Puan Ungkap DPR Godok RUU SKN untuk Perjuangkan Nasib Atlet
Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut, kesejahteraan para atlet ketika memasuki masa pensiun masih kurang. Karena itu, kata Puan, DPR akan memperjuangkan dana pensiun atlet melalui Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN).
"Soal kesejahteraan atlet ini tidak cukup hanya sebatas bonus, karena bonus hanyalah reward atas sebuah prestasi. Kesejahteraan atlet harus masuk sampai jaminan sosial para atlet sampai pensiun,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/9/2021).
1. Puan tak mau atlet yang sudah mengharumkan nama bangsa malah bekerja serabutan di hari tuanya
Puan menambahkan, RUU SKN akan menjadi rancangan besar atau grand design olahraga nasional 2021-2045. Dalam RUU SKN yang sedang dibahas ini, kata Puan, mencakup berbagai hal mengenai sistem keolahragaan nasional, termasuk jaminan kesejahteraan atlet, jaminan kesehatan, dan jaminan pensiun.
"Kami tidak ingin mendengar lagi ada mantan atlet yang sudah mengharumkan nama bangsa, akhirnya bekerja serabutan untuk menghidupi hari tuanya karena tidak memiliki dana pensiun," kata Puan.
RUU SKN masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Bahkan, RUU ini ditargetkan selesai dalam masa sidang I Tahun Sidang 2021-2022 DPR RI yang sekarang sedang berjalan.
2. RUU SKN akan mengatur rangkap jabatan publik hingga infrastruktur di bidang olahraga
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menambahkan, RUU SKN tidak hanya mengatur dana pensiun atlet saja. RUU SKN juga mengatur berbagai ruang lingkup olahraga di Indonesia, termasuk masalah infrastruktur.
"Di RUU SKN pun akan diatur mengenai masalah kewenangan, rangkap jabatan publik, peran organisasi, pendanaan/pembiayaan, hingga industri olahraga itu sendiri. Industri olahraga tersebut, menurut Dede, mulai dari sport science (ilmu olahraga) hingga sarana prasarana," ujar Dede Yusuf.
Dede Yusuf mendorong pemerintah agar membangun sarana prasarana publik seperti jogging track, sepeda statis, dan lainnya di taman-taman kota. Melalui RUU SKN ini, sambungnya, DPR ingin masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang bugar dan sehat.
3. Dede sebut anggaran untuk olahraga sangat minim
Dia mengatakan, Komisi X DPR juga mendorong agar ada alokasi anggaran 2 persen untuk pembangunan infrastruktur olahraga, baik dari APBN maupun APBD. Namun, Dede mengatakan, hal itu masih menjadi dinamika antara pemerintah dan DPR.
"Kita harus punya komitmen karena kadang-kadang di daerah itu dinas olahraga anggarannya kecil sekali, termasuk di nasional pun Kemenpora itu kan anggarannya paling kecil makanya disebut klaster C, yang ibaratnya bisa dipotong kapan saja anggarannya," ucap Dede.
"Bagaimana kita mengharapkan prestasi olahraga kalau keseriusan itu tidak ada. Oleh sebab itu, DPR mendorong kita tidak hanya berbicara prestasinya seperti di PON, Asian Games, ataupun di event dunia," Dede menambahkan.
