Uni Eropa, AS, Mesir dan Qatar Serukan Gencatan Senjata Gaza

- Uni Eropa, AS, Qatar, dan Mesir mendesak gencatan senjata Israel-Hamas.
- Perundingan gencatan senjata dijadwalkan pada 14-15 Agustus.
- Negosiasi melibatkan pembebasan sandera dan tuntutan Hamas terkait pertukaran tahanan dengan Israel.
Jakarta, IDN Times - Uni Eropa telah bergabung dengan Amerika Serikat (AS), Qatar, dan Mesir dalam menyerukan gencatan senjata Israel dan gerakan Palestina Hamas. Mereka juga menyerukan pembebasan sandera, kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Jumat (9/10/2024).
Pada Kamis, Presiden Mesir Abdel Fattah Sisi mengatakan Mesir, Qatar, dan AS mengeluarkan pernyataan yang menyebut Israel dan Hamas harus melanjutkan pembicaraan gencatan senjata pada 14-15 Agustus.
1. Usulan akhir untuk gencatan senjata
Para pemimpin ketiga negara tersebut menyatakan siap memberikan usulan akhir untuk mencapai gencatan senjata.
"EU bergabung dengan Mesir, Qatar & AS dalam seruan mereka untuk menyelesaikan, tanpa penundaan, kesepakatan gencatan senjata & pembebasan sandera,” ungkap Borrell, dikutip dari ANTARA, Sabtu (10/8/2024).
“Kami menegaskan kembali dukungan penuh memediasi mereka untuk mengakhiri siklus penderitaan yang tak tertahankan ini. Kesepakatan tersebut juga akan membuka jalan bagi deeskalasi regional," lanjut dia.
2. Belanda dan Inggris juga dukung Uni Eropa soal gencatan senjata Gaza

Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp juga menyatakan bahwa negaranya mendukung pernyataan Mesir, Qatar dan AS soal gencatan senjata di Gaza.
Inggris juga menyambut baik upaya mediasi tersebut dan sepenuhnya mendukung pernyataan yang menyerukan dilanjutkannya negosiasi gencatan senjata.
"Pemerintah Inggris telah memprioritaskan upaya untuk mengakhiri konflik dan memastikan pembebasan sandera dengan aman, bekerja sama dengan mitra internasional, sejak hari pertama," kata pemerintah Inggris mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri negara itu, David Lammy.
3. Hamas tuntut pembebasan politikus senior Palestina

Negosiasi gencatan senjata kian rumit. Israel dan Hamas sama-sama masih tarik ulur. Bahkan Hamas menuntut pembebasan sejumlah politisi senior Palestina, termasuk pemimpin gerakan Palestina Fatah Marwan Barghouti dan Sekretaris Jenderal Front Populer untuk Pembebasan Palestina Ahmad Sa’adat, sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran dengan Israel.
Hamas menuntut pembebasan perempuan dan anak-anak Palestina, terutama mereka yang ditahan setelah Oktober 2023.