Muhadjir Harap Penyaluran Bansos Tak Dikaitkan dengan Pemilu 2024

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjawab tudingan politisasi bantuan sosial (bansos) pada Pemilu 2024. Menurutnya, program bantuan sosial yang turun di awal 2024, merupakan program lanjutan dari 2023.

"Kami memahami, apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu lalu. Namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal, untuk mencegah angka kenaikan kemiskinan sekaligus menurunkannya, serta menghapus kemiskinan ekstrem," ujar Muhadjir di ruang sidang MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Muhadjir menjelaskan, berdasarkan data Badan Perlindungan Sosial (BPS) angka kemiskinan nasional berada di 9,36 persen. Sementara, target RPJMN pada 2020-2024 ditetapkan 6,5 sampai 7,5 persen.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan percepatan pelaksanaan program bantuan sosial. Program itu diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Lebih lanjut, Muhadjir menerangkan, Kemenko PMK juga turun ke lapangan untuk menentukan wilayah mana saja yang akan diberikan bantuan sosial.

"Adapun wilayah kunjungan kerja ditentukan mengenai beberapa kali pertimbangan, di antaranya keadaan tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrem, tingkat prevalensi dan angka stunting, faktor geografi dan demografi masyarakat serta kondisi pelaksanan bantuan sosial maupun bantuan pemerintah lainnya di lokasi tersebut, termasuk bagaimana insiatif pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi mengentaskan kemiskinan serta masalah pembangunan manusia dan kebudayaan pada umumnya," kata dia.

Baca Juga: Muhadjir: Kemensos Tak Monopoli Urusan Bansos

Baca Juga: Menko PMK Muhadjir Effendy Bakal Hadir di Sidang Sengketa Pemilu

Baca Juga: Muhadjir Tinjau Tol Japek Jelang Mudik: Persiapan Mudik Sudah Maksimal