Comscore Tracker

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia

Update proses penyuntikan vaksin COVID-19 di Tanah Air

Jakarta, IDN Times - Indonesia mulai melaksanakan vaksinasi COVID-19 pada Rabu, 13 Januari 2021. Di hari pertama penyuntikan vaksin COVID-19, orang pertama yang disuntik adalah Presiden Joko "Jokowi" Widodo bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan sejumlah tokoh lainnya.

Vaksinasi berlangsung setelah sebelumnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin COVID-19 Sinovac.

"Pemberian persetujuan untuk vaksin COVID-19 Indonesia dari WHO memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency. Karena itu, pada hari ini, Senin 11 Januari 202, memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency untuk vaksin COVID-19 yang diproduksi PT Bio Farma," ujar Kepala BPOM Penny Lukito Penny dalam konferensi pers daring, Senin (11/1/2021).

Pada vaksinasi perdana ini, vaksin yang digunakan adalah CoronaVac COVID-19 yang dikembangkan oleh perusahaan Sinovac Biotech Ltd asal Tiongkok, bekerja sama dengan Bio Farma dan Universitas Padjajaran (Unpad).

Penny memastikan, Vaksin Sinovac aman digunakan. Menurutnya, efikasi vaksin Sinovac di Indonesia 65,23 persen. "Efikasi sebesar 65,3 persen dari uji klinis di Bandung menunjukan harapan bahwa vaksin ini mampu menurunkan kejadian penyakit covid," ujarnya.

Meski demikian, kata Penny, ada efek samping yang akan ditimbulkan setelah vaksinasi. Namun efek sampingnya tidak berbahaya. "Secara keseluruhan menunjukkan Vaksin CoronaVac aman, dengan kejadian efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang," ujarnya.

Penggunaan vaksin ini diizinkan setelah sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa Vaksin Sinovac halal digunakan masyarakat Indonesia. Hal ini berdasarkan hasil kesepakatan dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI yang digelar pada Jumat (8/1/2021).

"Penjelasan dari auditor menyepakati bahwa vaksin COVID-19 Sinovac buatan China hukumnya suci dan halal,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh, dalam jumpa pers daring yang disiarkan melalui channel YouTube MUI TV, Jumat (8/1/2021).

Berikut IDN Times melaporkan langkah demi langkah proses vaksinasi COVID-19 di Indonesia.

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaKemenkes

Baca Juga: [BREAKING] BPOM Akhirnya Izinkan Penggunaan Darurat Vaksin Sinovac di Indonesia

23 Januari: Ini efek samping yang muncul pada vaksin COVID-19

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaPetugas medis memberikan penanganan kepada seorang pasien yang mengalami reaksi saat simulasi pemberian vaksin COVID-19 Sinovac di Puskesmas Kelurahan Cilincing I, Jakarta, Selasa (12/1/2021) (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Ketua Pokja Bidang Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Erlina Burhan mengatakan, ada efek samping dari kandidat vaksin COVID-19 yang masuk Indonesia. Tapi, efek samping yang muncul normal dan tidak berbahaya. Menurutnya, jauh lebih berbahaya jika seseorang tidak divaksinasi.

"Jadi divaksinasi jauh lebih baik daripada tidak divaksinasi," kata Erlina dalam diskusi virtual, Sabtu (23/1/2021).

Untuk efek samping dari vaksin Sinovac yang akan mulai didistribusikan Februari ini, efek samping umum seperti nyeri di lokasi suntikan, demam dan kelelahan. Namun hingga saat ini, untuk efek samping serius belum ditemukan.

"Pada tanggal 10 November penelitian vaksin Sinovac di Brasil sempat dihentikan, namun setelah diselidiki tidak terlibat vaksin, sehingga penelitian tetap berlanjut," katanya.

Untuk vaksin lain yakni Pfizer, Fosun Pharma, dan Biontech, Erlina mengatakan, efek samping serius terjadi pada empat orang yang mengalami cedera bahu, pembesaran KGB axila kanan, paroxysmal ventricular arrythmia, dan parasthesia kaki kanan.

Lalu untuk efek samping lokal ditemukan pada 8.183 pasien yang mengeluhkan nyeri pada daerah suntikan. "Efek samping sistemik juga ditemukan setelah vaksinasi ketiga vaksin tersebut seperti sakit kepala, pegal-pegal, dan meriang," ujarnya.

22 Januari: Kemenkes sebut baru 22 persen nakes yang divaksinasi

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, sampai saat ini jumlah tenaga kesehatan yang telah divaksinasi COVID-19 mencapai lebih dari 132.000 orang atau 22 persen dari total 598.483 tenaga kesehatan.

"Hingga 22 Januari pukul 13.00, jumlah tenaga kesehatan di 13.525 fasilitas layanan kesehatan yang ada di 92 kabupaten/kota di 34 provinsi, sudah mencapai lebih dari 132.000 orang,” kata Nadia seperti disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (22/1/2021).

Nadia menerangkan, pada tahap awal vaksinasi COVID-19 pemerintah sudah menyebarkan undangan kepada 598.483 tenaga kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi, dari target sebanyak 1,4 juta. 

Sisanya, sebanyak 888.282 tenaga kesehatan sudah mulai diberikan undangan pada 21 Januari 2021. “Jika ada tenaga kesehatan yang belum terdaftar di tahap pertama, kemungkinan berada di kelompok kedua,” ucap Nadia.

Namun, ada 20.154 tenaga kesehatan yang tidak bisa divaksinasi atau vaksinasi ditunda karena sejumlah alasan. Di antaranya merupakan penyintas atau memiliki penyakit bawaan atau sedang hamil.

“Tenaga kesehatan yang ditunda vaksinasi karena penyakit bawaan paling banyak disebabkan hipertensi” tambah Nadia.

22 Januari: DPR ingatkan pemerintah soal wacana vaksin COVID-19 mandiri jangan sampai blunder

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus mampu menjelaskan dengan tepat bagaimana mekanisme vaksin COVID-19 mandiri. Sehingga, masyarakat tidak blunder dengan opini-opini publik yang muncul. 

"Opsi pemerintah melalui Kemenkes untuk vaksin mandiri, harus dilihat dalam perspektif yang tepat. Jangan sampai menjadi blunder dalam opini publik," tuturnya melalui keterangan tertulis, Jumat (21/1/2021).

22 Januari: Lapor COVID-19 kritik rencana pemerintah buka jalur vaksinasi mandiri

Kelompok inisiatif publik bernama Lapor COVID-19 mengkritik rencana pemerintah yang ingin menggandeng perusahaan swasta untuk mempercepat proses vaksinasi. Dikutip dari akun Instagram @laporcovid19, Jumat (22/1/2021), mereka menilai dibukanya jalur vaksin mandiri akan mengacaukan pengaturan prioritas penerima vaksin virus corona. 

"Sesuai dengan rekomendasi WHO, prioritas mereka yang menerima vaksin adalah kelompok rentan terpapar seperti tenaga kesehatan, kelompok lanjut usia, dan masyarakat yang tinggal di lokasi dengan tingkat penularan yang tinggi," tulis Lapor COVID-19. 

