Ramai Isu Partai Cokelat di Pilkada, Mahfud MD Heran Kapolri Diam Saja
Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengomentari partai cokelat (parcok) yang belakangan ramai. Dia menyebut seharusnya Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menjelaskan fenomena partai cokelat yang dituding ikut cawe-cawe di Pilkada serentak 2024.
Sebab, dugaan cawe-cawe personel Polri itu disebut terjadi di sejumlah daerah. Dalam pandangannya, kurang tepat bila Sigit tetap diam saat institusinya sedang disorot. Diketahui, parcok dikait-kaitkan dengan polisi.
"Yang kurang pas itu Pak Kapolri kurang menanggapi isu ini (dugaan keterlibatan polisi di Pilkada). Buat saya itu penting karena Beliau pejabat publik dan bertanggung jawab untuk menjelaskan agar rakyat tidak frustasi," ujar Mahfud seperti dikutip dari akun YouTube resminya, Senin (9/12/2024).
Cara tersebut, kata Mahfud, ditempuh Tito Karnavian ketika masih menjabat sebagai Kapolri. Setiap ada isu di Polri, Tito dinilai sigap memberikan penjelasan.
"Itu sebabnya penilaian ke Pak Tito ketika dia jadi Kapolri itu bagus. Karena dia lebih firm. Menyelesaikan masalah cepat, menjelaskan juga cepat. Soal rakyat tidak setuju kan ada proses pengadilan," tutur dia.
1. Ketua Komisi III DPR bantah soal isu parcok
Lebih lanjut, guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) itu menilai justru yang memberikan bantahan soal isu dugaan cawe-cawe personel Polri datang dari Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman. Menurutnya hal itu keliru bila Sigit tetap diam.
"Kan tinggal dijawab aja agar rakyat merasa bila ada yang ditanyakan, ada yang menjawab secara proporsional," kata Mahfud.
Ia kemudian membandingkan sikap dan kebijakan yang ditempuh para mantan Kapolri sebelum Sigit. Ia menduga Sigit sengaja diam karena yakin isunya akan berlalu dengan sendirinya.
"Menurut perasaan saya, seharusnya isu ini dijawab dong," tutur dia.
Meski begitu, Mahfud meyakini dugaan keterlibatan Polri dalam Pilkada 2024 sudah jauh menurun. Mengutip pernyataan Ketua DPP PDIP, Mahfud menyebut dugaan cawe-cawe anggota Polri hanya berada di 9-11 provinsi.
"Apalagi dari 9-11 provinsi itu, tidak semuanya yang membuat terasa agak panas (suasana Pilkada). Misalnya Jawa Tengah, Sumatra Utara, Sulawesi Utara dan Banten. Tapi di wilayah lain itu kan karena dimenangkan Gerindra sendiri," ujar mantan Calon Wakil Presiden yang didukung PDIP pada Pilpres 2024 itu.
2. Warga Jakarta dinilai tak ampuh dibujuk dengan dukungan Jokowi
Lebih lanjut, Mahfud meyakini instruksi untuk cawe-cawe juga terjadi di Pilkada Jakarta. Namun personel Polri tetap bersikap profesional.
"Jakarta misalnya kan tidak tembus dengan endorsement. Tapi kan tidak tembus. Di beberapa daerah lain misalnya, paslon itu menang karena kemenangan partai itu sendiri," katanya.
Mahfud kemudian memberikan contoh yang terjadi di Pilkada Jawa Barat dan Jawa Timur. Calon gubernur Dedy Mulyadi tetap diprediksi menang meski tak ada dukungan dari Jokowi.
3. Kapolri minta publik tanyakan dugaan keterlibatan anggota Polri ke pembuat isu
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo enggan menanggapi isu partai cokelat yang dimunculkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Para jurnalis menanyakan hal itu ketika bertemu di Mabes Polri.
Namun, Kapolri meminta para jurnalis menanyakan soal isu tersebut kepada PDIP.
"Tanya partai lah, saya kan bukan dari partai," kata Sigit pada 5 Desember 2024.
