PKS Tolak Relaksasi PSBB, Mardani: Pemerintah Daerah Bisa Kelabakan
Jakarta, IDN Times - Wacana relaksasi Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) yang akan diberlakukan pada 7 Mei oleh Menhub Budi Karya mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya PKS.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menolak wacana relaksasi tersebut lantaran kasus COVID-19 di Indonesia belum melewati fase puncak.
“Kebijakan ini membuat pemerintah daerah berpotensi kelabakan mengendalikan kedatangan arus manusia,” kata Mardani saat dihubungi, Rabu (6/5).
Mardani mengimbau pemerintah menghentikan wacana tersebut karena menurutnya telah banyak kasus di daerah zona hijau COVID-19.
1. Presiden diminta lebih tegas
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan juga mengecam wacana relaksasi PSBB. Menurutnya wacana ini membuktikan bahwa hasil penelitian ‘Singapore University of Technology & Design’ tentang penanganan pandemik COVID-19 di Indonesia tidak maksimal.
“Untuk itu untuk kesekian kalinya kami mohon kepada Presiden untuk konsisten dan tegas dalam menangani penyebaran COVID-19 dan batalkan izin 500 TKA China masuk ke Indonesia,” kata politikus Partai Demokrat itu.
2. PSBB masih berperan signifikan menekan angka penyebaran COVID-19
Senada dengan Syarief, Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay juga menyayangkan wacana relaksasi PSBB. Sebab, menurut Kemenkes berdasarkan rapat kerja DPR, PSBB jadi peran penting dalam usaha menekan angka penyebaran COVID-19.
“Kalau betul bahwa PSBB begitu, mestinya dipertahankan bukan malah dilonggarkan. Nanti takutnya naik lagi, kecuali kalau kurvanya sudah jelas menunjukkan turun drastis,” ucap Saleh.
3. Relaksasi hanya untuk perjalanan bisnis dan logistik
Menhub Budi sebelumnya menerangkan, meski nantinya transportasi umum diperbolehkan beroperasi kembali pada 7 Mei, hal itu harus dibarengi dengan implementasi protokol kesehatan yang kriterianya akan diatur oleh BNPB dan Kementerian Kesehatan.
Ia pun menegaskan kriteria orang yang bisa bepergian menggunakan transportasi umum adalah mereka dalam rangka penugasan kerja, kegiatan bisnis dan logistik, bukan untuk mudik.