Menurut mereka, distribusi vaksin virus corona harus dilakukan dengan pertimbangan kesehatan masyarakat, medis dan epidemiologi. Lapor COVID-19 menegaskan distribusi vaksin bukan mempertimbangkan kemampuan finansial.

Lapor COVID-19 mengkhawatirkan jika perusahaan swasta dibolehkan untuk mendapatkan vaksin untuk kebutuhan lingkungannya, jatah vaksin gratis bagi publik akan berkurang.

22 Januari: IDI minta pemerintah tentukan penerima vaksin gratis dan mandiri agar tepat sasaran

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M Faqih, memberikan catatan bagi pemerintah yang ingin menggandeng perusahaan swasta dalam pendistribusian vaksin COVID-19. Ia meminta pemerintah harus jelas dalam mengklasifikasikan kelompok yang berhak menerima vaksin gratis dengan yang vaksin mandiri.

Daeng menyebut penentuan penerima harus jelas agar pemberian vaksin gratis tepat sasaran.

"Minimal ada tiga kelompok yang jadi sasaran penerima vaksin gratis. Pertama, bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu yang terdaftar dalam penerima bantuan iuran di BPJS Kesehatan. Datanya valid, yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan ada sekitar 96,8 juta," ungkap Daeng ketika menjawab pertanyaan IDN Times dalam diskusi virtual dengan tajuk "Vaksinasi COVID-19, Perubahan Perilaku dan Diseminasi Informasi", Jumat (22/1/2021). 

Kelompok kedua penerima vaksin virus corona gratis menurutnya adalah tenaga kesehatan. Sedangkan, kelompok ketiga penerima vaksin gratis yaitu pelayan publik.

"Selebihnya, di luar dari kelompok itu bisa masuk ke vaksin mandiri," tutur dia. 

Meski begitu, ia mengingatkan agar wacana vaksin mandiri jangan sampai mengganggu pemberian vaksin gratis. Saat ini, di tahap pertama, pemerintah mulai memberikan vaksin buatan Sinovac, CoronaVac, yang diimpor langsung dari Tiongkok. 

Daeng juga meminta pemerintah agar merek vaksin yang sudah ditetapkan sebagai vaksin gratis tidak dicampur dengan merek vaksin yang berbayar.

21 Januari: Pemerintah sedang siapkan aturan pembelian vaksin oleh sektor swasta agar karyawan dapat vaksin gratis

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaMenko Perekonomian Airlangga Hartarto bersiap menyampaikan keterangan terkait perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19 di Jakarta, Rabu (5/8/2020) (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah saat ini tengah menyiapkan regulasi vaksinasi mandiri. Namun, dia tidak mengungkapkan lebih lanjut kapan aturan soal vaksinasi mandiri dikeluarkan.

"Terkait dengan persiapan untuk akselerasi vaksin melalui program mandiri sedang dipersiapkan regulasinya," kata Airlangga dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/1/2021).

Airlangga menjelaskan, nantinya regulasi itu akan mengatur pembelian vaksin oleh sektor-sektor swasta. Sehingga, para pemilik perusahaan bisa memberikan vaksin secara gratis kepada karyawannya. "Jadi beberapa hal yang terkait dengan teknis akan dipersiapkan, dan tentu juga dimintakan agar sumber daripada vaksinnya berbeda dengan vaksin yang gratis," ucap dia.

21 Januari: Syarat Menkes kepada CEO dan konglomerat yang ingin vaksinasi mandiri

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa dirinya dalam beberapa kesempatan terakhir kerap mendapat pesan singkat melalui WhatsApp terkait vaksin mandiri. Pesan itu disampaikan oleh para konglomerat dan CEO kepada dirinya. Tujuannya, ingin membantu mempercepat program vaksinasi.

Menkes pun memberi catatan terkait keinginan para CEO dan konglomerat tersebut.

"Jadi nomor satu vaksin bukan tujuannya untuk melindungi diri kita pribadi. Ini program yang sangat sosialis, bukan program yang individualis. Jadi approach itu mesti kita masukkan. Ini disuntikkan untuk membangun herd immunity. Ini untuk melindungi keluarga kita, tetangga kita, seluruh rakyat Indonesia dan seluruh umat di dunia," kata Budi dalam Kompas CEO Forum yang disiarkan secara virtual, Kamis (21/1/2021).

Menkes Budi melanjutkan, pemerintah secara tegas ingin mempercepat program vaksinasi. Namun, dia tidak ingin gara-gara vaksin mandiri terjadi ketidakadilan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan tahapan dari vaksinasi mandiri.

"Jangan sampai negara kaya, golongan kaya dapat duluan dibandingkan orang yang tidak mampu. Karena sekali lagi ini sifatnya sosialis, bukan yang sifatnya individualis," tegas dia.

Mantan Wakil Menteri BUMN itu pun tidak menutup pintu bagi pengusaha, CEO maupun konglomerat yang ingin membantu program vaksinasi pemerintah. Dengan catatan, aspek-aspek maupun mekanisme yang telah disampaikannya dijalankan dengan baik.

"Jadi kalau teman-teman ada yang ingin membantu boleh. Tapi dipahami ketiga hal itu tadi. Saya yakin para CEO ingin dapat akses lebih dahulu dan mampu untuk dapat itu. Tapi tolong pikirkan rakyat indonesia. Karena tidak ada gunanya kalau kita disuntik tapi yang lain tidak," ucap dia.

21 Januari: Jokowi sebut pemerintah tengah menggodok rencana vaksinasi mandiri

Presiden Joko "Jokowi" Widodo memberikan sinyal kepada para pengusaha soal vaksinasi mandiri. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam pembukaan Kompas 100 CEO Forum Tahun 2021, pada Kamis (21/1/2021).

Dalam pidatonya itu, Jokowi mengatakan bahwa vaksinasi di Indonesia harus segera dilakukan dengan cepat. Ia menuturkan, pemerintah juga tengah menggodok rencana soal vaksinasi mandiri.

Jokowi menyampaikan, program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah harus segera dilakukan. Ia lalu mengatakan pemerintah juga sedang menggodok rencana vaksinasi mandiri.

"Ada yang bertanya bagaimana mempercepat lagi, tanya perusahaan menyampaikan, pak bisa gak vaksin mandiri? Ini yang baru kita akan putuskan, karena apa kita perlu mempercepat perlu sebanyak-banyaknya, apalagi biayanya ditanggung perusahaan sendiri, kenapa tidak?" ujar Jokowi seperti yang disiarkan langsung di channel YouTube Harian Kompas.

Meski begitu, Jokowi menyebut isi vaksinasi mandiri harus dipikirkan dengan matang. Sebab, pelaksanaan vaksinasi dan merek vaksin harus berbeda dengan yang gratis.

"Tetapi sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik, mungkin bisa diberikan asal mereka vaksinnya berbeda. Tempat untuk melakukan vaksin juga berbeda bisa dilakukan," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta.

18 Januari: Menag ungkap vaksin Sinovac melalui 7 tahapan hingga dinyatakan halal dan suci oleh MUI

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaANTARA FOTO/Aji Styawan

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memberikan penjelasan terkait dengan sertifikasi halal untuk vaksin COVID-19 merek Sinovac. Menag Yaqut mengatakan, permohonan sertifikasi tersebut telah didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag sejak Oktober 2020.

