Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

India Larang Judol, Hukuman Sampai 5 Tahun Penjara!

bendera India (unsplash.com/Naveed Ahmed)
bendera India (unsplash.com/Naveed Ahmed)
Intinya sih...
  • India melarang judi online dan permainan berbasis uang.
  • Larangan ini diharapkan mengatasi dampak negatif judi online, termasuk kecanduan, kerugian finansial, tekanan sosial, dan kaitan dengan kejahatan serius lainnya.
  • Industri e-sports mendapat pengecualian.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Parlemen India mengesahkan undang-undang yang melarang semua bentuk permainan judi online atau permainan berbasis uang. Aturan ini telah diloloskan oleh kedua majelis parlemen dan mendapat persetujuan dari Presiden.

Larangan mencakup berbagai platform populer, mulai dari permainan kartu seperti poker, olahraga fantasi, hingga platform taruhan lainnya. Pemerintah India juga menetapkan sanksi pidana yang berat, di mana penyelenggara, promotor, dan penyandang dana aktivitas ini dapat menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun.

1. Ada kaitan judol dengan kejahatan lainnya

Pemerintah menyebut undang-undang ini dirancang untuk mengatasi dampak negatif judi online yang meluas di masyarakat. Larangan diharapkan dapat mengekang kecanduan, kehancuran finansial, dan tekanan sosial yang disebabkan oleh platform game predator.

Menurut data pemerintah India, sekitar 450 juta orang di negara itu kehilangan uang dengan total kerugian tahunan mencapai 2,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp37,3 triliun. Selain kerugian finansial, penyebaran platform judi yang cepat juga telah menyebabkan tekanan mental hingga kasus bunuh diri.

Menteri Elektronik dan Teknologi Informasi India, Ashwini Vaishnaw, menilai fenomena ini telah menjadi ancaman serius bagi publik.

"Permainan uang online telah menjadi risiko kesehatan masyarakat. Masalah seperti gangguan psikologis, perilaku kompulsif, dan perilaku kekerasan muncul darinya. Banyak keluarga hancur karenanya," ujar Vaishnaw, dikutip dari NDTV.

Lebih jauh, pemerintah menemukan adanya kaitan antara aktivitas judi online dengan kejahatan serius lainnya. Praktik ini dilaporkan telah digunakan untuk penipuan, pencucian uang, dan bahkan sebagai sumber pendanaan kegiatan terorisme.

2. Pengecualian untuk industri e-sports

Meskipun melarang perjudian, undang-undang baru ini memberikan pengecualian untuk beberapa kategori game. Perkembangan industri e-sports, game sosial dan edukasi online akan terus didukung karena dianggap konstruktif. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan pemerintahannya berkomitmen dalam mengembangkan industri game yang sehat.

"RUU ini akan mendorong e-sports dan game sosial online. Pada saat yang sama, ini akan menyelamatkan masyarakat kita dari efek berbahaya permainan uang online," tutur PM Modi.

Pemerintah juga memastikan dukungannya untuk sektor animasi, efek Visual, game, dan komik akan terus berlanjut. Berbagai inisiatif seperti pusat keunggulan di bawah Software Technology Parks of India akan terus berjalan untuk mendorong inovasi.

3. Bagaimana respons industri game online di India?

Larangan ini dikecam oleh beberapa pelaku industri game online di India. Mereka memperingatkan bahwa larangan total tersebut dapat menghilangkan lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan menyebabkan penutupan sekitar 400 perusahaan, dilansir Economic Times.

Menyusul pengesahan RUU, beberapa platform game besar telah menghentikan operasinya. Perusahaan seperti WinZO dan PokerBaazi telah menangguhkan layanan permainan berbasis uang mereka.

Situasi ini juga menimbulkan ketidakpastian mengenai nasib sponsor utama tim kriket nasional India, Dream11. Platform olahraga fantasi terbesar di negara itu telah menonaktifkan permainan dan kontes berbayarnya, padahal logo mereka terpampang di seragam tim nasional. Dewan Kontrol Kriket di India (BCCI) menyatakan akan menunggu dan mematuhi arahan pemerintah terkait masalah sponsor ini.

"Jika itu tidak diizinkan, kami tidak akan melakukan apa pun. BCCI akan mengikuti setiap kebijakan negara yang dirumuskan oleh pemerintah pusat," kata Sekretaris BCCI Devajit Saikia, dikutip dari Al Jazeera.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.
Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Sonya Michaella
EditorSonya Michaella
Follow Us