Kosovo Tetapkan 2 Organisasi Etnis Serbia sebagai Teroris
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Kosovo resmi menetapkan dua organisasi masyarakat etnis Serbia sebagai teroris pada Kamis (29/6/2023). Kedua organisasi tersebut dianggap memberikan ancaman besar terhadap keamanan dan stabilitas di wilayah utara Kosovo.
Pekan ini, Serbia akhirnya bersedia membebaskan tiga polisi Kosovo yang disebut masuk tanpa izin ke teritorinya. Sementara, Perdana Menteri Kosovo, Albin Kurti menginginkan agar Serbia bersedia mempertanggungjawabkan atas aksinya.
1. Kurti sebut kedua organisasi terlibat dalam penyerangan KFOR
Kurti menetapkan dua organisasi etnis Serbia di Kosovo bagian utara, Civilna Zastita (Civil Protection) dan Brigada Sever (Northern Brigade) sebagai organisasi teroris.
"Sesuai dengan evaluasi dari institusi keamanan Kosovo, pembentukan ilegal Civil Protection dan komponennya, Northern Brigade memberikan ancaman serius dan langsung terhadap keutuhan konstitusional dan keamanan di Kosovo," kata Kurti, dikutip Balkan Insight.
"Organisasi tersebut telah merekrut dan melatih anggota untuk menggunakan senjata dan metode perlawanan di basis militer di Serbia dengan tujuan melancarkan serangan terhadap institusi lokal dan misi internasional di Kosovo," tambahnya.
Menteri Dalam Negeri Xhelal Svecla menyebut mereka telah menyerang petugas KKZ (Komisi Elektoral Munisipal), KFOR, dan EULEX. Mereka juga disebut telah membakar mobil dengan pelat ilegal dan menyerang dengan maksud mengintimidasi kepada partisipan pemilu dan jurnalis.
2. Rasic menolak keputusan pemerintah Kosovo
Menteri Komunitas dan Pengembalian Kosovo Serbia, Nenad Rasic menolak keputusan tersebut. Ia mengklaim bahwa aksi tersebut adalah hal prematur dan dapat mengakibatkan konsekuensi buruk terhadap relasi Kosovo dan etnis Serbia.
"Keputusan Kosovo itu membuat rakyat kami di bagian utara semakin takut dan merasa tidak aman. Keputusan itu diambil dari urusan yang tertuang dalam agenda pemerintahan lainnya," ungkap Rasic.
"Tindakan itu tidak seharusnya diadopsi dengan tidak menunjukkan adanya dokumentasi yang sebenarnya. Beberapa kerangka hukum penting tidak ada yang mendasari dari bagaimana Anda dapat memutuskan hal tersebut," sambungnya.
Sejak kesepakatan pada 2015, anggota Civil Protection sudah terintegrasi ke dalam institusi Kosovo. Namun, kecurigaan tetap ada dan banyak yang menganggap bahwa organisasi itu seharusnya tidak ada.
3. AS minta Kosovo cabut keputusan penetapan teroris
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada Jumat (30/6/2023) menyebut Kosovo tidak mengikuti perjanjian yang diupayakannya. Usai deklarasi teroris sepihak terhadap Civil Defense dan Northern Brigade.
"Keputusan pemerintah Kosovo untuk mendeklarasikan kelompok ini sebagai organisasi teroris tidak sesuai dengan keinginan AS dan rekanan internasional lainnya. Keputusan ini seharusnya dibicarakan dengan rekan terdekat Kosovo, termasuk pihak yang bertanggung jawab memastikan stabilitas Kosovo," ungkap Kemlu AS, dilansir RFE/RL.
"Kami sekali lagi mendesak Kosovo untuk menahan diri dari keputusan unilateral ini sejalan dengan upaya kami untuk bekerja sama dengan semua pihak dalam menyelesaikan krisis terkini," tambahnya.