"Kemudian sertifikasi halal tersebut BPJPH menunggu hasil lengkap ketetapan fatwa MUI," ujarnya dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama yang disiarkan langsung oleh YouTube DPR RI, Senin (18/1/2021).

Yaqut menjelaskan ada tujuh proses yang harus dilakukan dalam sertifikasi halal. Mulai dari permohonan, pemeriksaan, penetapan, pengujian, pengecekan, fatwa, dan penerbitan sertifikasi halal. "BPJPH telah melakukan berdasarkan pilihan pemohon, LPH untuk vaksin Sinovac adalah LPPOM MUI," katanya.

Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa sertifikasi halal vaksin Sinovac sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

"Intinya proses sertifikasi halal vaksin Sinovac sudah sesuai UU 33 Tahun 2014 soal jaminan produk halal," tuturnya.

18 Januari: 25 relawan vaksin di Bandung positif COVID, sebabkan efikasi Sinovac 65,3 persen

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaPetugas kesehatan menyuntikan vaksin kepada relawan saat simulasi uji klinis vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8/2020) (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Kusnandi Rusmil mengungkapkan, dari 1.620 relawan ada 25 yang terinfeksi COVID-19. Hal tersebut membuat hasil sementara efikasi atau khasiat vaksin Sinovac hanya 65,3 persen.

Kusnandi mengatakan, 25 relawan yang terinfeksi COVID-19 berasal dari uji klinis di kelompok penerima plasebo sebanyak 18 peserta, dan 7 peserta dari kelompok penerima vaksin.

"Setelah dua kali penyuntikan atau dosis penuh, mereka bepergian yang seperti orang biasa lain, jadi tertular. Sudah dipastikan yang terkena 18 peserta penerima plasebo, dan 7 penerima vaksin," ujarnya saat dihubungi IDN Times, Senin (18/1/2021).

Kusnandi menjelaskan kelompok uji klinis terdiri dari 810 penerima plasebo dan 810 penerima vaksin. Dari jumlah tersebut, 18 peserta dari kelompok plasebo dan 7 peserta kelompok penerima vaksin positif COVID-19. Meski demikian, kondisi relawan tersebut hanya gejala ringan.

18 Januari: Daftar 21 rumah sakit rujukan di Jakarta untuk merawat masyarakat yang mengalami efek samping usai mendapat vaksin COVID-19

Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menyiapkan 21 rumah sakit rujukan untuk merawat masyarakat yang mengalami efek samping atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) setelah mendapat vaksin COVID-19.

"DKI mempunyai Komda PP KIPI (Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), karena bagaimanapun vaksin adalah suatu zat lain yang diberikan kepada manusia, sehingga kita harus mampu memitigasi meskipun itu mungkin sederhana gejalanya," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti seperti dikutip dari akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Senin (18/1/2021).

Berikut adalah 21 daftar rumah sakit rujukan pelaksana KIPI di DKI Jakarta:

Jakarta Pusat
1. RSUD Tarakan
2. RSUP Cipto Mangunkusumo
3. RSPAD Gatot Soebroto
4. RSUD Johar Baru
5. RSUD Kemayoran
Jakarta Utara
1. RSUD Koja
2. RSUD Cilincing
3. RSUD Tanjung Priok
Jakarta Barat
1. RSUD Tamansari
2. RSUD Kembangan
Jakarta Timur
1. RSUD Budi Asih
2. RSUD Pasar Rebo
3. RSUD Matraman
4. RSUD Cipayung
5. RS Adhyaksa
Jakarta Selatan
1. RSUP Fatmawati
2. RSP Pertamina
3. RSUD Tebet
4. RSUD Mampang Prapatan
5. RSUD Jagakarsa
6. RSUD Pesanggrahan

16 Januari: Kemenkes gandeng WhatsApp untuk mempermudah penerima vaksin COVID-19

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaWarga melintas di depan spanduk sosialisasi tentang vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/1/2021). Sosialisasi tersebut bertujuan agar masyarakat umum tidak takut melakukan vaksinasi COVID-19. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

Kementerian Kesehatan menyediakan layanan registrasi melalui Chatbot WhatsApp (WA) di nomor 0811110500567 untuk mempermudah penerima vaksin COVID-19, khususnya para tenaga kesehatan. 

Setelah terverifikasi, tenaga kesehatan dapat mendaftarkan diri untuk membuat janji di fasilitas kesehatan sekitar dan mendapatkan konfirmasi terkait waktu dan tempat pelaksanaan vaksin. Jika tenaga kesehatan tidak terdaftar, proses registrasi juga dapat dilakukan melalui chatbot.

Vice President Kebijakan dan Komunikasi WhatsApp, Victoria Grand, menyampaikan bahwa Kolaborasi WhatssApp dengan pemerintah Indonesia terkait Vaksinasi COVID-19 menjadi yang pertama kalinya di dunia, dimana Chatbot WhatsApp digunakan untuk mempermudah proses bagi para tenaga Kesehatan untuk mendapatkan vaksin di Indonesia. Tentunya dibarengi dengan privasi tinggi terhadap data.

“Kami berharap tim medis yang telah dengan sangat berani berada di garda terdepan selama hampir satu tahun, akan mendapat proses yang aman dan mudah dalam mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin,” kata Victoria melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (16/1/2021).

Victoria menjelaskan penerima vaksinasi COVID-19 bisa langsung mengirimkan pesan ke nomor WA tersebut dengan mengetik kata kunci Vaksin. Setelah itu akan ada konfirmasi bahwa penerima vaksinasi adalah tenaga kesehatan. 

Selanjutnya, tenaga kesehatan penerima vaksinasi diminta mengirimkan 6 angka terakhir Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mendaftar. Setelah terkonfirmasi mereka akan menerima lokasi vaksinasi. Langkah selanjutnya akan dilakukan konfirmasi mengenai kondisi Kesehatan untuk memastikan bahwa peserta akan dapat menerima vaksin.

“Berikutnya Chatbot akan membagikan jadwal vaksin untuk dikonfirmasi. Setelah itu tiket QR code akan dibagikan bersama dengan video bagaimana cara kerja vaksin,” ujarnya.

Baca Juga: Soal Ricuh Vaksinasi Perdana di Banten, Begini Klarifikasi Gubernur 

16 Januari: WHO tidak rekomendasikan bukti atau sertifikat vaksinasi COVID-19 jadi syarat perjalanan

Badan Kesehatan Dunia (WHO), tidak merekomendasikan bukti vaksinasi digunakan sebagai syarat untuk melakukan perjalanan internasional. Komite darurat WHO, menilai hingga saat ini belum diketahui data mengenai efikasi vaksin untuk mencegah transmisi COVID-19. Selain itu, jumlah ketersediaan vaksin hingga kini masih terbatas. 

Kantor berita Reuters, Jumat, 15 Januari 2021 melaporkan pernyataan itu disampaikan oleh Komite darurat WHO dalam pertemuan tahunan keenam dalam rangka mencari upaya untuk mengatasi pandemik global COVID-19. Komite yang terdiri dari 19 pakar independen itu melihat kondisi pandemik semakin buruk lantaran angka kematian sudah mencapai 2 juta jiwa dari 90 juta kasus COVID-19 di seluruh dunia. 

