Australia-Selandia Baru akan Evakuasi Warganya dari Kaledonia Baru
Jakarta, IDN Times - Australia dan Selandia Baru mengatakan bahwa mereka akan mengirim pesawat pemerintah pada Selasa (21/5/2024) untuk mengevakuasi warganya dari Kaledonia Baru yang dilanda kekerasan.
Wilayah Prancis tersebut telah mengalami kerusuhan mematikan selama seminggu, yang dipicu oleh kemarahan di kalangan penduduk asli Kanak, ketika badan legislatif Prancis di Paris membahas amandemen konstitusi Prancis untuk melakukan perubahan pada daftar pemilih Kaledonia Baru yang akan mengubah siapa yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilu.
Majelis Nasional di Paris menyetujui rancangan undang-undang, yang antara lain memungkinkan penduduk yang telah tinggal di Kaledonia Baru selama 10 tahun untuk memberikan suara dalam pemilihan provinsi. Amandemen tersebut dikhawatirkan oleh para pemimpin lokal akan melemahkan suara Kanak.
Sementara itu, Komisi Tinggi Prancis di Kaledonia Baru mengatakan baru-baru ini bahwa bandara tersebut tetap ditutup untuk penerbangan komersial. Pihaknya akan mengerahkan militer untuk melindungi gedung-gedung publik.
Pemerintah setempat mengatakan, ada sekitar 3.200 orang menunggu untuk meninggalkan atau memasuki Kaledonia Baru. Sebab, penerbangan komersial dibatalkan, imbas kerusuhan yang terjadi pekan lalu.
1. 300 Warga Australia dan 50 warga Selandia Baru berada di Kaledonia Baru
Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia, Penny Wong, menuturkan bahwa negaranya telah mendapat izin dari otoritas Prancis untuk melakukan dua penerbangan guna mengevakuasi warganya dan turis lainnya untuk meninggalkan Kaledonia Baru. Pihaknya melaporkan, terdapat 300 warga Australia yang berada di Kaledonia Baru.
"Kami terus mengupayakan penerbangan selanjutnya," kata Wong di platform media sosial X pada Selasa.
Selandia Baru juga mengumumkan hal yang sama, untuk mengirim pesawat pada awal pekan ini guna mengevakuasi 50 warga negaranya dari Noumea, ibu kota Kaledonia Baru. Ini merupakan penerbangan pertama dari serangkaian usulan penerbangan untuk membawa pulang warganya.
"Warga Selandia Baru di Kaledonia Baru menghadapi hari-hari yang penuh tantangan, dan memulangkan mereka merupakan prioritas mendesak bagi pemerintah," kata Menlu Selandia Baru Winston Peters
"Bekerja sama dengan Prancis dan Australia, kami sedang mengupayakan penerbangan berikutnya dalam beberapa hari ke depan," sambungnya, dikutip dari Associated Press.
2. Imbas dari kerusuhan di Kaledonia Baru
Sebelumnya, Menlu Selandia Baru, Australia, dan Prancis mengadakan pembicaraan pada Senin malam, setelah Canberra dan Wellington mengatakan mereka sedang menunggu izin dari otoritas Paris untuk mengirim pesawat pertahanan guna mengevakuasi wisatawan.
Pertemuan dewan pertahanan Prancis, lalu menyetujui pengaturan yang memungkinkan para turis untuk kembali ke negaranya.
Setidaknya, 6 orang dilaporkan tewas dan ratusan lainnya terluka di kepulauan Pasifik Prancis yang berpenduduk 270 ribu jiwa tersebut, sejak kekerasan meletus pekan lalu. Sekitar 270 perusuh telah ditangkap pada Selasa. Jam malam juga mulai diberlakukan, mulai pukul 18:00-06.00.
Di sisi lain, pemerintah Prancis telah mengirimkan lebih dari seribu personel keamanan, dan ratusan lainnya akan menyusul, sebagai upaya meredam kerusuhan dan memulihkan situasi. Bentrokan bersenjata, penjarahan, pembakaran dan kekacauan lainnya mengubah Noumea, menjadi zona terlarang.
3. Penduduk asli menginginkan kemerdekaan
Viro Xulue, bagian dari kelompok masyarakat yang memberikan bantuan sosial kepada warga Kanak lainnya di tengah krisis, mengungkapkan bahwa perang saudara pada 1980-an seperti terulang kembali dan masyarakat ketakutan.
"Kami benar-benar takut terhadap polisi, tentara Prancis, dan kami takut terhadap kelompok teroris milisi anti-Kanak," ujarnya.
"Pemerintah Prancis tidak tahu bagaiman mengendalikan orang-orang di sini. Mereka mengirim lebih dari 2.000 tentara untuk mengendalikannya, tapi gagal," tambahnya, dikutip dari The Straits Times.
Telah terjadi ketegangan selama beberapa dekade antara penduduk asli Kanak yang menginginkan kemerdekaan dan keturunan penjajah yang ingin tetap menjadi bagian dari Prancis.
Partai-partai politik pro-kemerdekaan mengatakan mereka ingin pemerintah Prancis menarik reformasi pemilu, sebelum mereka memulai kembali perundingan. Sementara, Prancis menginginkan ketertiban sebagai prasyarat untuk berdialog.
