Kasus Kolera di Yaman Naik Tiga Kali Lipat di Tengah Eskalasi Konflik
- WHO mencatat kasus dugaan kolera di Yaman melonjak tiga kali lipat dalam tiga pekan, dari 217 menjadi 647 kasus; total 2026 mencapai 8.034 kasus dan 27 kematian.
- Konflik sejak Agustus memaksa lebih dari 200 ribu warga mengungsi; lima provinsi barat daya menyumbang 92 persen kasus, sementara wabah menjangkau kamp terpencil di Hadramout.
- Respons darurat WHO membutuhkan 31 juta dolar AS tetapi baru terkumpul 3,78 juta dolar AS; Taiz juga menghadapi krisis pangan, bahan bakar, air bersih, dan layanan kesehatan.
Jakarta, IDN Times - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa jumlah kasus dugaan kolera di Yaman meningkat tiga kali lipat dalam 3 pekan terakhir. Lonjakan ini terjadi di tengah meningkatnya pertempuran di negara tersebut, yang memaksa ratusan ribu warga mengungsi.
Menurut laporan WHO yang dirilis pada Selasa (13/10/2026), kasus dugaan kolera di Yaman meningkat dari 217 kasus pada 6–12 September menjadi 647 kasus pada 27 September-3 Oktober. Negara ini telah mencatat 8.034 kasus dugaan kolera dan 27 kematian sepanjang 2026, dengan sekitar seperempat dari total kasus terjadi dalam empat pekan terakhir.
1. Kolera menyebar di kamp-kamp pengungsi
ilustrasi pengungsi (pexels.com/Ahmed akacha) Sejak pertempuran meningkat pada 6 Agustus 2026, lebih dari 200 ribu warga telah mengungsi di Yaman, negeri. Lima provinsi di barat daya Yaman yang paling banyak menampung banyak pengungsi, yakni Abyan, Lahij, Al-Dhalea, Taiz, dan Aden, menyumbang 92 persen dari total kasus kolera yang dilaporkan. Penyakit ini juga telah menyebar ke kamp-kamp pengungsian terpencil di Hadramout, wilayah timur Yaman, yang sulit dijangkau oleh tim medis.
"Keluarga yang melarikan diri dari konflik kini menghadapi ancaman lain berupa penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dan diobati. Tanpa pendanaan mendesak serta akses tanpa hambatan terhadap air bersih, vaksinasi, dan layanan kesehatan esensial, wabah dapat menyebar dengan cepat di tengah masyarakat yang kondisinya sudah rentan," kata Annette Heinzelmann, direktur tanggap darurat WHO untuk wilayah Mediterania Timur, dikutip Al Jazeera.
2. Dana bantuan belum mencapai target
penampakan bakteri di bawah mikroskop (pexels.com/Turek) Kolera merupakan penyakit infeksi usus akut yang menyebar melalui makanan dan air yang terkontaminasi bakteri Vibrio cholerae, yang biasanya berasal dari tinja. Penyakit ini bisa menyebabkan diare parah, muntah, dan kram otot. Kolera dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani.
Wabah kolera di Yaman telah berulang kali mengalami pasang surut seiring berlanjutnya konflik di negara tersebut. Pada 2024, WHO menyatakan bahwa Yaman menghadapi beban tertinggi dalam wabah kolera global. Pada 2017, wabah kolera di negara tersebut menginfeksi ratusan ribu orang dan mengakibatnya sedikitnya 2 ribu kematian.
WHO mengatakan, pihaknya membutuhkan dana sebesar 31 juta dolar AS (sekitar Rp554,9 miliar) untuk menjalankan respons darurat selama 90 hari di Yaman. Namun, sejauh ini, dana yang berhasil dikumpulkan baru mencapai 3,78 juta dolar AS (sekitar Rp67,6 miliar).
3. Kota Taiz hadapi situasi kemanusiaan yang parah
bendera Yaman (pixabay.com/Chickenonline) Merebaknya kasus dugaan kolera ini terjadi di tengah semakin terbatasnya akses jalur pasokan di Yaman. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa Taiz, kota terbesar ketiga di negara tersebut, menghadapi situasi kemanusiaan yang parah setelah kelompok Houthi, yang telah mengepung kota itu sejak 2015, menguasai jalan utama terakhir yang menjadi akses keluar Taiz pada awal Oktober.
Menurut PBB, persediaan gandum dan tepung terigu di Taiz diperkirakan akan habis dalam waktu kurang dari 3 pekan. Sementara itu, harga pangan dilaporkan melonjak sekitar 50 persen dan gas untuk memasak semakin sulit didapat. Kelangkaan bahan bakar juga mengancam pasokan air bersih serta keberlangsungan layanan kesehatan.
"Kami terus mendesak (pihak-pihak terkait) untuk mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum humaniter internasional, menahan diri dari serangan langsung terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, serta senantiasa berhati-hati untuk melindungi warga sipil maupun infrastruktur yang mereka gunakan," kata juru bicara PBB, Stéphane Dujarric.
