Marak Serangan Siber, Kemensos Pastikan Tak Ada Celah dan DTKS Aman
Jakarta, IDN Times - Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI, Agus Zainal Arifin, memastikan tidak ada celah kebocoran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
Hal ini menindaklanjuti maraknya pembobolan data dan serangan Ransomeware, yang baru-baru ini menimpa Bank Syariah Indonesia(BSI).
"Tentang data keamanan kita sudah melakukan filtrasi sejak 2021 kita melakukan scanning semua hole atau lubang-lubang yang mengancam keamanan data, keamanan jaringan dan keamanan informasi itu semua kita deteksi dan kita tutup semuanya," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI, Agus Zainal Arifin, di Cawang, Jakarta Timur, Senin (15/5/2023).
1. Keamanan jaringan akan terus dievaluasi
Agus mengungkapkan pihaknya sudah berusaha sekuat tenaga dalam hal keamanan, baik data maupun informasi, sehingga tidak tidak ada celah pembobolan data.
"Alhamdulillah dari hari ke hari makin lengkap, insyaallah sudah tidak ada celah. Mohon doanya agar dalam kondisi kuat. Tapi kita sudah berusaha sekuat tenaga dalam hal keamanan ini, baik keamanan data maupun informasi. Terutama tentang keamanan jaringan itu juga kita lakukan terus-menerus evaluasi tersebut," katanya.
2. BSI sempat alami gangguan
Diketahui, layanan perbankan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) perbankan BSI sempat mengalami gangguan sejak Senin, 8 Mei 2023.
Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, layanan perbankan BSI di kantor cabang, ATM, dan mobile banking sudah bisa diakses seluruhnya.
"Seperti hari ini semua channel kita kan aktif dan kembali normal. Nasabah bisa datang ke cabang untuk transaksi, kalau butuh ambil uang tunai bisa ke ATM, dan bisa akses mobile banking," kata Hery dalam konferensi pers di Wisma Mandiri Thamrin, Jakarta, Kamis, 11 Mei 2023.
3. Dicurigai ada serangan siber
Hery mengatakan, pihaknya memang menemukan adanya indikasi serangan siber di jaringan BSI. Namun, hal itu perlu penelusuran lebih lanjut.
"Terkait adanya dugaan serangan siber, pada dasarnya memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui audit dan juga digital forensik," ujar dia.
