Pramono Minta Daerah Penyangga Jakarta Bangun Park and Ride
- Park and Ride akan terintegrasi transportasi umum, seperti MRT, LRT, Transjakarta, dan Transjabodetabek.
- Permudah warga yang bekerja di Jakarta dengan konsep park and ride untuk berpindah ke transportasi umum.
- Pramono batalkan subsidi 15 golongan warga luar Jakarta karena penurunan APBD DKI imbas pemotongan DBH, namun subsidi bagi warga Jakarta tetap diberikan.
Jakarta, IDN Times – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah kepala daerah penyangga di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10/2025). Rapat tersebut membahas upaya memperkuat sistem transportasi terintegrasi dan terpadu di wilayah Jabodetabek.
Salah satu topik utama yang dibahas adalah rencana pembangunan Park and Ride di berbagai wilayah penyangga Jakarta.
“Kita akan segera merealisasikan park and ride. Park and ride itu adalah ketika orang keluar dari rumah, dia naik kendaraan pribadi atau motor ke tempat yang kemudian menjadi feeder, tempat untuk berpindah ke transportasi umum,” kata Pramono.
1. Park and Ride akan terintegrasi transportasi umum
Menurutnya, fasilitas park and ride akan terkoneksi dengan berbagai moda transportasi seperti MRT, LRT, TransJakarta, dan Transjabodetabek. Ia mengusulkan agar pembangunan fasilitas tersebut dilakukan oleh daerah masing-masing.
“Kami mengusulkan park and ride ini disediakan oleh daerah setempat. Karena ini menjadi tempat parkir mereka dan tentunya akan ada revenue untuk parkir dan sebagainya,” katanya.
2. Permudah warga yang bekerja di Jakarta
Pramono menuturkan, konsep park and ride akan sangat membantu warga yang tinggal di luar Jakarta namun bekerja di ibu kota. Setelah memarkir kendaraan, masyarakat bisa langsung berpindah ke transportasi umum menuju Jakarta.
Pramono menegaskan, pentingnya koordinasi antardaerah agar sistem transportasi yang terintegrasi ini tidak menimbulkan persoalan baru.
“Jangan sampai di satu wilayah teratasi, tapi di wilayah lain malah menimbulkan kemacetan baru. Cara berpikir seperti itulah yang akan kami lakukan bersama,” ujarnya.
3. Pramono batalkan subsidi 15 golongan warga luar Jakarta
Pramono juga membatalkan pemberian subsidi Transportasi Umum khususnya Transjakarta untuk 15 golongan di luar Jakarta seiring penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) DKI imbas pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH). Namun, Pramono memastikan pemberian subsidi untuk 15 golongan bagi warga Jakarta akan tetap diberikan.
"Jakarta terus terang belum bisa memberikan subsidi untuk 15 golongan di luar warga Jakarta. Jadi untuk yang warga Jakarta tetap kami akan memberikan subsidi, pembebasan, tetapi bagi warga di luar Jakarta tentunya kami belum bisa untuk memberikan subsidi apalagi DBH-nya baru dipotong," tutur Pramono.
