Profil Ridwan Mansyur, Hakim Baru MK yang Tangani Sengketa Pilpres
Jakarta, IDN Times - Nama Ridwan Mansyur, tercantum sebagai salah satu hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang turut menangani sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024.
Ridwan yang lahir pada 1959 ini tergolong baru menjabat sebagai hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia dilantik sebagai hakim MK pada Sabtu, 9 Desember 2023, untuk menggantikan Manahan M. P. Sitompul yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya pada negara.
Menukil laman resmi MK terkait profil para Hakim Konstitusi Republik Indonesia, berikut profil Ridwan Mansyur yang telah dirangkum oleh IDN Times.
1. Profil Ridwan Mansyur
Pria bernama lengkap Ridwan Mansyur ini lahir di Lahat, Sumatra Selatan pada 11 November 1959. Dia menikah dengan Rita Iryani dan dikaruniai empat orang anak, yaitu Aditya Akbar, Andini Dwi Lestari, Alvin Aulia Rahman, dan Aldy Rizky Adhytama.
Ridwan sendiri memiliki hobi di sela-sela kesibukannya sebagai hakim. Adapun hobi yang ia geluti adalah olahraga dan melukis. Bagi Ridwan terdapat persamaan antara kegiatan melukis dan mengadili.
Dalam kegiatan melukis, menciptakan karya yang baik memerlukan harmonisasi warna-warna yang beragam. Demikian pula dalam pengadilan, tugasnya adalah untuk mencapai kesepakatan yang harmonis dari berbagai kehendak dan kepentingan yang mungkin bertentangan.
2. Pendidikan dan karier Ridwan Mansyur
Ridwan menghabiskan pendidikan dasar sampai pasca-sarjana di tanah kelahirannya yaitu Sumatra Selatan. Menamatkan pendidikan dasar pada 1972, pendidikan tingkat pertama di tahun 1975, dan pendidikan tingkat atas pada 1979 di SMA Xaverius 1 Palembang.
Setelah itu, ia mengenyam pendidikan tinggi sampai pasca-sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang. Ia mendapatkan gelar sarjana hukum pada 1984, lalu melanjutkan magister, dan terus mengenyam pendidikan sampai akhirnya meraih gelar doktor pada 2010 di Universitas Padjadjaran, Bandung.
Karier hukumnya dimulai ketika menjadi calon hakim pada tahun 1986 di Pengadilan Negeri Bekasi. Kemudian ia menjabat sebagai hakim di beberapa pengadilan lainnya di berbagai daerah di Indonesia.
Pada 2006, ia dipercaya sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, kemudian mendapat promosi sebagai Ketua Pengadilan Negeri Batam pada 2008.
Kariernya terus menanjak menjadi Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada 2010, dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta pada 2012. Selanjutnya, ia ditugaskan sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) dari 2012 hingga 2017.
Pada 2017, ia menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan terus dipromosikan hingga menjadi Panitera Mahkamah Agung pada 2021. Pada Oktober 2023, ia terpilih menjadi Hakim Konstitusi.
Selain kariernya yang cemerlang, Ridwan juga dikenal karena pendekatannya yang unik dalam persidangan, di mana ia mengizinkan saksi untuk didampingi, terutama anak-anak dan perempuan, sehingga mereka dapat memberikan keterangan dengan jelas tanpa rasa takut. Terobosan ini kemudian diakui dan diatur dalam undang-undang sebagai bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban.
3. Sengketa PHPU ditangani 8 hakim konstitusi
Sidang pertama Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) telah digelar tepat pada Rabu, 27 Maret 2024. Di dalam sidang tersebut dibahas mengenai permohonan yang diajukan dari dua kubu, yaitu kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
Kedua kubu tersebut meminta pasangan Prabowo-Gibran didiskualifikasi dan Pemilu 2024 diulang. Kedua permohonan tersebut tercatat dalam nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, Anies-Muhaimin, serta nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, Ganjar-Mahfud.
Sengketa PHPU ditangani oleh delapan hakim konstitusi yang didipimpin langsung oleh Ketua MK Suhartoyo. Dalam sidang ini juga terlibat Ridwan Mansyur yang baru dilantik akhir 2023 lalu.
