Klarifikasi Ketua Komnas HAM Usai Viral Sebut Ferdy Sambo Bos Mafia
Jakarta, IDN Times - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut Ferdy Sambo seorang bos mafia. Pernyataan Taufan ini viral di media sosial.
Dalam rekaman video yang tersebar itu, Taufan mengungkapkan bahwa Sambo adalah orang yang bisa mencari cara untuk lolos dari hukuman dan orang harus berhati-hati padanya.
"Hati-hati Sambo bukan orang sembarangan, puluhan tahun dia jadi reserse. Bukan nggak tahu dia cara hahaha," ungkap Taufan dalam rekaman yang tersebar, dilansir Senin (5/9/2022).
"Iyakan, sebagai bos mafia dia tahulah caranya keluar (dari hukuman)," katanya.
1. Direkam tanpa persetujuan dan sesalkan etika jurnalis perekam
Menanggapi hal ini, Taufan menyayangkan percakapan itu disebarkan ke media tanpa sepengetahuannya dan tanpa persetujuan. Dia menganggap hal itu tidak etis dilakukan oleh jurnalis.
"Saya baru menyelesaikan diskusi bersama teman-teman penyandang disabilitas tentang jalan keluar regulasi daerah. Sebelum pulang, obrol santai dgn teman-tanpa. Tanpa persetujuan ada yang merekam dan memposting. Itu kan tidak etis," ujar dia, kepada wartawan, Senin.
"Anyway, saya kecewa karena kok jurnalis bekerja seperti itu. Tapi sudah lah, apalagi sudah menjadi konsumsi publik," ujarnya.
2. Kalimat mafia dirasa kurang tepat disebutkan di publik
Sedangkan terkait konteks Sambo sebagai seorang mafia, maksud Taufan adalah sang Jenderal itu, mampu mengendalikan puluhan polisi yang bahkan ada di luar kendalinya dalam hal ini di luar Reskrim, untuk menyembunyikan kejelasan kasus pembunuhan Brigadir J.
"Dia mampu mengendalikan puluhan polisi bahkan yang di luar kendalinya (Reskrim) serta melakukan rekayasa obstruction of justice, kan luar biasa itu," katanya.
Dia bahkan mengoreksi bahwa kata Mafia yang terlontar dalam obrolan di rekaman itu tidak tepat untuk publik.
"Kata mafia kurang tepat kalau di publik, itu kan istilah obrolan informal sesama teman. Sayangnya direkam dan diposting," ujarnya.
3. Rekomendasi pada polisi terkait elemen tumor dalam institusi polri
Sementara itu, di wawancara lain, dia menggambarkan kelompok ini seperti tumor yang menggerogoti institusi Polri dan penegakan hukum.
"Makanya Kapolri harus berani ambil tindakan tegas membuang semua elemen tumornya," kata lagi.
Dia mengungkapkan bahwa akan ada rekomendasi pada Presiden dan DPR RI terkait reformasi kelembagaan institusi Bhayangkara berkenaan dengan adanya kasus pembunuhan berencana pada Brigadir J.
