PBB Desak Pencegahan Perang Sipil di Sudan Selatan
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mendesak pencegahan perang sipil di Sudan Selatan. Negara Afrika Timur itu dianggap sudah berada di ambang perang sejak 2018.
"Pengembalian persatuan pemerintah Sudan Selatan harus dilakukan dan implementasi janji-janji mereka harus dibuat berdasarkan komitmen dalam persetujuan perdamaian. Ini hanya dapat dilegalkan dengan mengadakan pemilu pada Desember 2026," ungkapnya pada Jumat (28/3/2025), dilansir dari Africa News.
Sehari sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Pertama Sudan Selatan, Riek Machar, ditangkap oleh tentara. Penangkapan mantan pemberontak itu didorong dugaan mendukung Tentara Putih yang berhasil menduduki pangkalan militer di Nil Hulu.
1. Dukung upaya Uni Afrika redam tensi di Sudan Selatan
Guterres menyerukan kepada pemimpin di Sudan Selatan untuk meletakkan senjata dan lebih mementingkan keamanan penduduknya. Ia mengharapkan Uni Afrika dapat meredam ketegangan di Sudan Selatan.
"Kami mendukung penuh inisiatif pengiriman Panel of the Wise yang direncanakan oleh Uni Afrika. Rakyat Sudan Selatan selama ini memiliki harapan dan aspirasi besar. Sayangnya, mereka tidak mendapatkan pemimpin yang pantas," tuturnya, dilansir UN News.
Guterres memperingatkan bahwa setengah dari populasi Sudan Selatan terdampak kelangkaan pangan. Ia menyebut bahwa 1 dari 4 orang di negara Afrika Timur itu membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Ia menyerukan agar insiden tragis seperti pada perang saudara pada 2013 dan 2016 tidak boleh terulang kembali. Selama perang sipil Sudan Selatan diketahui sebanyak 400 ribu orang tewas.
2. Machar ditetapkan sebagai tahanan rumah
Juru Bicara Pemerintah Sudan Selatan, Michael Makuel Lueth, mengatakan bahwa Machar sudah ditetapkan sebagai tahanan rumah. Ia sudah ditangkap sejak 2 hari lalu terkait dugaan dukungan kepada Tentara Putih.
"Machar bertanggung jawab atas insiden di Nasir dan menyulut kemarahan dari pasukannya untuk melawan pemerintah dengan tujuan mengganggu perdamaian. Saya melihat dia sudah berusaha agar pemilu tidak terjadi dan Sudan Selatan kembali berperang," ungkapnya, dikutip RFI.
Ia menambahkan agar seluruh rakyat Sudan Selatan tetap tenang dan menjaga perdamaian. Makuel menyebut bahwa Machar dan sekutunya akan diinvestigasi dan mendapat hukuman yang pantas.
3. Uni Eropa khawatirkan situasi di Sudan Selatan
Juru Bicara Komisi Eropa, Anouar El Anouni, khawatir dengan penahanan Machar. Ia menyebut langkah tersebut mengancam perdamaian dan memicu konflik baru di Sudan Selatan.
"Kami berharap semua pemimpin di Sudan Selatan berdialog untuk mencegah aksi kekerasan. Sebagai hasil situasi yang tidak kondusif di Sudan Selatan. Maka kami memutuskan untuk mengurangi personel kami di lapangan," tuturnya, dikutip The Brussels Times.
Sejak memerdekakan diri dari Sudan pada 2011, Sudan Selatan terus dilanda insiden kekerasan. Kondisi itu membuat negara Afrika Timur tersebut sulit pulih kembali dari perang saudara.