Dalam pertemuan itu, Komite darurat WHO merilis sejumlah rekomendasi yang diterima oleh Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus. Rekomendasi itu kemudian dikirimkan ke 194 negara anggota. 

"Saat ini, jangan mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan untuk menunjukkan bukti sudah disuntik vaksin atau imunitas sebagai syarat perjalanan internasional. Sebab, hingga saat ini masih ada banyak hal penting yang belum diketahui (dari vaksin COVID-19), khususnya efikasinya dalam mencegah transmisi dan jumlah (vaksin) yang masih terbatas," demikian salah satu isi rekomendasi yang dirilis oleh panel WHO. 

"Bukti bahwa sudah divaksinasi seharusnya tidak menjadi pengecualian untuk melakukan perjalanan internasional. Mereka tetap diwajibkan mematuhi langkah-langkah lainnya untuk mencegah risiko (penularan) selama perjalanan," kata panel itu lagi. 

Rekomendasi dari WHO itu seolah menjawab wacana yang sempat dilontarkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang ingin menghapus syarat tes swab PCR bagi penumpang pesawat yang telah divaksinasi. 

Sementara, ketika dihubungi pada Sabtu (16/1/2021), ahli epidemiologi dari Universitas Griffith, Brisbane, Australia, Dicky Budiman mengatakan wacana yang disampaikan oleh Menkes Budi saat rapat dengan DPR sudah melenceng dari konsep pengendalian pandemik COVID-19.

"Vaksinasi itu tidak bisa menggantikan testing, karena yang divaksin tetap saja berpotensi membawa virus corona," kata Dicky melalui pesan pendek kepada IDN Times hari ini. 

Sedangkan, melalui akun media sosialnya, Dicky kembali mewanti-wanti vaksin bukan ujung tombak pengendalian pandemik COVID-19. Melainkan hanya pelengkap. 

"Vaksin itu salah satu bagian dari strategi pengendalian pandemik. Vaksin pada tahap ini masih bersifat proteksi kepada individu," ujarnya lagi. 

15 Januari: Efikasi Vaksin Sinovac di Brasil menurun dari 78 persen menjadi 50,4 persen, ini penjelasan BPOM

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito angkat suara setelah pemerintah Brasil melaporkan efikasi vaksin COVID-19 Sinovac yang merosot dari 78 persen menjadi 50,4 persen.

Penny menegaskan efikasi uji klinis vaksin Sinovac tidak bisa dibandingkan dengan negara lain, sebab parameter yang digunakan berbeda.

"Kenapa Brasil sekarang masih berganti-ganti efikasinya? Kesimpulan kami bahwa efikasi tidak bisa dibandingkan antara platform yang sama, tapi dengan uji klinik di lokasi yang berbeda karena parameter yang menentukan," ujar Penny seperti disiarkan di YouTube Komisi IX DPR RI, Jumat (15/1/2021).

Penny menjelaskan dari segi relawan, di Brasil semua relawan uji klinik merupakan tenaga kesehatan, sedangkan Turki relawan 20 persen merupakan tenaga medis, 80 persen pekerja yang berisiko, seperti pelayanan publik langsung.

"Sementara di Indonesia 100 persen masyarakat umum, kita tidak ada pembagian intensitas risiko. Saya kira justru hasil di Bandung lebih merepresentasikan masyarakat secara umum, jadi efikasi tidak bisa dibedakan," terangnya.

15 Januari: Jokowi targetkan vaksinasi COVID-19 di seluruh Indonesia selesai sebelum akhir 2021

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaPresiden Jokowi menerima vaksin COVID-19 pertama pada Rabu (13/1/2021) (Dok. Sekretariat Presiden)

Presiden "Jokowi" Widodo mengatakan program vaksinasi akan diteruskan ke seluruh kota hingga kabupaten yang ada di Tanah Air. Dia menargetkan proses vaksinasi rampung sebelum akhir 2021.

"Saya juga telah memerintahkan agar proses vaksinasi kepada kurang lebih 181,5 juta rakyat Indonesia bisa diselesaikan sebelum akhir 2021 ini," katanya dalam acara Industri Jasa Keuangan Tahun 2021 yang digelar OJK, Jumat malam (15/1/2021).

Menurut Jokowi, pemerintah sudah memesan 426 juta dosis Vaksin COVID-19 pada 2021, yang berasal dari perusahaan dan negara yang berbeda. 

Rinciannya pada Januari akan ada 3 juta dosis vaksin yang datang, kemudian Februari sebanyak 4,7 juta dosis, Maret 8,5 juta dosis, April 16,6 juta dosis, Mei 24,9 juta dosis dan Juni 34,9 juta dosis.

"Itu di dalam perencanaan yang telah kita buat. Meskipun bisa berubah lebih banyak lagi, kita harapkan," ujar Jokowi.

15 Januari: Kemenkes susun Permenkes terkait biaya perawatan efek samping vaksinasi COVID-19

Pemerintah akan menanggung biaya perawatan kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI) atau efek samping vaksinasi COVID-19. Pembiayaan akan dilakukan melalui dua skema.

Juru Bicara Program Vaksinasi dr Nadia Wiweko mengungkapkan skema pertama, yaitu dibiayai BPJS Kesehatan. Skema ini berlaku bagi penerima vaksin yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

"Yang tidak ada asuransi BPJS Kesehatan, maka ditanggung negara," ungkap Nadia kepada IDN Times, Jumat (15/1/2021).

Akan tetapi, Nadia belum merinci skema pembiayaan di luar BPJS Kesehatan dan jumlah anggaran yang disiapkan.

Nadia mengatakan rencana menanggung biaya perawatan seorang penerima vaksinasi yang mengalami KIPI tersebut sudah fix. Ia mengaku akan ada aturan hukum yang menaungi kebijakan tersebut.

"(Aturan) sedang disusun. Permenkes tentang pelaksanaan vaksinasi," ucapnya.

15 Januari: Anies minta penerima vaksin COVID-19 tetap taat protokol kesehatan agar tidak menularkan virus pada orang yang belum divaksinasi

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memantau jalannya vaksinasi COVID-19 perdana di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/1/2021) (Instagram/Anies Baswedan)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi membuka kick off vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Balai Kota DKI Jakarta. Para peserta vaksinasi perdana hari ini terdiri dari tiga unsur masyarakat yang dipilih berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"DKI Jakarta pernah melakukan survei ada 180 ribu responden yang menjadi responden survei ini. Surveinya sangat besar ditanya terkait dengan informasi Covid siapa yang paling Anda percaya? Hasilnya nomor 1 adalah dokter dan pakar kesehatan yang kedua adalah pejabat publik, yang ketiga adalah tokoh masyarakat," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, dalam acara Gerakan Vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta yang disiarkan secara daring, Jumat (15/1/2021).

Namun dari 21 orang tersebut, ada satu orang yang tak hadir dan hanya ada 19 orang yang lolos tahap pemeriksaan dan bisa disuntikkan vaksin.

