Diancam Rusia, Moldova Tingkatkan Anggaran Pertahanan
Jakarta, IDN Times - Parlemen Moldova, pada Jumat (27/12/2024), menyetujui peningkatan anggaran pertahanan negara dalam 10 tahun ke depan. Langkah ini sebagai wujud strategi baru pertahanan nasional dari ancaman Rusia dan upaya bergabung dengan Uni Eropa (UE).
Pada pertengahan Desember, Moldova sudah menetapkan keadaan darurat usai berakhirnya perjanjian transit gas alam Rusia di Ukraina. Tak hanya Moldova, Transnistria juga sudah menetapkan keadaan darurat ekonomi di wilayahnya imbas ancaman putusnya suplai gas alam.
1. Akan tingkatkan anggaran pertahanan hingga 1 persen pada 2030
Rencana peningkatan anggaran pertahanan ini diusulkan oleh Menteri Pertahanan Moldova Anatolie Nosatii. Ia menginisiasi peningkatan anggaran pertahanan hingga 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2030.
"Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengantisipasi adanya perang seperti di Ukraina. Maka dari itu, penting untuk meningkatkan anggaran pertahanan menjadi 0.39 persen pada 2022, dan 0,55 persen pada 2023. Jumlah ini akan bertambah menjadi 1 persen pada 2030," tuturnya, dilansir Kyiv Post.
Meski mengupayakan bergabung dengan UE pada 2030, Moldova menyatakan belum berniat bergabung dengan aliansi NATO. Negara pecahan Uni Soviet tersebut masih menetapkan status netral dalam konstitusi negaranya.
Dalam dokumen tersebut, status netral yang ditetapkan Moldova tetap membutuhkan kerja sama kuat dengan negara-negara lain dan organisasi internasional demi meningkatkan pertahanan negara.
2. Anggota oposisi klaim strategi tersebut tidak berguna
Anggota parlemen dari Partai Sosialis Adrian Albu mengkritisi dokumen yang diusulkan oleh Nosatii. Ia mengklaim bahwa seluruh isi dalam dokumen tersebut tidak ada artinya dan tidak berguna.
"Jika Tuhan melarang, kami akan menjadi subjek dari sebuah serangan dari seluruh arah oleh Rusia. Bagaimana Anda dapat berpikir Moldova dapat menahan agresi semacam itu? Ini jelas karena kami mengatakan ini dari sebuah panggung?" terangnya, dikutip TVP World.
Sementara, dokumen tersebut berisikan risiko melebarnya konflik di Ukraina ke teritori Moldova. Ancaman terbesar berada di sekitar Laut Hitam dan pelabuhan Odessa yang tak jauh dari perbatasan Ukraina-Moldova.
3. Moldova akan menerapkan penghematan listrik
Pemerintah Moldova mengungkapkan rencana melarang ekspor listrik dan melakukan penghematan konsumsi listrik mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini diambil di tengah ancaman pemutusan suplai gas alam dari Rusia.
Perdana Menteri Moldova, Dorin Recean, mengatakan keputusan ini akan membatasi penggunaan listrik saat jam konsumsi tertinggi mulai 06.00 hingga 23.00. Ia menyebut, langkah ini diperlukan untuk menyelesaikan masalah dalam jangka pendek.
Ia menambahkan, Moldova akan menggunakan semua generator listrik seefisien mungkin. Ia pun menyebut, pemerintah akan berfokus pada investasi pengembangan energi terbarukan.
"Pemerintah akan melanjutkan kebijakan ini dan setiap listrik yang diproduksi dengan harga setimpal akan membantu kami. Biarkan kami berdiri di atas solidaritas kami dan menyelesaikan semua ini secara bersama-sama," ungkapnya, dilansir Reuters.
