Junta Militer Guinea Bubarkan Puluhan Partai Politik Oposisi
- Pemerintah militer Guinea membubarkan 53 partai oposisi dan menempatkan 2 partai oposisi utama dalam daftar observasi.
- Langkah ini didasarkan pada evaluasi terhadap semua partai politik sejak Juni oleh Kementerian Administrasi Teritorial dan Desentralisasi Guinea.
- Situasi politik dan keamanan di Guinea semakin tidak menentu, dengan pemimpin oposisi memperingatkan keamanan bagi oposisi yang semakin terancam.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah militer Guinea, pada Selasa (29/10/2024), memutuskan membubarkan 53 partai oposisi dan menempatkan dua partai oposisi utama dalam daftar observasi. Namun, belum ada kepastian kapan tanggal pasti pemilu di negara Afrika Barat tersebut.
Setelah kudeta militer pada 2021, Guinea resmi berada di bawah kepemimpinan junta militer hingga saat ini. Selama ini, Guinea berada di bawah kepemimpinan otoriter dan pemilu secara demokrasi terakhir kali diselenggarakan di negara Afrika Barat itu pada 2010 silam.
1. Sebanyak 67 partai oposisi masuk dalam daftar observasi
Kementerian Administrasi Teritorial dan Desentralisasi Guinea mengatakan bahwa langkah ini didasarkan pada evaluasi kepada semua partai politik sejak Juni.
"Evaluasi ini berarti membersihkan catur politik di Guinea. Sebanyak 67 partai politik akan berada di bawah observasi pemerintah transisi dalam 3 bulan ke depan. Mereka dapat beroperasi secara normal dengan syarat menyelesaikan sejumlah kejanggalan dalam tubuh partainya," terangnya, dilansir Associated Press.
Sementara, partai yang termasuk dalam daftar observasi ini adalah Partai Rakyat Guinea yang merupakan partai dari mantan Presiden Alpha Conde. Selain itu, partai besar lainnya, Union of Democratic Forces of Guinea (UFDG) juga akan diawasi oleh pemerintah.
Pemerintah militer juga mengatakan bahwa partai yang masuk dalam daftar observasi ini karena gagal memberikan keterangan soal pendanaan dan tidak menyelenggarakan kongres dalam batas waktu yang ditetapkan.
2. Situasi politik di Guinea tidak menentu
Dalam beberapa bulan terakhir, situasi politik dan keamanan di Guinea semakin tidak menentu. Berbagai pihak meragukan kapan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh militer Guinea akan berakhir.
Seorang pemimpin oposisi Guinea, Fode Balde memperingatkan keamanan bagi oposisi yang semakin terancam. Pernyataan ini menyusul hilangnya beberapa aktivis politik dan tidak adanya kejelasan linimasa proses pemilu yang jelas.
"Kami percaya bahwa Jenderal Mamady Doumbouya akan memenuhi janjinya dan menolak untuk mempertahankan kekuasaannya. Sejarah sudah menunjukkan konsekuensi besar bagi siapapun yang berani mengambil langkah tersebut," tutur Balde, dikutip Africa News.
Pada Oktober 2022, Doumbouya sudah berjanji kepada kontingen ECOWAS akan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil yang ditentukan pada akhir 2024. Namun, hingga kini, belum ada kejelasan soal pemilu di Guinea.
3. Doumbouya disebut akan ikut dalam pilpres 2025
Presiden militer Mamadi Doumbouya digadang-gadang akan mencalonkan dalam pilpres di Guinea pada 2025. Namun, kabar ini tak kunjung disampaikan secara resmi oleh Doumbouya dan menimbulkan perdebatan di masyarakat.
Wakil Kepala UFDG Kalemodou Yansane mengatakan bahwa jika Doumbouya menjadi kandidat presiden, maka pilpres tidak perlu diadakan.
"Kami dengan rendah hati bertanya kepada Presiden Doumbouya untuk memiliki keberanian dan jangan ragu untuk mengungkapkan apakah ia berniat maju dalam pilpres Guinea atau tidak. Transparansi harus diklarifikasi untuk memperjelas hasilnya," ungkap Yansane, dilansir RFI.