Beberapa nama tokoh yang menerima vaksin di DKI Jakarta antara lain adalah Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, Kapendam Jaya Letkol Arh Herwin Budi Saputra, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Supardi hingga Sekretaris IDI Jaya dr. Fery Rahman.

Dalam kesempatan ini Anies berpesan agar orang-orang yang sudah divaksinasi COVID-19 bertanggung jawab menjaga diri supaya tidak menularkan COVID-19 pada orang lain yang belum disuntikkan vaksin.

"Alhamdulillah karena sudah divaksin tidak ada gejala, bisakah kita menularkan orang lain? Belum ada studinya. Studinya adalah tentang bagaimana kita tidak terpapar. Itu sebabnya marilah kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab," ujar dia.

14 Januari: Menkes tawarkan opsi vaksinasi mandiri bisa dilakukan oleh perusahaan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menawarkan opsi supaya program vaksinasi COVID-19 mandiri bisa dilakukan korporasi. Dia kemudian memberi catatan lain, agar vaksinasi menyentuh seluruh kalangan dari karyawan hingga jajaran direksi.

"Namun itu belum final. Masih dalam diskusi. Kami terbuka untuk diskusi karena objektif kami adalah vaksinasi sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya, dan semurah-murahnya," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, sebagaimana dilansir dari ANTARA, Kamis (14/1/2021).

Budi mengaku sudah berkomunikasi dengan menteri lain ihwal opsi tersebut. Menkes menggarisbawahi supaya program vaksinasi mandiri dilakukan setelah vaksinasi wajib dari pemerintah, menghindari kesan bahwa vaksin hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki uang.

"Karena itu, jangan sekarang. Vaksinasi mandiri nanti saja setelah vaksinasi wajib untuk tenaga kesehatan dan pekerja publik sudah diberikan. Jangan langsung di depan," kata dia.

Budi melanjutkan, pengadaan vaksin untuk vaksinasi mandiri juga harus dilakukan di luar pemerintah. Dengan kata lain, pihak swasta langsung melakukan kesepakatan dengan produsen.

"Yang penting vaksinnya ada di WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), disetujui oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dan datanya harus satu dengan data pemerintah. Jangan sampai berantakan," tutur dia.

14 Januari: BPJS akan menanggung biaya perawatan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) usai vaksinasi COVID-19

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaPetugas medis menyuntikan vaksin COVID-19 ke seorang tenaga kesehatan disaksikan Wali Kota Bogor Bima Arya (tengah) di RSUD Kota Bogor, Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/1/2021) (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, BPJS akan menanggung biaya perawatan kesehatan, apabila masyarakat merasakan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) atau efek samping setelah pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Namun, ia menjelaskan, hal itu hanya berlaku bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Sedangkan non JKN akan di-cover oleh negara," katanya. 

Dia mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang mempersiapkan peraturan pemerintah (PP), khusus terkait penanggungan KIPI vaksinasi COVID-19. "Kami sekarang sedang mempersiapkan PP khusus untuk penanggungan kalau terjadi KIPI tersebut," jelasnya. 

Menurutnya, saat ini pemerintah sudah mengikuti pedoman penanganan KIPI yang berlaku. Ia juga mengatakan bahwa sudah ada komite di daerah khusus untuk menangani KIPI. "Selama ini sudah jalan, sudah ada komite daerah untuk menangani KIPI, komite nasional untuk menangani KIPI, kita akan mengikuti prosedurnya," jelas Budi.

14 Januari: Bio Farma mulai produksi 15 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac hari ini

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaPetugas medis memperlihatkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac sebelum proses penyuntikan menyuntikan ke tenaga kesehatan di RS Siloam TB Simatupang, Jakarta, Kamis (14/1/2021) (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

PT Bio Farma memulai proses produksi bahan baku vaksin COVID-19 Sinovac yang masih dalam bentuk bulk atau bahan baku hari ini. Sebanyak 15 juta dosis bahan baku vaksin tersebut telah sampai di Indonesia pada Selasa 12 Januari 2021. 

"Alhamdulillah, barusan saya dapat informasi dari teman-teman di Bandung, kami mulai proses pertama bulk vaksin ini," ujar Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma Honesti Basyir, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Menteri Kesehatan, dan Kepala BPOM, Kamis (14/1/2021). 

Honesti mengatakan, Bio Farma memiliki kapasitas produksi hampir satu juta dosis per hari. Sehingga, untuk memproduksi 15 juta dosis tersebut, Bio Farma kira-kira membutuhkan waktu kurang lebih 15 hari.

Apabila produksi 15 juta dosis tersebut sudah selesai, Bio Farma akan melakukan quality control terhadap vaksin. Selanjutnya, Bio Farma akan menyerahkan laporan ke BPOM. "Kemudian kita serahkan kepada Badan POM laporan untuk mendapatkan rilis," jelasnya.

Menurutnya, apabila produksi 15 juta vaksin berjalan dengan lancar, maka distribusi akan bisa dilakukan untuk program vaksinasi pada Februari 2021. 

"Seandainya ini berjalan lancar, InsyaAllah Februari, produksi pertama vaksin dari Bio Farma akan bisa didistribusikan untuk program vaksinasi," tuturnya.

Baca Juga: Vaksinasi COVID-19 di Daerah Dimulai, Ikhtiar Baru Melawan Pandemik   

14 Januari: Vaksinasi COVID-19 untuk Tenaga Kesehatan DKI dimulai hari ini, jumlah vaksin masih kurang

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaPetugas medis menyuntikan vaksin COVID-19 ke seorang dokter di RS Siloam TB Simatupang, Jakarta, Kamis (14/1/2021). Program vaksinasi COVID-19 tahap pertama kepada tenaga kesehatan mulai dilakukan di berbagai daerah di Indonesia (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan Ibu Kota mulai melakukan vaksinasi COVID-19 pada tenaga kesehatan yang mendapatkan SMS blast dari Pemerintah Pusat dan telah registrasi ulang, hari ini.

Sementara itu untuk pencanangan tingkat provinsi akan dilakukan pada Jumat (15/1/2021) kepada 21 orang. Widyastuti mengatakan penapisan bakal dilakukan terlebih
dahulu untuk memastikan orang tersebut dapat divaksinasi atau tidak.

"Timeline sesuai tahapan dari pemerintah pusat, tanggal 13 Januari 2021 penyuntikan perdana kepada Presiden di Istana Merdeka dan di DKI Jakarta vaksinasi sudah dimulai per hari ini tanggal 14 Januari 2021," ujar dia dalam acara "Kesiapan Vaksin COVID-19 di Jakarta" yang disiarkan secara daring, Kamis (14/1/2021).

Widyastuti menyatakan bahwa Dinkes DKI Jakarta telah menerima Vaksin Sinovac dari PT Biofarma sejak 4 Januari 2021 sebanyak 39.200 vial, kemudian pada 7 Januari sebanyak 39.200 vial, dan pada 11 Januari sebanyak 41.640 vial.

Vaksin-vaksin untuk DKI Jakarta disimpan di Cold Room Gudang Vaksin Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

"Total hingga 11 Januari 2020, kami telah menerima 120.040 vial. Vaksin tersebut hanya untuk 60.000 nakes, dan jumlah tersebut masih kurang karena data nakes dan penunjang di DKI Jakarta yang tercatat sebanyak 131.000 orang, berdasarkan data SI-SDMK per tanggal 11 Januari 2021," kata dia.

