Biden Perketat Kebijakan Suaka, Migran makin Sulit Masuk AS
- Pemerintahan Biden memperketat kebijakan suaka di perbatasan selatan AS, mensyaratkan penyeberangan ilegal harus di bawah 1.500 per hari selama 28 hari berturut-turut.
- Pengetatan kebijakan suaka telah menyebabkan penyeberangan ilegal turun menjadi sekitar 1.800 per hari, namun belum cukup rendah untuk mencabut pembatasan.
- Kebijakan ini menuai kritik keras dari ACLU dan kelompok advokasi imigran lainnya, serta mendapat dukungan dari calon presiden Republik Donald Trump.
Jakarta, IDN Times - Pemerintahan Joe Biden kembali memperketat kebijakan suaka di perbatasan selatan Amerika Serikat (AS). Langkah ini semakin mempersulit migran untuk meminta perlindungan di negara Paman Sam tersebut.
Dilansir The Guardian, Selasa (1/10/2024), aturan baru mensyaratkan jumlah penyeberangan ilegal harus berada di bawah 1.500 per hari selama 28 hari berturut-turut sebelum pembatasan suaka bisa dicabut. Perubahan ini memperpanjang periode dari sebelumnya hanya 7 hari, seperti yang ditetapkan pada Juni 2023.
Selain itu, kebijakan baru ini juga mulai menghitung anak-anak tanpa pendamping dalam jumlah tersebut. Sebelumnya, anak-anak yang menyeberang sendirian tidak dihitung dalam ambang batas harian.
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) menyatakan perubahan ini bertujuan untuk memastikan penurunan penyeberangan ilegal yang berkelanjutan, bukan hanya fluktuasi jangka pendek.
1. Penyeberangan ilegal menurun drastis
Kebijakan pembatasan suaka yang diterapkan sejak Juni 2023 dinilai telah memberikan dampak signifikan. Dilansir The Washington Post, penyeberangan ilegal di perbatasan selatan AS turun menjadi sekitar 1.800 per hari, level terendah dalam 4 tahun terakhir.
Namun, pembatasan ini belum pernah dicabut karena angka penyeberangan tidak pernah cukup rendah untuk memenuhi syarat pencabutan.
"Jika Anda melihat kembali ke jumlah penyeberangan sebelum pandemi, Anda akan melihat beberapa bulan di mana tingkat penyeberangan berada di bawah ambang batas ini," ujar seorang pejabat senior administrasi Biden, dilansir dari The Hill.
Persentase migran yang segera dikembalikan atau dideportasi juga meningkat tajam. Angka naik dari 28 persen menjadi 70 persen setelah pembatasan berlaku. Hal ini berarti jauh lebih sedikit orang yang dilepaskan ke AS dengan klaim imigrasi yang tertunda.
2. Kebijakan menuai kontroversi menjelang Pilpres AS 2024
Pengetatan kebijakan suaka ini terjadi menjelang pemilihan presiden AS 2024. Administrasi Biden tampak beralih ke pendekatan yang lebih tegas di perbatasan selatan, seiring meningkatnya kekhawatiran pemilih terkait imigrasi.
Calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, bahkan menyatakan akan mempertahankan pembatasan suaka jika terpilih. Tim kampanyenya mengatakan, Harris akan menggunakan wewenang eksekutif untuk membuat ambang batas harian lebih rendah dari 1.500.
Namun, kebijakan ini menuai kritik keras. American Civil Liberties Union (ACLU) dan kelompok advokasi imigran lainnya menantang pembatasan ini di pengadilan. Mereka berpendapat bahwa kebijakan tersebut melanggar hukum suaka AS.
Sementara, Donald Trump, calon Republik, masih unggul dalam jajak pendapat soal perbatasan dan imigrasi. Meski banyak pernyataannya tentang migran sangat kontroversial dan keliru, ucapannya tetap memengaruhi pandangan masyarakat.
3. Pemerintah AS memperluas jalur legal bagi migran
Meski memperketat pembatasan, pemerintah AS menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmen internasional.
"Baik aturan sementara maupun aturan final menjunjung tinggi kewajiban dan komitmen internasional kami untuk tidak mengembalikan warga negara asing yang bisa mengalami penganiayaan atau penyiksaan," ujar seorang pejabat administrasi Biden.
DHS menekankan bahwa suaka tetap tersedia bagi mereka yang menggunakan jalur dan proses yang sah, serta bagi individu yang memenuhi pengecualian tertentu. Sebagai langkah penyeimbang, Biden memperluas kesempatan bagi migran untuk masuk secara legal melalui jalur legal yang memungkinkan sekitar 75 ribu orang per bulan memasuki AS.
Upaya pengetatan perbatasan AS juga melibatkan kerja sama dengan negara tetangga. Pemerintah Meksiko telah membantu dengan menindak migran yang melintasi wilayahnya menuju perbatasan AS.
Meski demikian, kritikus memperingatkan dampak kebijakan ini menjelang akhir masa jabatan Biden.
"Menggandakan kebijakan yang tidak manusiawi yang melarang suaka bukanlah jawaban atas ketakutan anti-imigran yang terorganisir. Ini juga akan meninggalkan noda permanen pada warisan Presiden Biden," ujar Eleanor Acer dari Human Rights First.
