Prabowo Perintahkan Berantas Judi Online: Tak Boleh Ada Backing!
- Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas judi online yang meresahkan masyarakat.
- Prabowo meminta lembaga terkait, Polri, Kejaksaan Agung, dan Kemenko Politik Hukum dan Keamanan bekerja sama dalam memberantas judi online.
- Pemberantasan judi online diyakini akan berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Hal itu disampaikan Prabowo saat sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Presiden Prabowo menekankan pentingnya langkah bersama tanpa kompromi dalam memerangi judi online. Instruksi ini diperkuat dengan seruan agar tidak ada pihak yang menjadi "backing" atau melindungi praktik perjudian ini.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan Presiden Prabowo meminta seluruh lembaga terkait, Polri, Kejaksaan Agung, dan Kemenko Politik Hukum dan Keamanan bekerja sama dalam memberantas judi online.
"Pesan beliau (Prabowo) kali ini adalah bekerja sama dengan baik, tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian Kemenko Polkam dan bahkan tidak tertutup tiga itu, tapi semuanya bekerja sama, tidak boleh ada backing-backing-an, ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang mem-backing, yang membantu atau apapun," ujar Meutya usai sidang kabinet.
1. Berantas judi online merupakan langkah penting
Meutya menyampaikan, Presiden Prabowo memandang pemberantasan judi online ini sebagai langkah penting untuk melindungi masyarakat, terutama kalangan yang rentan secara ekonomi. Pemberantasan ini diyakini akan berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
"Presiden melihat bahwa keberhasilan melawan judi online dapat menjadi langkah signifikan dalam mendongkrak ekonomi rakyat," ucap dia.
Dalam upaya memerangi judi online, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengaku telah membuka pintu lebar-lebar untuk koordinasi dengan Polri. Meutya Hafid menjelaskan, pihaknya masih menunggu arahan dari hasil penyidikan Polri terkait langkah teknis yang akan diambil.
“Setiap nama baru yang diberikan oleh kepolisian, langsung kami nonaktifkan (sebagai pegawai Kemkomidigi),” kata dia.
2. Ada empat hal yang dibahas Prabowo pada sidang kabinet paripurna
Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan dalam rapat kabinet paripurna, Presiden Prabowo juga menyoroti empat masalah besar yang memerlukan perhatian khusus. Selain judi online, masalah tersebut mencakup narkoba, penyelundupan, dan korupsi. Presiden menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh ragu untuk menindak tegas keempat masalah tersebut.
“Presiden meminta untuk keempat persoalan tadi, penegak hukum tidak boleh ragu untuk menegakkan hukum,” ujar Hasan.
3. Para pejabat harus efisiensi
Di samping isu-isu krusial, Prabowo juga menginstruksikan efisiensi di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah. Presiden Prabowo menekankan bahwa efisiensi, termasuk dalam perjalanan dinas, bisa memberikan dampak signifikan terhadap anggaran negara.
Hasan Nasbi menambahkan, penghematan dari efisiensi tersebut dapat digunakan untuk program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat, seperti perumahan dan ketahanan pangan.
“Kita sekarang mau fokus untuk kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan penyediaan makanan bergizi gratis,” kata dia.
