Tunjangan Rumah Dihapus! Total Gaji DPR Kini Jadi Rp65,5 Juta
- DPR RI memangkas tunjangan dan fasilitas anggota parlemen, termasuk biaya listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, dan tunjangan transportasi.
- Tunjangan rumah bagi anggota DPR dihentikan sebesar Rp50 juta terhitung 31 Agustus 2025, sehingga total gaji menjadi Rp65.595.730.
- Protes besar-besaran terjadi di berbagai kota Indonesia menuntut keadilan, akuntabilitas polisi, reformasi politik setelah kematian driver ojol yang tewas dilindas mobil rantis polisi.
Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan untuk memangkas sejumlah komponen tunjangan dan fasilitas yang diterima oleh para anggota parlemen di Senayan. Hal ini sekaligus menindaklanjuti adanya gelombang protes besar-besaran terhadap gaji dan tunjangan rumah yang diterima anggota DPR RI periode 2024-2029.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, keputusan ini diambil dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi yang digelar tertutup pada Kamis (4/9/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani.
Adapun komponen tunjangan yang dipangkas itu, meliputi biaya langganan listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi yang selama ini diterima anggota parlemen di Senayan.
"DPR akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota dpr setelah evaluasi meliputi biaya langganan biaya listrik, jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi," kata Dasco dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Dasco juga menambahkan, bahwa DPR RI telah menyepakati penghentian penghentian tunjangan rumah bagi anggota DPR sebesar Rp50 juta terhitung 31 Agustus 2025. Dengan demikian, total gaji keseluruh yang diterima Anggota DPR RI periode 2024-2029 sebesar Rp65.595.730.
"DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung 31 Agustus 2025," kata Ketua Harian Partai Gerindra itu.
Aksi demo besar-besaran berujung ricuh terjadi di sejumlah titik di ibu kota, maupun berbagai kota di Indonesia selama sepekan terakhir. Demonstran menuntut pemerintah dan dewan perwakilan rakyat untuk memenuhi sejumlah tuntutan yang terangkum dalam klausul 17+8.
Tuntutan berfokus pada isu kenaikan tunjangan anggota parlemen, kini berkembang menjadi gerakan yang lebih luas menuntut keadilan, akuntabilitas polisi, dan reformasi politik.
Kematian seorang driver ojol bernama Affan Kurniawan tewas dilindas mobil rantis polisi pada Kamis malam, 28 Agustus 2025, menyulut kemarahan publik dan mengobarkan solidaritas nasional.
