Wali Kota Depok Minta Warga Abaikan Serangan Fajar Jelang Pemilu 2024
Depok, IDN Times - Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengingatkan masyarakat untuk tidak menerima 'serangan fajar' atau politik uang jelang Pemilu 2024. Hal itu karena tindakan tersebut termasuk bagian dari korupsi.
Mohammad Idris mengatakan, pembagian uang menjelang hari H pencoblosan dalam pemilu membuka celah praktik korupsi. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak membiasakan diri terhadap politisi yang selalu melakukan politik uang.
"Ya, nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana dia atau politisi harus menagih, mengembalikan uang yang sudah keluar sekian miliar, sekian triliun,” ujar Idris, Selasa (23/5/2023).
1. Politik uang memicu terjadinya korupsi
Idris menuturkan, upaya mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan saat politisi mencalonkan diri dan menang, memancing tindakan korupsi saat berkuasa usai memenangkan pemilu.
Hal itu yang perlu diantisipasi dan diingatkan kepada masyarakat sebagi bahaya dari politik uang.
“Karena itu, diingatkan berkali-kali kalau nanti ada serangan fajar, lalu kita ambil uangnya, maka kita korupsi namanya,” tutur Idris.
2. Masyarakat diminta berperan aktif anti korupsi
Idris mengatakan, apabila masyarakat tidak sehat dalam berpolitik pada pemilu, maka dikhawatirkan pula pemerintah ke depannya akan tidak sehat. Untuk itu, Idris meminta masyarakat untuk sehat berpolitik dalam pemilu.
"Kalau masyarakatnya tidak sehat, nantinya pemerintahnya tidak sehat, makanya masyarakat harus sehat agar pemerintahnya sehat,” kata Idris.
Idris mengungkapkan, masyarakat dapat berperan aktif dalam antikorupsi yang dikedepankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Fungsi dari KPK yakni pencegahan supaya tidak ada tindakan korupsi yang sangat merugikan negara,” kata Idris.
3. KPK sosialisasikan budaya antikorupsi kepada masyarakat
Sementara, Anggota Dewan Penasehat KPK, Nurul Gufron, mengatakan, KPK sedang mengembangkan cara yang lebih beradab dalam memberantas korupsi. Di antaranya menyosialisasikan budaya antikorupsi kepada masyarakat, salah satunya di Kota Depok.
"Jadi bukan hanya menangkap pelakunya saja, tapi KPK menyosialisasikan budaya antikorupsi, " ujar Nurul.
Budaya antikorupsi harus melekat dan menjadi budaya masyarakat dan tidak hanya di pemerintah. Masyarakat, kata dia, dapat melakukan budaya antikorupsi dengan tidak menerima pemberian amplop atau sembako yang sering disebut serangan fajar dari partai politik peserta pemilu.
"Selama warga masih menerima serangan fajar, maka dipastikan pemerintahannya tidak akan bersih. Selama rakyatnya masih menunggu, meminta, dan menentukan pilihannya berdasarkan amplop, jangan bermimpi daerahnya akan bersih, makmur dan adil," tegas Nurul.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
