AS Berencana Tarik 4.500 Pasukannya, Ini Respons Korea Selatan!
- Pemerintahan AS pertimbangkan menarik 4.500 pasukan dari Korea untuk dipindahkan ke Indo-Pasifik, termasuk Guam.
- Isu penarikan pasukan ASFK dapat memengaruhi pencegahan terhadap Korut dan diinterpretasikan sebagai berkurangnya komitmen Washington terhadap Korsel.
- Trump ingin memprioritaskan pertahanan negara dan meminta Korsel membayar lebih untuk mendukung pasukan AS.
Jakarta, IDN Times - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, sedang mempertimbangkan gagasan untuk menarik sekitar 4.500 dari sekitar 28.500 pasukan AS di Korea (USFK). Direncanakan, mereka akan dipindahkan ke lokasi lain di Indo-Pasifik, termasuk Guam.
Hal ini dilaporkan oleh Wall Street Journal pada 22 Mei 2025. Pihaknya mencatat bahwa proposal itu hanyalah salah satu dari beberapa ide yang sedang dibahas oleh pejabat senior Departemen Pertahanan AS.
Laporan terkait hal ini telah menarik perhatian di Korsel. Sebab, jika terjadi dapat memengaruhi pencegahan terhadap Korea Utara (Korut) yang kerap memamerkan kekuatannya. Serta, ditafsirkan Seoul sebagai tanda berkurangnya komitmen Washington terhadap keamanan Korsel, dilansir Yonhap pada Jumat (23/5/2025).
1. Upaya AS menyeimbangkan militernya di kawasan
Isu tersebut akan menonjol sebagai topik aliansi utama bagi pemerintahan Korsel berikutnya. Negeri Ginseng akan menggelar pemilihan presiden pada 3 Juni mendatang, menyusul pemakzulan dan pencopotan Presiden Yoon Suk-yeol dari jabatannya.
Wacana untuk menarik sekitar 16 persen pasukan USFK sejalan dengan langkah Trump untuk memprioritaskan pertahanan negara. Pihaknya tengah berupaya menyeimbangkan dan mendistribusikan kembali aset militernya di kawasan tersebut.
AS sedang mengoptimalkan pencegahan terhadap rival geopolitiknya dan memperkuat pencegahan terhadap potensi invasi China ke Taiwan. Seraya, menugaskan sekutu regional untuk menangani Korut, Rusia, dan musuh potensial lainnya.
2. Korsel membantah penarikan USFK
Merespons laporan tersebut, Kementerian Pertahanan Nasional Korsel mengatakan tidak ada diskusi apapun antara negaranya dan AS mengenai penarikan USFK.
"USFK telah menjadi elemen kunci aliansi Korsel-AS, mempertahankan postur pertahanan gabungan yang kuat bersama militer kami untuk mencegah agresi dan provokasi Korut. Dengan demikian, berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan di kawasan tersebut," kata kementerian tersebut pada 23 Mei 2025.
"Kami akan terus bekerja sama erat dengan AS untuk maju ke arah itu," tambahnya, dikutip dari Korea JoongAng Daily.
Sesuai kesepakatan keamanan kedua negara, pemerintah AS tidak dapat secara sepihak mendorong pengurangan pasukan. Ini berdasarkan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) yang menyerukan pemeliharaan kekuatan pasukan USFK saat ini.
Baru-baru ini, Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menugaskan Wakil Menteri Pertahanan Bidang Kebijakan Elbridge Colby untuk menyusun Strategi Pertahanan Nasional (NDS) 2025. Pengarahan itu untuk memprioritaskan pencegahan ancaman Beijing dan meningkatkan pembagian beban dengan sekutu. Kerangka akhir NDS akan diberikan kepada Hegseth paling lambat akhir Agustus.
3. Trump menyerukan agar Korsel membayar lebih untuk USFK
Bagi para pengamat, opsi pengurangan tersebut tidak terlalu mengejutkan. Sebab, pernyataan Trump sebelumnya mengenai kehadiran USFK telah meningkatkan kemungkinan tersebut dan agenda American First untuk mengurangi keterlibatan AS di luar negeri yang dianggap mahal.
Trump mengatakan bahwa Seoul sebagai sekutu yang kaya tidak memberi ganti rugi yang cukup kepada AS atas perlindungan militer besar-besaran Amerika terhadapnya.
Pada April tahun lalu, majalah AS Time melaporkan bahwa Trump telah menyarankan utk Washington menarik pasukannya di Korsel, jika sekutu Asia tersebut tidak membayar lebih untuk mendukung pasukan AS. Ini mengingat dukungan Washington di negara tersebut untuk mencegah ancaman dari Pyongyang yang semakin agresif.
Trump berulang kali mengungkapkan bahwa pembagian biaya penempatan USFK oleh Korsel tidaklah cukup. Ia menyerukan agar Seoul membayar 10 miliar dolar AS (sekitar Rp162,3 triliun) per tahun. Sementara, berdasarkan kesepakatan yang dicapai tahun lalu, Seoul akan membayar 1,1 miliar dolar AS (Rp17,8 triliun) per tahun. Angka tersebut naik dari 1,4 triliun won (Rp16,6 triliun) tahun ini.
