AS Bersiap Sanksi Pejabat Georgia yang Dorong RUU Anti-Agen Asing
Jakarta, IDN Times - Parlemen Amerika Serikat (AS), pada Senin (20/5/2024), mengusulkan sanksi kepada sejumlah pejabat pemerintahan Georgia yang mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) anti-agen asing. Langkah ini jadi tanggapan atas mendekatnya Georgia kepada Rusia.
Akhir pekan lalu, Presiden Georgia, Salome Zourabichvili resmi memveto RUU anti-agen asing yang telah disetujui oleh Parlemen Georgia. Meski diveto, Parlemen Georgia masih dapat melangkahi penolakan tersebut melalui pemungutan suara dalam rapat selanjutnya.
1. Wilson menyatakan kecewa atas keputusan pemerintah Georgia
Perwakilan Partai Republikan di Parlemen South Carolina, Joe Wilson, menyatakan sudah siap mengirimkan proposal RUU soal sanksi kepada pejabat Georgia yang mendukung RUU anti-agen asing.
"Situasi di Georgia menyayat hati. Rakyat Georgia yang mendambakan kebebasan terus menginspirasi warga Amerika. Sayangnya, pemerintahan pro-Rusia terus menolak sikap patriotik rakyat Georgia yang sudah muak dengan masa kelam dibawah kepemimpinan Kremlin," terangnya, dikutip The Hill.
"Langkah represif kepada rakyat Georgia harus dihentikan saat ini juga dan AS akan terus berdiri dalam menyerukan sebuah pengembalian norma-norma dan nilai-nilai demokratik yang dibangun di Georgia," sambungnya.
RUU tersebut nantinya berfungsi agar pemerintah mengidentifikasi sanksi dan pemblokiran visa bagi pejabat pemerintahan Georgia yang bertanggung jawab dan mendorong pengesahan hukum tersebut.
2. AS berencana berikan bantuan untuk cegah Georgia sahkan RUU anti-agen asing
Pada saat yang sama, Wilson juga mengusulkan agar pemerintah pusat dapat memberikan bantuan keamanan dan ekonomi kepada Georgia agar meninggalkan proses pengesahan RUU anti-agen asing.
"AS dapat memulai dilaog dengan negara di Kaukasus Selatan itu untuk membuka sejumlah perjanjian perdagangan. Rencana itu termasuk akses ke pasar Amerika dan pelonggaran aturan visa bagi warga Georgia untuk berkunjung ke AS," ungkapnya, dikutip Politico.
"Dalam perjanian itu, dapat pula membangun paket bantuan militer kepada Georgia termasuk penyediaan perlengkapan militer untuk meningkatkan pertahanan di tengah ancaman Rusia, serta latihan militer dan bantuan operasional lainnya," sambungnya.
Ia menekankan kebijakan tersebut akan diberikan AS apabila Georgia dapat menunjukkan progres peningkatan demokrasi dan membuktikan penyelenggaraan pemilu yang adil dan bebas di negaranya.
3. Kobakhidze sebut demonstrasi sebagai upaya Ukrainisasi di Georgia
Perdana Menteri Georgia, Irakli Kobakhidze, mengatakan bahwa demonstrasi penolakan RUU anti-agen asing yang diikuti ribuan pemuda merupakan imbas dari dorongan ide Ukrainisasi di Georgia.
"Saya mendengar beberapa hari lalu bahwa pemimpin demonstrasi merasa iri dengan warga Ukraina. Saya mengangap ini bukanlah salah berkata. Tujuan ini jelas untuk memobilisasi rakyat untuk Ukrainisasi di Georgia dan menyebut Georgia berbagi nasib dengan Ukraina," ucapnya, dikutip Agenda.
"Saya ingatkan kepada Anda bahwa berbagi nasib dengan Ukraina berpotensi membawa apa yang terjadi di Ukraina saat ini di Georgia. Sayangnya, ribuan orang di Ukraina tewas akibat perang. Statistiknya menunjukkan dua per tiga laki-laki muda di Ukraina pergi atau tewas. Kami berbicara soal kerusakan. Ini yang diinginkan lawan kami," tambahnya.
Ia menambahkan sudah menawarkan demonstran yang didominasi pemuda Georgia untuk menunjuk sepuluh orang yang dijadikan perwakilan dalam diskusi publik untuk membahas RUU anti-agen asing.
