TPN Ganjar-Mahfud Bikin Wadah Pengaduan Netralitas Pemilu 2024
Jakarta, IDN Times - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD membuat wadah pengaduan untuk mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Deputi Hukum TPN Ganjar - Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, pihaknya mengajak semua komponen masyarakat untuk bersatu memastikan integritas Pemilu 2024.
“Kita harus terus mendorong untuk menjaga netralitas aparat. Dalam dua hari ke depan, TPN Ganjar-Mahfud akan membuka pos pengaduan. Kami akan meninjau setiap kasus dengan mempertimbangkan bukti-buktinya. Laporan-laporan ini akan diprioritaskan untuk disampaikan kepada Kapolri,” kata Todung dalam keterangannya, dikutip Selasa (14/11/2023).
1. Masyarakat diajak lapor jika ada temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN
Todung menyatakan bahwa TPN Ganjar - Mahfud akan segera memulai layanan pos pengaduan dan mengajak semua pihak untuk melaporkan ke call center terkait netralitas aparat negara.
Dia mengungkapkan, apabila temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN tidak ditindaklanjuti oleh lembaga negara berwenang, itu menunjukkan adanya ketidaknetralan.
Todung mengimbau kepada pejabat dan aparat pemerintahan untuk menjaga netralitas serta integritas Pemilu. Karena mereka memiliki tanggung jawab penuh jika terjadi berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu ini.
“Jangan menganggap bahwa penyelesaian di Bawaslu dan KPU tidak akan merugikan legitimasi hasil pemilu yang tidak adil. Karena masyarakat memiliki ingatan,” kata Todung.
2. TPN ingatkan sengketa pemilu
.jpg)
Todung menjelaskan bahwa akibat dari tindakan ketidaknetralan aparat akan berujung pada sengketa pemilu. Jika pemilu ini tidak berjalan dengan baik, maka legitimasi kemenangan hasil pemilu potensial menuai polemik di masyarakat.
Menurutnya, keterlibatan aparat dalam mendukung satu calon presiden justru merendahkan citra calon presiden lainnya, sehingga akan merugikan legitimasi hasil pemilu.
"Kami tidak menginginkan masyarakat menjadi masyarakat terpecah atau divided society karena hal ini tidak menguntungkan bagi negara yang sedang mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas," ungkap Todung.
3. TPN soroti polemik pencopotan baliho
Todung lantas mengungkapkan bahwa jika terjadi perpecahan dalam masyarakat, maka Indonesia akan mengalami kemunduran demokrasi yang signifikan.
Dia menyayangkan, banyak spanduk Ganjar-Mahfud yang diangkat oleh aparat kepolisian, Babinsa, dan Satpol PP. Sementara itu, spanduk Prabowo-Gibran justru dibiarkan.
"Ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat. Apakah mereka mendapat instruksi dari pihak yang lebih tinggi atau tidak, bagi saya hal tersebut tidak relevan. Karena sebagai penegak hukum, mereka tidak seharusnya merusak proses pemilu," ungkap ketua Todung.
Todung juga mencatat bahwa kepolisian terlibat dalam pemasangan spanduk pasangan Prabowo-Gibran. Menurut Todung, hal ini bertentangan atau kontradiktif.
"Ini akan menjadi cela dalam penyelenggaraan pemilu. Saya tekankan untuk tidak meremehkan reaksi dan tanggapan masyarakat terhadap ketidaknetralan ini. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri, semua pihak sedang memperhatikan pelaksanaan pemilu 2024," tandas Todung.
