Malaysia Tegaskan Tidak Akan Pernah Akui Keberadaan Israel
- Perdana Menteri Malaysia menegaskan dukungan terhadap Palestina dan menolak pengakuan resmi Israel
- Malaysia mengajukan draf resolusi PBB untuk keluarkan Israel dari keanggotaan PBB jika terjadi pelanggaran UU terkait Palestina
- Malaysia bergabung dalam Kumpulan Inti untuk memohon Pendapat Nasihat Mahkamah Internasional terkait kewajiban Israel terhadap kegiatan PBB di wilayah Palestina
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kembali menegaskan bahwa negaranya tidak akan pernah mengakui negara Israel, dan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Komentar ini dilontarkan Anwar ketika menghadiri KTT APEC di Peru. Ia menolak sejumlah saran bahwa hubungan diplomatik antara Negeri Jiran dan Israel semestinya bisa berubah.
“Malaysia terus mempertahankan posisinya terkait Israel. Ini masalah keadilan,” kata Anwar, dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (16/11/2024).
“Dalam konteks sistem internasional, sebagian mengatakan de facto dan sebagian mengatakan de jure. Israel ada sebagai negara dalam konteks keanggotaan di PBB, tapi kami masih menolak pengakuan resmi negara tersebut,” ucap dia.
1. Angkat soal genosida Gaza di APEC
Malaysia juga satu-satunya negara yang mengajukan pertanyaan terkait genosida Israel di Gaza yang masih berlanjut sampai sekarang.
“Bagaimana bisa kita berbicara tentang ekonomi dan perdagangan bebas jika hak-hak suatu negara ditolak? Ini adalah masalah keadilan. Malaysia akan terus menyuarakan dukungan bagi rakyat Palestina, di mana pun berada,” tegas Anwar.
2. Malaysia buat draf resolusi minta Israel dikeluarkan dari PBB
Sebelumnya, pada awal bulan ini, Malaysia telah menyiapkan satu draf resolusi Majelis Umum PBB yang akan merekomendasikan agar Israel bisa dikeluarkan dari keanggotaan PBB, apabila terjadi pelanggaran UU, hukum dan keputusan dalam isu Palestina.
Draf resolusi itu, menurut Anwar, sedang dalam proses negosiasi dan diperkirakan akan diajukan ke Majelis Umum PBB untuk mendapatkan persetujuan dalam waktu dekat.
3. UNRWA harus tetap boleh beroperasi
Pada 31 Oktober 2024 lalu, ia mengatakan, Malaysia telah menyertai Kumpulan Inti (Core Group) untuk membuat draf resolusi Majelis Umum PBB memohon Pendapat Nasihat (Advisory Opinion) Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai kewajiban Israel untuk mengizinkan kegiatan dan kehadiran PBB.
Anwar mengatakan saat resolusi itu diluluskan, itu akan menjadi dasar hukum membolehkan UNRWA terus memberikan bantuan dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan kemanusiaan yang telah memberikan manfaat bagi lebih dari enam juta pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon dan Suriah.
“UNRWA merupakan jalur utama penyaluran bantuan kepada rakyat Palestina. Peran pentingnya didukung penuh oleh Malaysia, dan kerja sama serta koordinasi akan terus ditingkatkan,” kata Anwar.
