekanisme pelaksanaan SPMB, padahal akar persoalannya adalah ketidakseimbangan antara jumlah calon siswa dan kapasitas sekolah negeri yang tersedia.

"Yang bermasalah itu adalah jumlah orang ingin sekolah semakin banyak, jumlah sekolahnya tidak memenuhi kebutuhan siswa yang ingin sekolah. Ini kan problem kita," kata Dedi dalam acara Indonesia Summit 2026 by IDN Times di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Dia menjelaskan, sekalipun sistem SPMB dibuat dengan teknologi digital canggih, persoalan daya tampung tetap tidak akan terselesaikan apabila kapasitas sekolah negeri masih terbatas.

Dedi mengatakan, pada pelaksanaan SPMB tahun ini sekolah negeri di Jawa Barat hanya mampu menerima sekitar 319 ribu siswa sesuai kapasitas ruang kelas dan kursi yang tersedia. Di sisi lain, jumlah pendaftar mencapai sekitar 530 ribu siswa.

"Walaupun SPMB sistemnya digitalisasi sehebat apapun dibuat, kalau jumlah sekolah negeri hanya 319 ribu yang diterima karena ruang kelasnya dan kursinya itu. Kalau yang daftarnya 530 ribu tentu saja akan bermasalah karena akan ada orang yang tidak bisa sekolah di sekolah negeri," ujar Politikus Gerindra tersebut.

Sebelumnya, sejumlah massa aksi yang tergabung dalam berbagai organisasi pemerhati pendidikan di Jawa Barat melangsungkan aksi di Gedung DPRD Jabar pada Kamis (11/6/2026).

Mereka turut memprotes Penerimaan Calon Murid Baru (PCMB) dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 Masa aksi yang tergabung dalam Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P31), Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP), Gerakan Pemantau Pendidikan untuk Rakyat (Gemppur), dan Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat mendesak agar Gubernur Dedi Mulyadi mencopot Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto.

IDN menggelar Indonesia Summit (IS) 2026, sebuah konferensi independen yang khusus diselenggarakan untuk dan melibatkan generasi Milenial dan Gen Z di Tanah Air. Dengan tema "The Next Us: Indonesia's Leap in the Algorithmic Age". IS 2026 bertujuan membentuk dan membangun masa depan Indonesia dengan menyatukan para pemimpin dan tokoh nasional dari seluruh nusantara.

IS 2026 diadakan di Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, pada 17-18 Juni 2026. Dalam IS 2026, IDN juga meluncurkan Indonesia Millennial and Gen-Z Report 2027.

Survei ini dikerjakan oleh IDN Research Institute. Melalui survei ini, IDN Media menggali aspirasi dan DNA Milenial dan Gen Z, apa nilai-nilai yang mendasari tindakan mereka. Survei ini menjangkau responden Milenial dan Gen Z di sembilan wilayah di Indonesia, antara lain Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi.