Paparkan Sejarah Pemesanan PCR, Menkes: Ini Kegaduhan yang Tak Perlu!
Jakarta, IDN Times - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui kebijakan tes COVID-19 menggunakan reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) menuai polemik di publik. Budi meyakini kondisi tersebut terjadi karena penyampaikan informasi kebijakan tersebut ke publik yang tidak sempurna.
"Kita akan memperbaiki cara komunikasi kita ke publik terkait kebijakan PCR agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kegaduhan yang tidak perlu," ujar Menkes dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI, dipantau virtual, Senin (8/11/2021).
1. Dinamika perubahan PCR
Budi menyampaikan dinamika mengenai perubahan harga PCR dan metode visual terjadi cepat sekali. Hal ini karena semakin lama banyak yang memproduksi bahan sehingga lebih murah.
"Perbandingannya bisa dilihat harga PCR diseluruh bandara di dunia, sebenarnya kita masuk 10 persen yang paling rendah, kalau bapak ibu ke luar negeri juga merasakan berapa kita membayar," ujarnya.
2. Budi cari mesin PCR sejak jadi wamen BUMN
Budi mengakui dia terlibat dalam pencarian alat PCR dari luar negeri sejak awal. Dengan demikian, dia menyaksikan perubahan harga PCR di dunia sangat drastis jika dibandingkan saat ini.
"Saya terlibat pemesanan pertama mesin PCR roche waktu masih menjadi wakil menteri BUMN di akhir bulan Maret. Pada saat itu sulit sekali. Ada satu di dalam negeri mesin PCR cobas 6800 di TNI. Tetapi waktu itu tidak terpakai karena harga reagennya mahal sekali dan ditawarkan ke kami, namun karena harganya milliaran, kami gandeng BUMN," paparnya.
3. Harga PCR terus turun
Seiiring waktu, lanjut Budi, pemerintah membeli mesin PCR yang lebih murah kemudian dibagikan ke seluruh rumah sakit dan seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia.
"Pada Mei (2020) harga PCR memang capai Rp2 jutaan, lalu 3 bulan kemudian turun karena kami menemukan perusahaan di China yang menjual PCR dan reagen lebih murah. Jadi sejarahnya harga itu (PCR) turun menerus menurun," katanya.
4. Kemenkes menentukan tarif tertinggi PCR
Budi menegaskan Kemenkes memang berwenang menentukan batas tarif tertinggi PCR. Namun harga tersebut berdasarkan review dari BPKP.
"Sejak saya menjadi Menteri Kesehatan ada dua kali mengubah harga (PCR) sejak 23 Desember sudah 10 bulan (menjabat) ada dua kali perubahan harga, yaitu pertama kali menjadi Rp475 ribu dan kedua menjadi Rp 275 dan Rp 300 ribu itu semuanya berbasiskan darimasukan dari BPKP," paparnya.
