Prodi Tak Relevan Akan Ditutup, Anies: Kuliah Bukan soal Cetak Pekerja

- Anies Baswedan menegaskan pendidikan tinggi bukan sekadar mencetak tenaga kerja, tetapi membangun masa depan dan peradaban bangsa melalui pengembangan ilmu pengetahuan yang mendalam.
- Ia menilai ilmu murni penting sebagai fondasi inovasi teknologi dan kebijakan publik, sehingga tidak seharusnya ditutup meski dianggap kurang relevan dengan kebutuhan industri.
- Kemendikti Saintek berencana mengevaluasi prodi agar lebih relevan dengan dunia kerja, termasuk kemungkinan menutup prodi yang dinilai kelebihan pasokan atau tidak terserap optimal oleh industri.
Jakarta, IDN Times - Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Rasyid Baswedan, memberikan tanggapan terkait rencana Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) untuk menutup program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan industri.
Melalui media sosial pribadinya pada Sabtu (25/4/2026), Anies menekankan fungsi pendidikan tinggi tidak sekadar memproduksi tenaga kerja, melainkan untuk menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa.
"Masa depan itu tidak pernah dibangun hanya dari apa yang terlihat berguna hari ini, pun membangun peradaban tak boleh direduksi jadi sekadar membangun industri," tulis Anies dalam unggahannya.
1. Ilmu murni sebagai fondasi inovasi teknologi yang digunakan saat ini

Lebih lanjut, Anies menjelaskan ilmu murni sering kali dianggap jauh dari praktik dan tidak menyentuh kebutuhan industri karena sifatnya yang abstrak. Namun, menurut Anies teori-teori tersebut justru menjadi akar dari berbagai inovasi teknologi yang digunakan saat ini, seperti internet, kecerdasan buatan, hingga kemajuan di bidang kesehatan.
“Kita menikmati internet, kecerdasan buatan, hingga kemajuan di bidang kesehatan, tapi tak selalu ingat bahwa fondasinya dibangun oleh para ilmuwan yang bekerja tanpa kepastian aplikasi. Mereka meneliti bukan berbasis permintaan pasar, tetapi karena keingintahuan memahami bagaimana dunia bekerja,” kata Anies.
Tak hanya itu, Ia berpendapat jika negara hanya fokus menyiapkan tenaga siap pakai tanpa melahirkan pemikir dasar, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar atau pengguna teknologi dari luar negeri tanpa mampu menghasilkan solusi sendiri.
"Negara yang hanya menyiapkan tenaga siap pakai, tanpa melahirkan pemikir-pemikir dasar, berisiko terjebak sebagai pengguna belaka. Kita menjadi pasar, bukan pencipta," tulisnya.
2. Keterhubungan dengan industri penting, namun dengan tidak menutup prodi ilmu murni

Sementara, Anies menilai keterhubungan dengan industri tetap merupakan hal yang penting, namun tidak harus dilakukan dengan cara menutup program studi ilmu murni.
Baginya, perguruan tinggi harus mampu menjembatani kebutuhan zaman tanpa menghilangkan fondasi pemikiran mendalam yang sering dianggap tidak praktis, seperti ekologi, geofisika, hingga ekonomi teoretis.
Kemudian, ia mengingatkan kebijakan publik yang kuat, seperti penanganan pandemi atau perubahan iklim, lahir dari pemahaman dasar yang kokoh.
“Kebijakan publik yang kuat juga lahir dari pemahaman dasar yang kokoh. Mulai dari ilmu epidemiologi yang berjasa besar saat pandemi, lalu ilmu lingkungan dalam menghadapi bencana perubahan iklim, hingga ekonomi teoretis dalam merancang kebijakan fiskal. Semua itu berakar pada ilmu-ilmu yang sering dianggap tidak praktis,” tullis Anies.
3. Rencana evaluasi prodi oleh Kemendikti

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) tengah merencanakan penyesuaian prodi untuk meningkatkan relevansi lulusan dengan dunia kerja.
Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Badri Munir Sukonco, menyatakan pemerintah akan mengkaji ulang keberlanjutan prodi dan tidak menutup kemungkinan untuk menutup prodi yang dinilai tidak terserap optimal oleh industri.
"Ada kerelaan atau mungkin ada beberapa hal yang nanti akan kita eksekusi tidak terlalu lama terkait prodi, prodi akan kita pilih-pilah atau kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini dan sebenernya yang dibutuhkan prodi apa ke depan, itu yang akan kita susun bersama," kata Badri dikutip dari YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Senin (27/4/2026).
Lebih lanjut, Badri mencontohkan bidang kependidikan yang saat ini mengalami kelebihan pasokan, di mana lulusan mencapai 490 ribu orang per tahun sementara kebutuhan hanya sekitar 20 ribu.
Menurutnya, jika pembukaan prodi terus mengikuti tren pasar tanpa mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi ke depan, dikhawatirkan akan terjadi ketidaksesuaian (mismatch) yang menghambat visi menjadi negara maju.


















