Negara Amerika Latin Kritik Penutupan Kantor HAM PBB di Venezuela
Jakarta, IDN Times - Lima negara Amerika Latin, pada Jumat (16/2/2024), mengecam Venezuela yang menangguhkan Kantor HAM PBB (OHCHR) di negaranya. Kelimanya menekankan agar Caracas bersedia menegakkan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.
Dalam beberapa pekan terakhir, Venezuela terus mendapatkan kecaman setelah penangguhan kandidat presiden oposisi Maria Corina Machado. Beberapa negara Amerika Latin juga meminta agar Presiden Nicolas Maduro bersedia menggelar pemilu yang adil dan transparan.
1. Mendesak Venezuela menegakkan HAM
Kelima negara Amerika Latin, tersebut termasuk Argentina, Kosta Rika, Ekuador, Paraguay, dan Uruguay melayangkan kritik terhadap situasi terkini di Venezuela. Mereka mendesak Carcas agar menggelar pilpres yang adil dan transparan.
"Kami menolak kebijakan pengusiran terhadap staf di Kantor HAM PBB (OHCHR) di Venezuela. Kami menginginkan penghormatan terhadap HAM, peraturan hukum, dan pengadaan pemilu yang transparan, adil, dan bebas," ungkapnya dalam pernyataan bersama, dikutip Europa Press.
Negara tersebut juga menyatakan kekhawatirannya soal penangkapan paksa aktivis HAM, Rocio San Miguel. Ia mendesak agar pemerintahan Maduro segera melepaskannya dan membebaskan dari segala tuntutan hukum.
2. OHCHR sayangkan penutupan kantornya di Venezuela
Juru bicara OHCHR Ravina Shamdasani menyayangkan keputusan dari Venezuela untuk menutup Kantor OHCHR di negaranya. Ia menekankan tugas utama organisasinya adalah melindungi hak asasi manusia di Venezuela.
"Kaim tetap mengutamakan prinsip perlindungan dan promosi terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh rakyat Venezuela," terangnya.
"Kami khawatir dengan penahanan aktivis penegak HAM Rocio San Miguel. Hingga kini keberadaannya masih belum diketahui, aksi ini dapat dikategorikan sebagai penghilangan orang secara paksa. Kami meminta pembebasannya dan haknya untuk mendapat perlindungan hukum," sambungnya.
Kantor OHCHR sudah beroperasi di Venezuela sejak 2019 yang memiliki 13 staf. Mereka bertugas mengungkap kasus kolonialis, pelanggaran dan sikap kekerasan di negaranya.
3. Seluruh staf OHCHR diharuskan meninggalkan Venezuela dalam 3 hari
Pada Rabu (15/2/2024), pemerintah Venezuela sudah meminta seluruh staf dari OHCHR untuk meninggalkan negaranya dalam 3 hari. Caracas berjanji melakukan evaluasi terkait kerja sama dengan organisasi tersebut.
Dilansir Buenos Aires Herald, Venezuela akan menangguhkan aktivitas teknis Kantor OCHCR selama proses pengkajian ulang yang diperkirakan berlangsung selama 30 hari.
Sebelumnya, pemerintahan Maduro sudah menyatakan kecaman terhadap kritik dari Perwakilan Khusus Hak Pangan PBB Michael Fakhri terkait program pangan yang berniat mengadakan kunjungan ke Venezuela.
Fakhri menyebut bahwa program pangan dari pemerintah Venezuela tidak menyelesaikan solusi kelaparan dari akarnya. Namun, program tersebut rawan mendapatkan pengaruh politik dari pemerintah saat ini.
