Koalisi Masyarakat Buka Posko Aduan Proyek Makan Bergizi Gratis
- Koalisi Masyarakat membuka posko aduan terkait proyek MBG di sekolah
- Identitas pelapor akan dirahasiakan, laporan bisa dilakukan secara online
- ICW mencatat empat permasalahan MBG, termasuk dugaan penggelapan anggaran dan ketimpangan layanan
Jakarta, IDN Times - Koalisi Masyarakat yang menamakan diri Koalisi Kawal Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka posko aduan masyarakat tekait proyek MBG di sekolah. Aduan itu bisa dilakukan secara online melalui bit.ly./lapor-masyarakat-mbg.
Masyarakat bisa memberikan aduan apabila menemukan masalah MBG seperti makanan tidak layak, distribusi bermasalah, dugaan penyimpangan, atau dampak negatif bagi siswa-siswi. Koalisi menjamin identitas pelapor akan dirahasiakan.
"Setiap laporan membantu memastikan MBG ini berjalan transparan adil, dan bermanfaat," demikian informasi yang dibagikan Indonesia Corruption Watch, Lapor Sehat, FIA Indonesia, dan Seknas JPPI, dikutip pada Senin (28/4/2025).
1. Ada sejumlah masalah MBG
ICW dalam keterangannya mengatakan bahwa MBG mencatat empat permasalahan MBG. Pertama, pengelolaan MBG sarat kecurangan.
"Belakangan terungkap dugaan penggelapan dalam penyaluran anggaran MBG," ujar Peneliti ICW Dewi Anggraeni seperti dikutip dari situs ICW.
2. ICW duga penyaluran anggaran MBG langgar aturan
ICW juga menduga penyaluran anggaran proyek MBG diduga melanggar peraturan. MBG disalurkan melalui skema bantuan pemerintah.
"Itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Mengacur pada peraturan tersebut, anggaran MBG mestinya diberikan langsung kepada penerima manfaat. Namun, anggaran tersebut justru dikirimkan ke pihak eksternal mitra BGN," ujarnya.
"Penyaluran anggaran lewat skema bantuan jugga membuka celah praktik korupsi," imbuhnya.
3. Prabowo didesak hentikan MBG
ICW menilai MBG diwarnai ketimpangan layanan dan kualitas makanan yang buruk. Contohnya adalah perbedaan penyediaan alat makan dan standar gizi mnimal yang tidak terpenuhi.
Selain itu, proses pembentukan Sarjanan Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dinilai tidak transparan dan menimbulkan masalah.
"Mengacu pada hal-hal di atas, Presiden Prabowo harus menunjukkan tanggung jawabnya dengan menghentikan proyek MBG," ujarnya.
