Prabowo: Tak Boleh Lagi Ada Mark Up Gila-gilaan di Tubuh TNI
Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mewanti-wanti kepada komunitas pertahanan, termasuk TNI, agar tak ada lagi mark up yang nominalnya keterlaluan saat hendak membeli alutsista. Prabowo mengingatkan bahwa mark up termasuk bentuk pencurian uang rakyat. Praktik semacam ini kerap terjadi untuk meminta anggaran, tetapi sisa dana yang ada masuk ke kantong pribadi.
"Jadi, saya mohon kepada semua kalangan. Tidak boleh lagi ada praktik-praktik mark up gila-gilaan. Mark up itu sama dengan mencuri uang rakyat," ungkap Prabowo ketika berbicara di seminar bersama Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) di Lanud Halim dan dikutip dari YouTube Airmen TV Dispenau, Rabu, (9/11/2022).
Ia juga mengingatkan agar pembelian alutsista diikuti dengan pemeliharaan. Tujuannya, agar usia alutsista bisa lebih panjang.
"Tak boleh lagi ada manipulasi permainan suku cadang. Tak boleh lagi ada mark up-mark up. Kalau terjadi di zaman saya, Menhan, akan saya kejar! Saya ingatkan juga semua industri pertahanan," tutur dia.
Prabowo juga mengancam bakal mengejar direksi BUMN-BUMN Pertahanan bila terbukti melakukan korupsi pembelian alutsista. "Ini peringatan dan sekaligus harapan dari saya," kata pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Lalu, apa yang bakal dilakukan oleh Prabowo untuk mencegah praktik mark up pembelian alutsista?
1. Prabowo pernah menyebut bakal memperbaiki sistem pengadaan alutsista
Lebih lanjut, Prabowo pernah mengatakan bakal memperbaiki sistem pengadaan alutsista untuk mencegah terjadinya praktik mark up. Salah satu caranya dengan berkunjung langsung ke produsen untuk mengetahui harga alutsista yang sesungguhnya. Prabowo ketika itu mengatakan tidak akan meneken kontrak pembelian bila harga yang ditawarkan terbilang tidak wajar.
"Untuk menjaga bahwa kita pun tidak akan tergoda untuk terlibat dalam hal itu, saya rencananya dan kita sudah coba sekarang ini, saya telah mengundang Kejaksaan Agung, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sama BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk periksa semua kontrak kita, sebelum kontrak itu efektif," ungkap Prabowo ketika berbicara di program siniar Deddy Corbuzier pada 2021 lalu.
Diplomasi Prabowo untuk pembelian alutsista terlihat dari getolnya mantan Danjen Kopassus itu bepergian ke luar negeri. Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muhammad Haripin mengatakan, sejak dilantik sebagai Menhan pada Oktober 2019, Prabowo setidaknya sudah berkunjung ke 14 negara. Ia tercatat lima kali bertamu ke Turki dan tiga kali ke Rusia.
2. Prabowo tak membantah mark up anggaran dalam pembelian alutsista sering terjadi
Dalam program itu, Prabowo pun tak membantah praktik mark up dalam pembelian alutsista sering terjadi. Bahkan, ia seolah memberikan pernyataan hal tersebut sudah jamak terjadi.
"Semua anggaran pemerintah itu kan potensi untuk mark up dan sebagainya (sering terjadi). Kita sudah tahulah, kan kita sudah lama jadi orang Indonesia," ungkap Prabowo.
"Gak usah munafik (dengan bilang tak ada mark up)," katanya, lagi.
Bahkan, Prabowo menyebut terang-terangan mark up harga alutsista terlalu mencolok dan mencapai 600 persen dari harga semula, ia enggan tanda tangan kontrak pembeliannya. Dia mengklaim sampai melapor ke presiden terkait hal tersebut.
"Gue gak mau deh kalau yang udah gila-gilaan mark up-nya. Gue takut dikutuk oleh generasi selanjutnya," kata dia.
Prabowo memahami produsen alutsista dan agennya ingin mencari keuntungan dari transaksi tersebut. Tetapi, keuntungan yang ditetapkan semestinya masuk akal sehat.
"Jangan gila-gilaan (juga cari keuntungannya)," ujarnya.
3. Suatu negara tidak akan kuat bila tak makmur
![Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto [tengah]. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)](https://image.idntimes.com/post/20190331/antarafoto-debat-capres-prabowo-300319-ies-adf92051f7b86897f4eeee02b2c0f564.jpg)
Lebih lanjut, Prabowo juga menyebut di dalam pidatonya bahwa suatu negara bisa menjadi kuat karena didukung dengan personel militer yang juga kuat. Tentara tidak akan bisa kuat tanpa ada dana.
"Sementara, uang tidak akan ada tanpa ada perekonomian yang baik. Tidak ada perekonomian, maka tak ada kemakmuran. Bila suatu negara tak makmur, maka rakyat juga tidak akan bahagia. Rakyat juga tidak akan bahagia bila keadilan tidak berlaku," kata Prabowo.
Sementara, keadilan juga tak akan tercipta bila pemerintahan tak bersih. Ia mengaku mempelajari itu dari Kekaisaran Ottoman yang telah berusia mencapai 1.000 tahun.
"Jadi, mari saudara-saudara, stakholder kita menciptakan pemerintahan yang bersih di lingkungan kita masing-masing. Setiap komandan, direktur, kepala badan, lakukan lah tugas suci untuk rakyat dan bangsa sebaik-baiknya," ujarnya lagi.
