Pejabat Taliban Minta Larangan Pendidikan bagi Perempuan Dicabut
Jakarta, IDN Times - Pejabat Taliban mendesak pemimpin kelompok tersebut untuk mencabut larangan pendidikan bagi perempuan Afghanistan. Ia mengatakan bahwa aturan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam dan tidak ada alasan untuk melanjutkannya.
"Kami kembali menyerukan kepada para pemimpin untuk membuka pintu pendidikan. Kami sedang melakukan ketidakadilan terhadap 20 juta orang dari total populasi 40 juta, dengan mencabut semua hak mereka. Ini bukan hukum Islam, melainkan pilihan atau keputusan pribadi kita," kata Sher Abbas Stanikzai, wakil politik di Kementerian Luar Negeri, pada Sabtu (18/1/2025).
Teguran publik yang jarang terjadi ini muncul di tengah seruan internasional terhadap penguasa Afghanistan untuk menjamin hak-hak asasi manusia, khususnya perempuan.
Sejak mengambil alih kekuasaan pada 2021, Taliban telah melarang anak perempuan melanjutkan pendidikan di tingkat SMP dan seterusnya. Pada September 2024, muncul laporan bahwa pihak berwenang juga menghentikan pelatihan dan kursus medis bagi perempuan.
1. Stanekzai kecam pendekatan Taliban yang didasarkan pada konsep kehormatan budaya
Stanikzai mengatakan bahwa akses perempuan terhadap pendidikan telah didukung pada masa Nabi Muhammad. Ia pun menyebutkan kontribusi para perempuan di masa lalu untuk menantang kebijakan Taliban saat ini yang bertentangan dengan ajaran Islam.
“Setengah dari pengetahuan agama datang kepada kita melalui Hazrat Aisha. Dia adalah seorang ulama, guru, dan penasihat bagi pria dan perempuan. Dia menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah karena dia adalah seorang perempuan terpelajar," tuturnya.
Ia pun mengecam pendekatan Taliban yang lebih didasarkan pada konsep kehormatan budaya daripada prinsip Islam.
“Jika Anda menyebut ini ‘kehormatan’, baiklah, itu adalah kehormatan Afghanistan. Tapi itu bukan kehormatan Islam," tambahnya.
2. Stanikzai kerap ungkap dukungannya terhadap hak pendidikan bagi perempuan
Ini bukan pertama kalinya Stanikzai mengatakan bahwa perempuan berhak mendapatkan pendidikan. Ia juga pernah mengeluarkan pernyataan serupa pada September 2022, setahun setelah sekolah bagi anak perempuan ditutup.
Namun, komentar kali ini merupakan seruan pertamanya untuk perubahan kebijakan sekaligus permintaan langsung kepada pemimpin Taliban, Hibatullah Akhundzada.
Ibrahim Bahiss, seorang analis program Asia Selatan Crisis Group, mengatakan bahwa Stanikzai telah secara berkala membuat pernyataan yang menegaskan bahwa setiap perempuan Afghanistan berhak mendapatkan pendidikan.
"Namun, pernyataan terbarunya ini tampaknya lebih jauh, karena ia secara terbuka menyerukan perubahan kebijakan dan mempertanyakan legitimasi pendekatan yang saat ini diterapkan," kata Bahiss, dilansir dari Associated Press.
3. Taliban tidak akan diakui sebagai penguasa Afghanistan selama hak perempuan dibatasi
Awal bulan ini, peraih Hadiah Nobel Perdamaian, Malala Yousafzai, meminta para pemimpin Muslim untuk menekan Taliban agar membuka akses pendidikan bagi perempuan. Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Organisasi Kerja Sama Islam dan Liga Muslim Dunia di ibu kota Pakistan, Islamabad.
PBB mengatakan bahwa pengakuan terhadap pemerintah Taliban hampir tidak mungkin terjadi selama larangan bagi perempuan untuk bersekolah dan bekerja masih berlaku. Meski tidak ada negara yang mengakui Taliban sebagai penguasa sah Afghanistan, beberapa negara, seperti Rusia dan India, telah menjalin hubungan dengan mereka.
