Wamendagri Ungkap Peran Krusial Pemda Capai Target Ekonomi 8 Persen
- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya peran pemda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai dengan target Presiden RI Prabowo Subianto.
- Target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 hanya bisa dicapai jika pertumbuhan ekonomi terus meningkat secara konsisten, dengan kontribusi daerah menjadi elemen penting yang tidak bisa diabaikan.
Jakarta, IDN Times – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pemerintah daerah (pemda) memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan target Presiden RI, Prabowo Subianto yang ingin membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen dalam 5 tahun ke depan.
“Pertumbuhan ekonomi delapan persen itu mensyaratkan daerah-daerah juga kuat. Daerah-daerah juga punya pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” ujar Bima Arya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 di Swiss-Belhotel Jambi, Rabu (21/5/2025).
Menurut Bima, target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 hanya bisa dicapai jika pertumbuhan ekonomi terus meningkat secara konsisten. Dalam konteks ini, kontribusi daerah menjadi elemen yang tidak bisa diabaikan.
1. Kebijakan otonomi daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal
Bima juga menyinggung soal pentingnya kebijakan otonomi daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Ia menekankan, optimalisasi potensi lokal harus menjadi fokus utama.
“Salah satu tujuan utama kebijakan otonomi daerah adalah memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki. Jika kapasitas tersebut masih rendah, berarti kebijakan otonomi masih memerlukan penguatan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kapasitas fiskal daerah dikelompokkan dalam tiga kategori: kuat, sedang, dan rendah. Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dari dana transfer pusat masuk kategori kuat, sedangkan daerah dengan PAD seimbang atau lebih kecil tergolong sedang dan rendah.
2. Efisiensi anggaran bukan sekadar pemangkasan
Isu efisiensi anggaran juga menjadi poin penting dalam pidato Bima. Ia menekankan, efisiensi bukan sekadar pemangkasan, melainkan pengalihan anggaran ke hal-hal yang lebih produktif.
“Efisiensi itu adalah memindahkan anggaran yang tadinya dialokasikan untuk hal yang tidak substantif dan produktif, menjadi anggaran yang produktif,” ujarnya.
Agar langkah efisiensi tidak keliru arah, Bima meminta agar Pemda melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan memperkuat sinergi internal. Ia mengingatkan efisiensi harus tetap sejalan dengan dokumen perencanaan daerah.
“Tentu perlu komunikasi, koordinasi. Dan pergeseran itu silakan dilakukan setelah tentunya menyelaraskan dengan RPJMD ini supaya nyambung semua," ungkapnya.
3. Fokus penuhi kebutuhan dasar masyarakat
Bima berharap pemda dapat menerjemahkan arahan presiden ke dalam program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
"Sederhana, rakyat bisa makan, rakyat sehat, rakyat bisa sekolah, rakyat bisa bekerja. Betul-betul simpel dan sederhana, tetapi sangat filosofis," ucapnya.
