Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Pramono Akui Ada Permainan Bantuan Subsidi Pangan KJP

WhatsApp Image 2025-07-24 at 17.06.57 (1).jpeg
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan penamaan LRT Summarecon Kelapa Gading, Kamis (24/7/2025) (IDN Time/Dini Suciatiningrum)
Intinya sih...
  • Pramono tidak yakin ada calo
  • Calo di Pisangan Timur

Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengakui ada permainan di lapangan terkait distribusi bantuan pangan bersubsidi bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Pramono pun akan melakukan pengawasan lebih ketat untuk penggunaan bantuan pangan bersubsidi bagi pemegang KJP.

"Problemnya, di lapangan ketika orang itu akan membelanjakan, sering kali dibilang sudah habis. Kalau gak, harus nunggu antrean sampai sore. Kalau gak, baru besoknya dilayani. Nah, yang seperti-seperti ini memang ada permainan itu. Kami tidak menutup mata terhadap ini," kata Pramono di Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (24/7/2025).

1. Pramono tidak yakin ada calo

Transaksi Non-tunai KJP Plus Lewat EDC Bank DKI Tetap Lancar, (Dok/Istimewa).
Transaksi Non-tunai KJP Plus Lewat EDC Bank DKI Tetap Lancar, (Dok/Istimewa).

Terkait laporan calo bantuan pangan bersubsidi bagi pemegang KJP, Pramono tidak mempercayainya. Menurut dia, hal tersebut nyaris tidak mungkin terjadi.

"Kemudian ada calo itu, saya sendiri rasanya kok tidak mungkin, ya, karena untuk orang mendapatkan KJP dan membelanjakan itu, tempat belanjanya kan sudah diputuskan," kata dia.

2. Calo di Pisangan Timur

Bank DKI melakukan penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I 2025 kepada penerima baru sebanyak 43.502 siswa. (Dok/Istimewa).
Bank DKI melakukan penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I 2025 kepada penerima baru sebanyak 43.502 siswa. (Dok/Istimewa).

Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan adanya calo distribusi bantuan pangan bersubsidi bagi pemegang KJP di Kelurahan Pisangan Timur, Jakarta Timur.

Menurut Taufik, warga terpaksa menggunakan jasa pihak ketiga karena warga mengeluh kesulitan mengakses bantuan pangan subsidi melalui sistem daring. Akibatnya, warga dibebani tambahan biaya oleh oknum tersebut.

"Ini jelas melenceng dari tujuan awal program,” ujar politisi PKS itu dikutip laman DPRD, Kamis.

3. Penyaluran harus transparan

Ilustrasi Bansos (Foto: IDN Times)
Ilustrasi Bansos (Foto: IDN Times)

Ia mengatakan, distribusi bantuan seharusnya transparan dan langsung menjangkau penerima manfaat tanpa perantara yang tidak sah.

"Praktik semacam itu merugikan masyarakat kecil. Bahkan, mencederai semangat keadilan sosial dalam program bantuan pemerintah," ucap dia.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Deti Mega Purnamasari
EditorDeti Mega Purnamasari
Follow Us