Nadiem Jelaskan Maksud Punya Shadow Team di Kemendikbud
Jakarta, IDN Times - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menjelaskan maksud tim bayangan atau shadow team dalam kementeriannya.
Tim bayangan ini sebelumnya terungkap di forum PBB saat Nadiem menyampaikan Kemendikbudristek memiliki 400 orang tim bayangan alias shadow team. Cuplikan tayangan tersebut kemudian viral di media sosial.
Apa yang dimaksud Nadiem soal shadow team di Kemendikbudristek?
1. Vendor di bawah BUMN
Nadiem menjelaskan shadow team merupakan vendor yang berada di bawah BUMN PT Telkom Indonesia yang bernama GovTech Edu. Tim ini bertugas membantu Kemendikbudristek merancang aplikasi layanan pendidikan gratis.
“Jadi memang secara teknis adalah vendor, ini adalah inovasi budaya dalam Kemendikbudristek. Jadi walaupun mereka adalah vendor, mereka tidak diperlakukan seperti vendor,” kata Nadiem dalam Rapat kerja di Komisi X DPR, Senin (26/9/2022).
2. Banyak anak muda yang ingin bergabung GovTech Edu
Nadiem mengklaim, banyak anak muda yang ingin bergabung dengan GovTech untuk membangun pengembangan layanan pendidikan di dalam negeri.
Nadiem menilai, hal itu dikarenakan banyak inovasi dari Kemendikbudristek yang membuat anak muda tertarik.
“Tapi apa inovasi dari Kemdikbudristek, kok bisa terjadi begitu banyak anak-anak muda ingin bergabung dalam tim GovTech Edu untuk membangun produk-produk ini? Itu karena ada inovasi budaya di Kemendikbudristek,” ucap Nadiem.
3. Butuh pengembangan aplikasi di dalam negeri
Menurutnya Indonesia butuh mengembangkan lebih banyak aplikasi untuk mendukung sistem pendidikan. Nadiem mengatakan untuk mendukung perkembangan aplikasi itu, diperlukan tim teknologi yang mumpuni.
“Di mana skill itu tidak langsung ada dalam kementerian kami,” katanya.
Dia menjelaskan, dalam merancang transformasi pendidikan pihaknya menggunakan pendekatan yang berbeda dengan mengedepankan kebutuhan tenaga pendidik dan sekolah.
Hal itu, kata Nadiem, berbeda dengan apa yang dilakukan Kemendikbudristek sebelumnya di mana hanya mengedepankan keinginan pemerintah sehingga tak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Kami ingin berubah metodologi itu, menjadi di mana para pelaku dan praktisi teknologi itu menjadi mitra dalam proses merancang. Sejak awal mereka dilibatkan walaupun bukan mereka yang menciptakan kebijakannya,“ tutur Nadiem.