14 Januari: Vaksinasi COVID-19 di sejumlah daerah dimulai serentak hari ini, kecuali DKI Jakarta

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaVaksinasi COVID-19 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (14/1/2021). Dok. Humas Pemprov Jatim

Sejumlah kepala daerah telah mengumumkan seremoni pelaksanaan vaksinasi COVID-19 perdana di daerahnya masing-masing. Mayoritas daerah akan mulai melaksanakan penyuntikan vaksin secara serentak pada Kamis (14/1/2021).

Jawa Barat sebagai salah satu provinsi prioritas akan melaksanakan kick off vaksinasi COVID-19 serentak di tujuh kota/kabupaten. Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebut tahap pertama vaksinasi akan didahulukan untuk Kota Bandung, Bekasi, Bogor, Depok, dan Cimahi, serta Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.

Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum akan menjadi orang pertama yang divaksin mewakili Pemerintah Provinsi Jabar. Vaksinasi dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung. Dilanjutkan pemberian vaksin kepada Kapolda Jabar Irjen Pol. Ahmad Dofiri serta tokoh agama, politik, hingga komunitas dan sasaran utama yakni tenaga kesehatan. Sementara Ridwan Kamil hanya mendampingi dan tidak ikut divaksin karena sudah berstatus relawan uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 di Indonesia.

Sementara di Jawa Tengah, sebanyak 11 pejabat akan mendapat kesempatan pertama vaksinasi Sinovac di RSUD Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang mulai pukul 07.00 WIB. Selain Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, pejabat lain yang akan menerima vaksinasi adalah Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin, Pangdam IV Diponegoro, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, Wakil Ketua DPRD Jateng, Kepala Dinkes Jateng, Direktur RSUD, perwakilan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), perwakilan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), KH Ahyani sebagai perwakilan MUI dan Keuskupan Agung Semarang yang diwakili oleh Romo FX Sugiono Pr.

Di Jawa Timur, penyuntikan vaksin COVID-19 akan dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Sejumlah pejabat Jatim akan menerima vaksinasi tahap pertama, antara lain Wakil Gubernur Jatim, Wakil Gubernur Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, Ketua Tim Penggerak PKK Jatim, dan Kakesdam V Brawijaya. Kabiddokes Polda Jatim, Kepala BPOM Surabaya, Dirut RSUD dr. Soetomo Surabaya, dan Dirut RSAL Ramelan Surabaya. Dekan Fakultas Kedokteran Unair dan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair. Ketua IDI Jatim, Ketua PPNI Jatim, dan Ketua IBI Jatim. Ketua GP Ansor Jatim, Ketua Pemuda Muhammadiyah Jatim, Ketua Pemuda Kristen Jatim, Ketua Pemuda Hindu Jatim dan Ketua PWI Jatim.

Provinsi Banten juga dijadwalkan melaksanakan penyuntikan vaksin COVID-19 hari ini. Namun, Gubernur Banten Wahidin Halim tidak akan menjadi orang pertama yang akan divaksin di daerah yang dipimpinnya. Kendati demikian, Wahidin akan tetap disuntik vaksin namun menunggu vaksin buatan Pfizer.

"Vaksin sudah siap, besok (saya) hadir, tapi gak boleh divaksin Sinovac yang di atas 60 tahun," kata Wahidin di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu (13/1/2021).

Launching vaksinasi akan dilakukan di Pendopo Kabupaten Tangerang yang diawali penyuntikan vaksin terhadap seluruh kepala daerah dan Forkopimda. Ketua DPRD, Kapolda, Dandrem dan Kajati juga akan divaksin.

Vaksinasi tahap pertama di Banten akan diprioritaskan untuk Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang. Sementara untuk daerah lain akan dilakukan pada awal Februari.

Berbeda dengan provinsi prioritas lainnya, Ibu Kota DKI Jakarta justru memundurkan jadwal vaksinasi COVID-19 tahap pertama yang semulai direncanakan hari ini menjadi Jumat (15/1/2021).

"Vaksin InsyaAllah di Jakarta mulai 15 Desember 2021 pagi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria  kepada awak media, Rabu (13/1/2021).

Pengunduran jadwal itu, menurut Riza karena banyak tokoh yang mengusulkannya dengan alasan tengah melaksanakan puasa Senin-Kamis. Akhirnya disepakati bahwa vaksinasi di DKI Jakarta bakal berlangsung pada Jumat.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Riza Patria dipastikan tidak menerima vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Sebab, keduanya sudah pernah terinfeksi virus corona.

13 Januari: Jokowi disuntik vaksin COVID-19 di Istana Kepresidenan

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaPresiden Jokowi menerima vaksin COVID-19 pertama pada Rabu (13/1/2021) (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Presiden Jokowi telah divaksinasi pada Rabu (13/1/2021) pagi. Vaksinasi dilakukan oleh tim dokter kepresidenan.

Berdasarkan pantauan IDN Times di channel YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi melakukan pemeriksaan sekitar pukul 9.36 WIB. Jokowi datang mengenakan pakaian khasnya, yakni kemeja putih dan celana hitam.

Sebelum disuntik, mantan Wali Kota Solo ini dilakukan pemeriksaan kesehatan serta klarifikasi kesehatan untuk memastikan telah memenuhi persyaratan untuk divaksin.

Usai dinyatakan memenuhi syarat dan kriteria, Presiden Jokowi disuntik sekitar pukul 09.43 WIB. Saat disuntik Jokowi terlihat biasa saja dan tertawa dengan tim dokter yang menyuntikkan

Setelah disuntik, Jokowi menerima kartu tanda suntik pertama. Saat ini, orang nomor satu di Republik Indonesia itu sedang menunggu 30 menit untuk menanti reaksi dari vaksin COVID-19

Baca Juga: [BREAKING] Suntik Jokowi, Dokter Abdul: Alhamdulillah Berhasil Tanpa Rasa Sakit

12 Januari: Vaksinasi untuk lansia diprediksi Maret-April 2021, tunggu vaksin AstraZeneca dan Pfizer tiba di Indonesia

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaPetugas kesehatan menyuntikan vaksin COVID-19 saat simulasi pelayanan vaksinasi di Puskesmas Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (18/12/2020). Simulasi tersebut dilaksanakan agar petugas kesehatan mengetahui proses penyuntikan vaksinasi COVID-19 yang direncanakan pada Maret 2021. (ANTARA FOTO/Jojon)

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap vaksin COVID-19 AstraZeneca dan Pfizer tiba di Indonesia pada April 2021. Sehingga, vaksinasi kepada lansia bisa dilakukan pada Maret-April 2021.

"Kita harapkan kalau vaksin Pfizer dan AstraZeneca datang di bulan April, itu adalah vaksin yang memang sudah uji klinisnya digunakan untuk di atas 60 tahun. Jadi kita akan mulai untuk petugas publik dan lansia itu sekitar bulan Maret-April," kata Budi dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta yang ditayangkan secara langsung oleh YouTube DPR RI, Selasa (12/1/2021). 

