Pemerintah Argentina memperpanjang pembatasan akses jurnalis ke Istana Casa Rosada setelah penghapusan data sidik jari 60 wartawan akibat dugaan pelanggaran aturan peliputan di area terbatas.
Presiden Javier Milei mengkritik keras kalangan pers melalui media sosial, memicu kecaman dari organisasi jurnalis yang menilai kebijakan ini melemahkan peran media dalam sistem demokrasi.
Berbagai lembaga seperti CPJ, ADEPA, dan Konferensi Waligereja Argentina menyerukan pemulihan akses pers serta menawarkan mediasi agar komunikasi antara pemerintah dan media kembali terbuka.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Is this "Intinya Sih" helpful?

Jakarta, IDN Times - Argentina memperpanjang kebijakan pembatasan akses bagi jurnalis untuk masuk ke Istana Kepresidenan Casa Rosada di Buenos Aires, pada Senin (27/4/2026). Kebijakan ini berdampak pada awak media nasional yang selama ini rutin meliput kegiatan resmi kepresidenan secara langsung.

Hingga hari ketiga pemberlakuan aturan tersebut, akses masuk bagi wartawan masih belum dibuka kembali oleh pihak keamanan istana. Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari prosedur keamanan setelah adanya dugaan pelanggaran aturan peliputan di lingkungan istana.

1. Data sidik jari 60 jurnalis dihapus dari sistem keamanan

Masalah ini bermula pada Kamis (23/4/2026), ketika data sidik jari sekitar 60 jurnalis yang terakreditasi dihapus dari sistem keamanan Casa Rosada secara mendadak. Hal tersebut menyebabkan para jurnalis tidak dapat menggunakan ruang pers yang selama ini menjadi tempat kerja mereka.

Wakil juru bicara kepresidenan, Javier Lanari, menjelaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindakan pencegahan demi keamanan nasional. Kebijakan ini menyusul laporan dari Casa Militar, unit militer penjaga istana, mengenai dugaan pengambilan gambar di area terbatas.

"Keputusan menghapus sidik jari jurnalis di Casa Rosada adalah langkah keamanan setelah ada laporan soal pengambilan gambar tanpa izin. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan nasional," kata Javier Lanari, dilansir Al Jazeera.

Saat ini, pemerintah sedang memeriksa dua jurnalis televisi Todo Noticias (TN), Luciana Geuna dan Ignacio Salerno, yang diduga merekam area terlarang menggunakan kacamata pintar. Namun, pihak jurnalis menyatakan telah berkoordinasi dengan petugas pers sebelum mengambil gambar di area yang menurut mereka memang dapat diakses publik.

2. Kritik presiden terhadap kalangan pers di Argentina

Presiden Javier Milei memberikan tanggapan melalui media sosial pribadinya dengan melontarkan kritik terhadap kalangan pers di Argentina. Ia juga mengunggah gambar hasil kecerdasan buatan (AI) yang menampilkan sosok jurnalis televisi dengan seragam tahanan.

Sikap tegas Milei terhadap media telah terlihat sejak ia menjabat pada Desember 2023. Ia kerap menggunakan istilah "NOLSALP" dalam komunikasi publiknya. Catatan dari harian La Nación menunjukkan bahwa di awal April 2026, presiden melakukan ratusan unggahan yang berisi kritik serta sindiran terhadap jurnalis melalui akun pribadinya.

Tindakan pemerintah ini mendapat respon dari organisasi profesi, termasuk Forum Jurnalisme Argentina (FOPEA).

"Tindakan ini menunjukkan sikap pemerintah yang tidak menghargai peran penting jurnalis dalam sebuah negara demokrasi," kata Fernando Stanich, Presiden Forum Jurnalisme Argentina, dilansir The Lethbridge Herald.

3. Peran gereja dalam proses mediasi

Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) memberikan perhatian khusus pada situasi ini. Koordinator Amerika Latin CPJ, Cristina Zahar, menilai pembatasan ini dapat memengaruhi hak masyarakat dalam menerima informasi.

"Meskipun Argentina adalah negara demokrasi, tindakan ini membatasi kebebasan pers dan menghalangi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang isu-isu penting," tutur Cristina Zahar.

Asosiasi Media Argentina (ADEPA) menyatakan bahwa larangan peliputan ini berpengaruh langsung pada kebebasan berpendapat. Sementara itu, surat kabar Ambito Financiero telah mengajukan permohonan ke pengadilan agar pemerintah segera memulihkan kembali akses pers ke istana.

Di sisi lain, Konferensi Waligereja Argentina menawarkan bantuan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan awak media.

"Kami berharap masalah ini segera selesai melalui komunikasi yang baik. Kami bersedia membantu pertemuan antara pemerintah dan media agar akses jurnalis ke Casa Rosada bisa kembali normal," ujar Uskup Agung Jorge Lozano, dilansir The Straits Times.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.