Amerika Serikat Beri Syarat Keringanan Sanksi pada Suriah
- AS memberikan syarat kepada Suriah untuk mendapatkan keringanan sanksi, termasuk memusnahkan senjata kimia yang tersisa
- Persyaratan lainnya termasuk kerja sama dalam pemberantasan terorisme dan penunjukan penghubung khusus untuk mencari jurnalis Amerika yang hilang di Suriah
- AS menawarkan keringanan sanksi parsial jika Suriah memenuhi semua syarat, termasuk perpanjangan izin transaksi dengan lembaga pemerintah selama dua tahun
Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) memberikan daftar syarat kepada Suriah untuk mendapatkan keringanan sanksi. Syarat ini diajukan dalam sebuah pertemuan pada 18 Maret 2025 di Brussel, Belgia. Pertemuan ini menjadi kontak tingkat tinggi pertama antara kedua negara sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS pada Januari lalu.
Dilansir Middle East Eye, Wakil Asisten Menteri AS untuk Levant dan Suriah, Natasha Franceschi bertemu langsung dengan Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shaibani di sela konferensi donor.
Suriah sangat membutuhkan keringanan sanksi untuk memulai kembali ekonomi yang hancur setelah hampir 14 tahun perang. AS, Inggris, dan Eropa telah menjatuhkan sanksi berat kepada Suriah selama bertahun-tahun.
1. AS ajukan 4 syarat untuk Suriah
Menurut laporan dari enam sumber berbeda, AS meminta Suriah memusnahkan semua gudang senjata kimia yang masih tersisa di negara tersebut. Komunitas internasional telah lama mengecam penggunaan senjata kimia oleh pemerintahan lama Suriah.
Persyaratan kedua adalah kerja sama dalam isu pemberantasan terorisme. Pemerintah Suriah diminta berkomitmen serius memberantas kelompok-kelompok teroris di wilayahnya.
Washington juga meminta jaminan bahwa tidak ada pejuang asing yang menduduki posisi senior dalam pemerintahan Suriah. Persyaratan terakhir adalah penunjukan penghubung khusus untuk membantu pencarian Austin Tice, jurnalis Amerika yang hilang di Suriah lebih dari sepuluh tahun lalu, dilansir The Cradle.
2. AS janjikan keringanan sanksi sebagai balasan
AS menawarkan keringanan sanksi parsial kepada Suriah jika berhasil memenuhi semua syarat yang diajukan. Salah satu tawarannya adalah perpanjangan izin khusus transaksi dengan lembaga pemerintah Suriah selama dua tahun.
AS juga berjanji mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap keutuhan wilayah Suriah. Dukungan ini penting bagi pemerintahan Suriah yang sedang berusaha menguatkan kendalinya atas wilayah tersebut.
Sebelumnya pada Januari lalu, AS telah mengeluarkan izin umum selama enam bulan untuk memudahkan bantuan kemanusiaan ke Suriah. Namun langkah tersebut belum cukup membantu ekonomi negara tersebut, dilansir Middle East Monitor.
Presiden Sementara Suriah Ahmed al-Sharaa telah menyerukan pengangkatan sanksi Suriah untuk menarik investasi internasional dan memulai proses pembangunan.
3. Situasi politik Suriah masih tidak stabil
Suriah mengalami perubahan politik besar setelah Presiden Bashar al-Assad melarikan diri ke Rusia pada Desember 2024. Ahmed al-Sharaa, yang sebelumnya dikenal sebagai Abu Mohammed al-Jolani dan memimpin kelompok afiliasi al-Qaeda di Idlib, kini memimpin Suriah.
Keputusan Sharaa menempatkan enam pejuang asing dalam 50 posisi kunci pertahanan sempat menimbulkan kekhawatiran internasional. Ia menunjuk pejuang asing Uyghur, Yordania, dan Turki untuk Kementerian Pertahanan Suriah.
Konflik sektarian masih terjadi meski kepemimpinan telah berganti. Baru-baru ini, ratusan warga minoritas Alawi di wilayah barat Suriah tewas akibat bentrokan antara pendukung Assad dan pasukan pemerintah. Tragedi ini menuai kecaman internasional, termasuk dari Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.