Kemenkes memastikan program vaksinasi COVID-19 akan dilakukan mulai besok, Rabu 13 Januari 2021. Kelompok pertama yang akan divaksin yaitu, tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.  

"Kenapa diberikan ke nakes? Karena kriterianya yang diberikan oleh orang-orang yang berisi risiko tinggi untuk terpapar, karena tenaga kerja kesehatan ini selalu terpapar pasien COVID-19," ujar Menkes. 

12 Januari: 15 juta dosis vaksin yang datang berbentuk curah

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaVaksin COVID-19 Tahap 3 telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (12/1/2021) (IDN Times/Maya Aulia)

Pemerintah Indonesia kembali mendatangkan vaksin COVID-19 tahap 3 pada Selasa (12/1/2021). Vaksin tersebut datang dari Tiongkok menggunakan pesawat Garuda Indonesia Boeing 777-300 dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Vaksin berjumlah 15 juta dosis berbentuk curah atau merupakan bahan baku untuk pembuatan vaksin. Rencananya, 15 juta bahan baku vaksin tersebut akan dioleh menjadi vaksin oleh Bio Farma.

Pantauan IDN Times di lokasi, vaksin masih dalam proses loading. Seperti sebelumnya vaksin disimpan di dalam boks pendingin atau Environtainer. Mobil trailer pun saat ini telah bersiap untuk mengangkut 15 juta bahan baku vaksin tersebut ke Laboratorium Bio Farma di Bandung, Jawa Barat.

12 Januari: Vaksin COVID-19 tahap 3 tiba di Bandara Soekarno Hatta

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaVaksin COVID-19 Tahap 3 telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (12/1/2021) (IDN Times/Maya Aulia)

Vaksin COVID-19 tahap ketiga telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (12/1/2021). Berdasarkan informasi yang dihimpun, vaksin tersebut datang kembali diangkut dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia Boeing 777-300.

11 Januari: IDI nyatakan dukungan terhadap pelaksanaan vaksinasi

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaPetugas kesehatan menyuntikan vaksin kepada relawan saat simulasi uji klinis vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8/2020). (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan meminta agar semua pihak berhenti berpolemik. "Mari kita dukung bersama vaksinasi persoalan covid ini bisa kita akhiri," kata Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M Faqih, dalam konferensi pers secara daring, Senin (11/1/2021).

Dukungan tersebut diberikan karena IDI sudah memantau dan mengikuti semua proses dab prosedur vaksin Sinovac, mulai dari penelitian uji klinis sampai penilaian. "Prosedur yang dilakukan dengan profesional dan hati-hati dinyatakan bahwa vaksin Ini aman, efektif dan dinyatakan vaksin ini suci dan halal," ujarnya.

11 Januari: BPOM akhirnya keluarkan izin penggunaan darurat (EUA) vaksin Sinovac di Indonesia

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaVaksin COVID-19 Sinovac pada 19 Juli 2020 tiba di Soetta dan langsung dibawa ke Bandung untuk segera mulai Uji Klinis oleh Biofarma dan FK Unpad. Dok. IDN Times/bt

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin COVID-19 Sinovac.

"Pemberian persetujuan untuk vaksin COVID-19 Indonesia dari WHO memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency. Karena itu, pada hari ini, Senin 11 Januari 202, memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency untuk vaksin COVID-19 yang diproduksi PT Bio Farma," ujar Kepala BPOM Penny Lukito Penny dalam konferensi pers daring, Senin (11/1/2021).

Penny memastikan, pengambilan keputusan didasarkan pada rekomendasi dan sudah dirumuskan dalam rapat pleno anggota Komite Nasional Penilaian Obat, dan para ahli di bidangnya pada 10 Januari 2021.

"Hasil pemantauan keamanan dan khasiat selama 6 bulan untuk uji klinis fase 1 dan 2 dan 3 bulan pada uji klinis fase 3, secara keseluruhan menunjukkan dengan kejadian efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan sehingga aman," imbuhnya.

3. 11 Januari: Efikasi vaksin Sinovac hasil uji klinis di Indonesia 65,3 persen

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaIlustrasi vaksin COVID-19 buatan Sinovac (Dokumentasi Sinovac)

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito menyampaikan, vaksin CoronaVac COVID-19 yang dikembangkan oleh perusahaan Sinovac Biotech Ltd aman digunakan. Menurut Penny, efikasi vaksin Sinovac di Indonesia 65,23 persen. 

"Efikasi sebesar 65,3 persen dari uji klinis di Bandung menunjukan harapan bahwa vaksin ini mampu menurunkan kejadian penyakit covid," ujar Penny dalam konferensi pers daring, Senin (11/1/2021).

Meski demikian, Penny melanjutkan, ada efek samping yang akan ditimbulkan setelah vaksinasi. Namun efek sampingnya tidak berbahaya.  "Secara keseluruhan menunjukkan Vaksin CoronaVac aman, dengan kejadian efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang," ujarnya.

Penny menyampaikan, hasil tersebut merupakan evaluasi terhadap data dukung keamanan vaksin CoronaVac COVID-19 dari uji klinis fase tiga di Indonesia, Turki, dan Brasil yang dipantau sampai tiga bulan setelah penyuntikan dosis yang kedua.

Dia menyebutkan, efek samping ringan tersebut berupa efek samping lokal berupa nyeri, iritasi, pembengkakan, nyeri otot, dan demam. Sedangkan efek samping berat yakni sakit kepala, gangguan kulit, atau diare. "Yang dilaporkan hanya sekitar 0,1 sampai 1 persen efek samping yang tidak berbahaya dan dapat pulih kembali," ujar Penny.

11 Januari: Pemerintah pastikan vaksinasi dimulai 13 Januari 2021

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (Dok. Humas KPK)

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memastikan, vaksinasi COVID-19 dilakukan pada Rabu, 13 Januari 2021 mendatang.

"Insyaallah kita akan mulai (vaksinasi) hari Rabu dan dimulai dengan Presiden. MUI sudah berikan kabar baik, insyaallah BPOM segera menyusul," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dilansir Youtube Sekretariat Presiden, Senin (11/1/2021).

Baca Juga: [LINIMASA] Perkembangan Terbaru Vaksin COVID-19 di Dunia

8 Januari: MUI menyatakan vaksin Sinovac halal

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaLogo Majelis Ulama Indonesia (MUI) (IDN Times/Mui.or.id)

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh mengumumkan vaksin COVID-19 asal perusahaan Tiongkok, Sinovac, halal digunakan untuk masyarakat Indonesia. Hal tersebut berdasarkan hasil kesepakatan dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI yang digelar pada Jumat (8/1/2021).

“Penjelasan dari auditor menyepakati bahwa vaksin COVID-19 Sinovac buatan China hukumnya suci dan halal,” kata Asrorun dalam jumpa pers daring yang disiarkan melalui channel YouTube MUI TV, Jumat (8/1/2021).

Kendati demikian, Asrorun mengingatkan penggunaan vaksin bernama CoronaVac tersebut harus menunggu persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait aspek keamanannya.

“Dengan demikian fatwa MUI terkait dengan vaksin COVID-19 Sinovac dari China ini akan menunggu hasil final dari BPOM terkait aspek keamanannya,” ujar Asrorun.

