KSAU Temui Menteri PKP, Bahas Pembangunan Rusun TNI AU

- KSAU Marsekal TNI M Tonny Harjono bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta untuk membahas peningkatan kesejahteraan prajurit melalui pembangunan rumah susun TNI AU di Lampung.
- KSAU menegaskan bahwa hunian layak berperan penting dalam meningkatkan kesiapan operasional dan efektivitas tugas pertahanan, disambut positif oleh Menteri PKP yang mendukung penyediaan hunian bagi aparat negara.
- Pemerintah akan menindaklanjuti usulan dengan kajian lokasi, kesiapan lahan, serta skema pembiayaan, termasuk pengiriman tim survei ke Lampung guna memastikan kelancaran proyek rusun TNI AU.
Jakarta, IDN Times - TNI Angkatan Udara (AU) menggelar pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri langsung Kepala Staf TNI AU (KSAU), Marsekal TNI M Tonny Harjono dan membahas upaya peningkatan kesejahteraan prajurit melalui pemenuhan kebutuhan hunian yang layak.
1. Pembangunan rusun TNI AU di Lampung

Salah satu agenda utama adalah usulan pembangunan rumah susun (rusun) bagi prajurit TNI AU di Lampung.
KSAU menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kebutuhan hunian prajurit.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri beserta jajaran atas perhatian terhadap kebutuhan TNI AU, khususnya di tengah akselerasi modernisasi alutsista yang juga meningkatkan kebutuhan personel dan pengamanan aset, termasuk di Lampung,” ujar dia.
2. Hunian layak tingkatkan kesiapan operasional

KSAU menekankan, ketersediaan hunian layak akan berdampak langsung pada kesiapan operasional dan kinerja prajurit. Hunian yang memadai diyakini dapat menunjang efektivitas tugas pertahanan negara.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyambut positif usulan ini dan menegaskan komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian bagi aparat negara.
3. Pemerintah tindaklanjuti dengan kajian lokasi dan pembiayaan

Maruarar menjelaskan, pihaknya akan menindaklanjuti usulan tersebut dengan melakukan kajian menyeluruh. Fokusnya meliputi lokasi pembangunan, kesiapan lahan, dan skema pembiayaan agar proyek dapat berjalan tepat sasaran.
Sebagai langkah awal, Kementerian PKP akan mengirim tim untuk survei langsung ke Lampung. Tujuannya memastikan kesiapan lahan dan mendukung perencanaan pembangunan rusun bagi prajurit TNI AU.
Pertemuan ini menjadi bukti sinergi antara TNI AU dan Kementerian PKP dalam menyediakan hunian layak bagi aparat negara. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit sekaligus mendukung kesiapan operasional mereka dalam menjaga pertahanan negara.

















