Diduga Jadi Mata-Mata Korut, Tiga Warga Korsel Diselidiki
Jakarta, IDN Times - Otoritas kontra-spionase Korea Selatan (Korsel) dilaporkan sedang menyelidiki tiga orang yang berada di Pulau Jeju terkait dugaan mereka menjadi mata-mata untuk Pemerintah Korea Utara (Korut).
Ini adalah penyelidikan pertama yang dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol.
Badan Intelijen Nasional Korsel dan polisi sebenarnya sudah melacak jaringan mata-mata di Jeju tersebut selama lebih dari lima tahun.
1. Ada banyak kelompok yang tersebar di Korsel
Dilansir dari Strait Times, Jumat (13/1/2023), otoritas tersebut mengatakan, pihaknya telah mendeteksi kelompok mata-mata serupa yang berada di kota lain, seperti di Changwon, Jinju, dan Jeonju.
Menurut laporan itu, seseorang yang diduga mata-mata ini merupakan anggota sebuah partai progresif di Korsel. Ia diam-diam bertemu dengan seorang agen Korea Utara di Angkot Wat, Kamboja, pada Juli 2017.
Di Kamboja, ia menerima pendidikan di lokasi tersembunyi selama tiga hari tentang cara membentuk kelompok mata-mata dan mengirimkan serta menguraikan kode di dalam sebuah pesan.
2. Melawan pemerintahan Yoon Suk Yeol
Kelompok mata-mata ini disebut menerima instruksi dari Korut hingga November tahun lalu untuk mengutuk Yoon, melawan partai konservatif, dan menuntut penangguhan latihan militer gabungan Korsel dan Amerika Serikat (AS), serta menentang pengenalan senjata canggih AS ke Korsel.
Kelompok ini lantas melaporkan kepada agen Korut di luar negeri dan menerima arahan serta membuat laporan untuk Pyongyang dalam pesan berkode.
Institut Demokrasi Liberal Korea menyebut, total ada 26 kasus spionase terungkap selama enam tahun dari 2011 hingga 2017. Namun kasusnya turun selama tiga tahun hingga 2020 lalu.
3. Korut aktif dalam sejumlah organisasi sipil
Seorang eks kolonel senior Korut yang membelot ke Korsel mengklaim bahwa agen Korut memainkan peran aktif dalam berbagai organisasi masyarakat sipil serta lembaga-lembaga penting di Korsel.
“Agen Korut bahkan ada yang dikirim dan bekerja di kantor Presiden Korsel selama lima hingga enam tahun pada awal 1990-an lalu,” katanya.
