TOP 5: Pidato Prabowo soal Palestina hingga Istana Buka Suara soal MBG
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto mendapatkan sambutan meriah saat berpidato di High Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two State Solution, di sela kegiatan High Level Week UNGA di Markas Besar PBB, New York, Senin (22/9/2025).
Selain berita tersebut, hampir sepanjang Selasa (23/9/2025) pembaca IDN Times banyak menyoroti artikel terkait Istana yang buka suara soal banyaknya kasus keracunan akibat Makan Bergizi Gratis (MBG), DPR setujui RUU Perampasan Aset masuk prolegnas Prioritas 2025-2026, dan beberapa artikel menarik lainnya yang tergabung dalam #IndonesiaHariIni.
1. Pidato lengkap Presiden Prabowo Subianto soal Palestina di Markas PBB
Presiden Prabowo Subianto mendapatkan sambutan meriah saat berpidato di High Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two State Solution di sela kegiatan High Level Week UNGA di Markas Besar PBB, New York, Senin (22/9/2025). Selengkapnya baca di tautan berikut ini.
2. Keracunan MBG banyak terjadi di Jabar, Istana ungkap penyebabnya
Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mengungkap, salah satu penyebab maraknya terjadi keracunan massal karena belum semua Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan prosedur keamanan pangan. Berdasarkan data per September 2025, dari 1.379 SPPG, sudah ada 413 yang memiliki Standar Operasi Prosedur (SOP) keamanan pangan. Selengkapnya baca di tautan berikut ini.
3. Syarat pendidikan SMA jadi anggota DPR digugat ke MK, minta minimal sarjana
Syarat pendidikan paling rendah SMA bagi calon anggota DPR/DPRD digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini dilayangkan Nanda Yuniza Eviani (Pemohon I) dan Muhammad Rafli Nur Rahman (Pemohon II) sebagai perseorangan. Selengkapnya baca di tautan berikut ini.
4. Prabowo kirim surpres Revisi UU BUMN ke DPR RI
Presiden RI Prabowo Subianto bersurat ke DPR RI untuk meminta pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru disahkan pada 4 Februari 2025. Hal itu tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) Nomor R62 tanggal 19 September 2025 dalam hal RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN. Selengkapnya baca di tautan berikut ini.
5. DPR setujui Prolegnas Prioritas 2025-2026, ada RUU Perampasan Aset
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menyetujui perubahan program legislasi nasional (prolegnas) periode 2025-2029. DPR juga menyetujui perubahan prolegnas prioritas 2025 dan 2026, yang di dalamnya juga memuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Selengkapnya baca di tautan berikut ini.
