Prabowo Usul Pengadilan Ad Hoc Usut Direksi BUMN yang Korupsi 30 Tahun
- Presiden Prabowo mengusulkan pengadilan ad hoc untuk mengusut direksi BUMN selama 30 tahun terakhir, menyusul temuan 1.074 BUMN beserta jaringan anak usahanya.
- Prabowo menilai banyak BUMN tidak produktif, terus merugi, dan memiliki tata kelola yang tidak bertanggung jawab; ia juga mempertanyakan laporan perusahaan yang mencatatkan keuntungan.
- Pemerintah telah menutup 290 BUMN dan menargetkan maksimal 300 BUMN tersisa pada 31 Desember 2026, dengan hanya mempertahankan perusahaan yang menciptakan nilai tambah.
Jakarta, IDN Times - Presiden RI, Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama 30 tahun terakhir. Usulan itu disampaikan Prabowo setelah menyoroti banyaknya BUMN yang dinilai tidak produktif dan bermasalah dalam pengelolaannya.
Prabowo mengatakan, pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN ketika membentuk Danantara. Jumlah tersebut mencakup BUMN yang memiliki anak, cucu, hingga cicit perusahaan.
"Ketika kita bentuk Danantara, yaitu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund, kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan, dan ada yang punya cucu perusahaan, bahkan ada yang punya cicit perusahaan," kata dia dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengaku semula memperkirakan jumlah BUMN hanya sekitar 300 hingga 400 perusahaan. Dia pun mempertanyakan tata kelola sejumlah BUMN yang dinilai tidak bertanggung jawab kepada negara.
"Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," ujar dia.
Atas kondisi tersebut, Prabowo mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk menelusuri pengelolaan BUMN selama tiga dekade terakhir.
"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin," kata dia.
Prabowo juga menyatakan akan membahas persoalan tersebut bersama MPR dan DPR. Namun, dia membuka kemungkinan pemberian amnesti khusus bagi pihak yang bersedia mengakui kesalahan dan bertobat.
"Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui," kata dia.
Menurut Prabowo, langkah tersebut perlu dipertimbangkan dengan matang. Dia mengaku khawatir masyarakat akan marah jika seluruh persoalan BUMN dibuka secara bersamaan.
Dia kemudian menyoroti banyaknya BUMN yang dinilai tidak produktif dan terus mengalami kerugian. Prabowo bahkan mempertanyakan laporan keuangan perusahaan negara yang mencatatkan keuntungan.
"Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya itu," kata dia.
Prabowo turut melaporkan, pemerintah telah melakukan perampingan jumlah BUMN. Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN disebut telah ditutup. Dia menargetkan, jumlah BUMN yang tersisa paling banyak 300 perusahaan pada 31 Desember 2026. Dengan demikian, lebih dari 750 BUMN lainnya ditargetkan ikut ditutup.
"Tapi dengan bangga hari ini saya mau laporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN," ujar Prabowo.
"Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat yang akan kita pertahankan," ucap dia.