8 Januari: Menkes Budi Gunadi dan Menteri BUMN Erick Thohir ke KPK bahas pengadaan vaksin

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaIlustrasi gedung Merah Putih KPK (www.instagram.com/@official.kpk)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, keduanya hadir untuk melakukan audiensi terkait pengadaan vaksin COVID-19.

"Disampaikan dalam pertemuan tentang perkembangan pengadaan vaksin dan rencana pemberian vaksin. Melalui audiensi ini, diharapkan KPK dapat memberikan masukan terkait rencana tersebut," ujar Ipi saat dikonfirmasi, Jumat (8/1/2021).

6 Januari: Jokowi menyatakan siap jadi orang pertama yang disuntik

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia(Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyatakan kesiapannya menjadi orang pertama yang bakal disuntik vaksin COVID-19. Dia ingin menunjukkan bahwa vaksin yang bakal disuntikkan ke masyarakat benar-benar vaksin COVID-19 yang aman.

"Insyaallah minggu depan ini dimulai. Sudah dimulai (presiden) disuntik vaksin. Nanti yang pertama kali disuntik saya. Saya ingin menunjukkan bahwa vaksinnya aman, karena sudah melalui uji klinis tidak hanya sekali-dua kali, sudah diuji," kata dia di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (6/1/2021).

6 Januari: Jokowi targetkan 5,8 juta vaksin dikirim ke daerah selama Januari

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaVaksin Sinovac (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Presiden Joko "Jokowi" Widodo memastikan vaksinasi COVID-19 akan dilakukan mulai minggu depan. Proses distribusi vaksin ke berbagai daerah sudah mulai dilakukan.

"Saya melihat distribusi dimulai hari Minggu, Senin kemarin. Hari Selasa sudah mulai masuk ke daerah, itu baru tahapan pertama," ujar Jokowi dalam rapat terbatas yang dipantau secara daring, Rabu (6/1/2021).

Jokowi menargetkan 5,8 juta vaksin akan dikirim ke daerah selama Januari 2021. Selanjutnya, pada Februari, sebanyak 10.450.000 vaksin akan didistribusikan lagi.

"Bulan Maret 13.300.000 vaksin juga harus terdistribusi dan harus bisa dilaksanakan vaksinasinya oleh daerah-daerah, dan bulan-bulan berikutnya nanti akan saya sampaikan pada waktu yang akan datang," kata Jokowi.

Jokowi meminta para gubernur mengecek kesiapan vaksinasi di daerahnya. "Saya minta kesiapan-kesiapan kita dalam rangka menuju vaksinasi ini betul-betul agar dicek dan dikontrol oleh para gubernur," katanya.

6 Januari: Pemerintah pesan 329,5 juta dosis vaksin COVID-19, ini rinciannya

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaInfografis Rencana Pengadaan Vaksin pada 2021 (IDN Times/Arief Rahmat)

Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan pemerintah telah memesan sebanyak 329,5 juta vaksin COVID-19. Dalam rapat terbatas, Jokowi membeberkan rincian vaksin yang firm order.

"Perlu saya sampaikan mengenai jumlah dosis vaksin yang telah kita pesan, yang firm order dari Sinovac itu 3 juta ditambah 122.500.000, kemudian dari Novavax 50 juta, dari COVAX-GAVI 54 juta, dari AstraZeneca 50 juta dan dari Pfizer 50 juta vaksin. Jumlah totalnya yang telah firm order itu 329.500.000 vaksin, hanya pengaturannya nanti akan dilakukan oleh menteri kesehatan," ucapnya dipantau virtual di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/1/2021).

6 Januari: Audit lapangan MUI terhadap aspek kehalalan vaksin Sinovac selesai

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menyampaikan bahwa tim auditor MUI telah menuntaskan pelaksanaan audit lapangan terhadap vaksin asal perusahaan Tiongkok, Sinovac, pada Selasa, 5 Januari 2021.

Asrorun menuturkan, selanjutnya Komisi Fatwa MUI akan melaksanakan Sidang Pleno Komisi untuk membahas aspek syar'i atau kehalalan vaksin tersebut. Sidang Pleno dilaksanakan pascamenerima laporan, penjelasan, dan pendalaman dari tim auditor. 

"Dalam kasempatan pertama, tim auditor akan merampungkan kajiannya dan akan dilaporkan ke dalam Sidang Komisi Fatwa," kata Asrorun Niam melalui keterangan tertulisnya, Rabu (6/1/2021).

3 Januari: Distribusi vaksin Sinovac ke daerah dimulai

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaVaksin Sinovac tiba di Bio Farma, Bandung, Senin (7/12/2020). Dokumen BPMI

 PT Bio Farma mulai mendistribusikan 3 juta dosis vaksin CoronaVac ke 34 provinsi di seluruh Indonesia. Vaksin jadi yang diimpor dari perusahaan farmasi Sinovac Biotech, Tiongkok itu tetap didistribusikan meski belum mengantongi izin edar penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

"Mulai hari ini vaksin akan didistribusikan ke 34 provinsi," kata Juru bicara PT Bio Farma, Bambang Heriyanto dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Minggu (3/1/2021).

Bambang memastikan, vaksin tersebut baru diberikan kepada warga setelah ada izin BPOM. Ia juga menepis pemberitaan yang menyebut vaksin COVID-19 yang disuntik ke publik masih berstatus uji klinis. 

"Pemberitaan yang menyebut bahwa vaksin yang diberikan adalah vaksin untuk uji klinis atau only for clinical trial sebagaimana yang tertulis pada kemasan vaksin adalah tidak benar. Vaksin yang saat ini sudah ada di Bio Farma dan akan digunakan adalah vaksin yang telah mendapat izin penggunaan dari BPOM," ujar Bambang.

Ia menambahkan, kemasan vaksin yang nantinya didistribusikan untuk publik berbeda dari vaksin proses uji klinis. Vaksin yang digunakan dalam tahap uji klinis menggunakan kemasan "prefilled syringe" (PFS). "Di dalam kemasan itu, jarum suntik dan vaksin ada dalam satu kemasan," kata dia lagi. 

Sementara, vaksin yang disuntik ke publik akan dikemas dalam bentuk vial dan dosis tunggal. "Sudah pasti tidak ada penandaan di kemasannya only for clinical trial," kata dia lagi menegaskan. 

2 Januari: Pemerintah siapkan 30 ribu vaksinator untuk vaksinasi COVID-19 tahap I

[LINIMASA] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di IndonesiaPetugas kesehatan menunjukan vaksin saat simulasi uji klinis vaksin COVID-19 (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan vaksinator yang akan melakukan vaksinasi COVID-19 tahap I di 34 Provinsi.

"Kita sudah melakukan pelatihan untuk Fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan). Sudah ada 30.000 tenaga vaksinator yang tersebar di seluruh Fasyankes baik itu rumah sakit maupun puskesmas yang ada di 34 Provinsi," kata Nadia kepada IDN Times, Sabtu (2/1/2021).

Baca Juga: [LINIMASA-5] Perkembangan Terkini Pandemik COVID-19 di Indonesia

Topic:

  • Sunariyah
  • Anata Siregar
  • Dwifantya Aquina

Berita Terkini Lainnya